Gagasan1

Malu Aku Jadi Neoliberalis

2005-03-02T06:19:00.000-08:00

Malu Aku Jadi Neoliberalis

Oleh Agus Haryadi

Maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu
BBM naik tinggi, susu tak terbeli
Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi

(Iwan Fals dalam Galang Rambu Anarki)

Dulu, terbetik cerita dari Voltaire. Tentang kunjungan seorang pejabat tinggi satu negara yang memiliki koloni di banyak negeri. Begitu tiba di penghujung Afrika ia mendapati seorang lelaki berkulit gelap dengan sepasang tangan yang tinggal separuh, tak lagi utuh. Dari ujungnya masih terlihat tetesan darah yang belum berhenti mengalir.

Dengan hati yang masygul pejabat itu bertanya soal penyebab. Lelaki hitam itu balik bertanya sebelum menjawab, "Apakah Tuan menggunakan rempah-rempah untuk memasak?" Sang pejabat dengan tandas mengiyakan.

"Bila Tuan masih terus menjajah dan memaksa kami menanam rempah-rempah, maka kedua tangan inilah bayarannya. Saya terpaksa menjual sebagian rempah-rempah itu diam-diam karena kami tak pernah mendapat bayaran yang layak untuk penghidupan kami. Karena ketahuan, kedua tangan saya dipancung. Kedua tangan saya adalah bayaran untuk rempah-rempah yang Tuan dan bangsa Tuan makan."

Perkara kolonialisme menyisakan banyak cerita tentang kesedihan, perpisahan, penderitaan, dan kematian. Itu cerita lama, memang. Periodenya pun sudah terlalu lama lewat, mungkin usang. Tapi selalu ada narasi yang berulang dalam sejarah lewat performa yang beragam. Sebuah pertaruhan bersama nasib yang tidak dapat saling bertukar. Pesimisme yang menjangkit kronis hingga kerap tak percaya bila roda nasib, sungguh-sungguh?, berputar. Kemiskinan, akhirnya, selalu relevan. Bukan untuk sekadar diperdebatkan, tapi dituntaskan.

Penghisapan dan formasi sosial yang memungkinkan terjadinya eksploitasi manusia terhadap manusia lain berkembang sesuai corak masa. Ranah tradisional yang diwakili feodalisme hingga modernisme yang dicirikan oleh daulat kapital memiliki kekhasan yang mirip, kalau tak mau dikatakan seragam. Maka jauh-jauh hari Vladimir Ilyich Lenin mengingatkan, imperialisme adalah puncak kapitalisme yang mengerikan. Di dalamnya tersembunyi kekerasan yang tak bisa dihadapi hanya dengan mengandalkan semangat massa, harus juga melibatkan struktur negara.

Tapi ide komunisme yang diramunya justru kandas di gelanggang internasional menjelang penghujung Abad XX. Hampir semua lini memecundangi satu era kolot yang menyihir partai menjadi sejenis diktator tunggal dalam negara. Mesti diakui, ada yang hilang: kebebasan. Sementara waktu, dunia ramai-ramai mengutuk sambil malu-malu melongok pada neoliberalisme yang pelan-pelan lahir menjadi alternatif paling mungkin.

Maka, peran negara dipangkas. Ekuilibrium tak tercapai kalau negara tak bersikeras berhenti campur tangan. Cerita tentang ketidakadilan lebih dianggap sebagai kenaifan individual yang didakwa gagal bermoderasi dengan efesiensi dan efektifitas. Maka hasilnya adalah, sebuah episode tentang kemiskinan dalam tampilan yang lebih berwarna. Nahasnya, negara tersungkur menjadi sekadar penjaga stabilitas. Yang kejam terhadap bangsa sendiri, namun bersimpuh ramah di pelataran para pemilik modal transnasional.

Lantas, apa yang hendak diharap lewat pencabutan subsidi BBM di awal Maret belum lama berselang? Buah pikiran neoliberalisme di Indonesia?

Ketika sejumlah kalangan dengan percaya diri meyakinkan publik lewat sederet angka-angka statistik bahwa subsidi berlangsung tidak tepat sasaran, boleh jadi memang demikian. Keadaan ini ikut ditunjang dengan maraknya penyelundupan yang memanfaatkan selisih tarif yang tinggi dengan negeri-negeri jiran. Kampanye negatif ditujukan pada kelas menengah atas dalam iklan sepenuh halaman. Tapi kedengaran aneh, justru para bintang iklan datang dari kelas yang tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang mewakili kaum yang hidupnya serba susah. Kampanye negatif yang mengena diri sendiri, disengaja atau tidak? Pun demikian, apanya yang salah?

Satu kali kesempatan Mahatma Gandhi mengutarakan, bentuk yang paling buruk dari kekerasaan adalah kemiskinan. Gandhi agaknya benar, pada kemiskinan tercipta sejenis mantera yang mampu membangkitkan kebengisan, masokhisme, kebencian, dan antagonisme. Kriminalitas kerap meningkat bukan lantaran pribadi-pribadi yang jahat atau iman yang kurang pekat. Melainkan kelalaian negara untuk meluangkan sejenak waktu demi mengurus penyakit struktural dalam dirinya sendiri.

Penyebaran wacana konflik yang meghadapkan kesenjangan dua kelas dengan menganggap kelompok orang kaya lebih diuntungkan oleh subsidi BBM, telah membuka kotak pandora yang sebelumnya lama disekap. Ketimbang penciptaan regulasi yang lebih tepat sasaran, agaknya negara lebih piawai meracik seteru dan radikalisasi.

Yang menjadi soal tentu tidak sekadar terletak pada pendekatan apa yang digunakan untuk menjelaskan kenaikan harga BBM. Benarkah ada konflik kelas di situ? Jawabnya, memang ada. Tapi tidak terletak pada mekanisme distribusi, an sich, yang sepatutnya diatasi dengan implementasi regulasi yang ketat. Tapi juga diikuti oleh pertimbangan, terbukanya kemungkinan sejumlah pemain asing dalam bisnis minyak di dalam negeri mendampingi Pertamina berbilang tahun kemuka. Kekhawatiran itu mengembang dengan memerhatikan kecenderungan menguatnya agenda pasar bebas di Indonesia.

Di tahun 2001 Andrinof Caniago lewat 358 halaman Gagalnya Pembangunan mengungkap akar krisis di Indonesia melalui riset yang matang. Tentu ada alasan penting di sebalik protes kerasnya terhadap kenaikan BBM kali ini. Kenyataannya, data-data statistik tak jarang meyimpan manipulasi yang kelewat gawat. Cerita tentang pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi di masa ORBA adalah sebuah contoh sederhana. Betapa pembangunan bergerak di atas fundamen yang rapuh, namun bersembunyi di sebalik angka-angka yang pongah.

Data-data yang dipresentasikan, celakanya, hanya berhenti sebagai argumentasi bisu yang tak hidup. Angka-angka itu tak sanggup mendeskripsikan indeks perasaan seorang bapak yang menerima penghasilan dari anak perempuannya yang bekerja sebagai pelacur. Tak ada data statistik yang bisa mengalkulasikan pilu para ibu yang mendengar cerita pelecehan dari anak-anak mereka yang bekerja di jermal-jermal. Dan, sukar untuk mendapatkan pengetahuan dari angka-angka yang disajikan tentang artinya kehilangan, ataupun peristiwa kematian akibat kemiskinan. Data-data itu tidak datang dari nurani orang-orang yang perutnya lapar atau paru-parunya mengidap timbal hitam. Seperti mengulang cerita Voltaire terdahulu, itulah bayaran untuk agenda global neoliberalisme.

Adalah kenyataan, tak semua warga negara sama kuat. Tapi sekurangnya, mereka bisa sama bebas di bawah perlindungan hukum untuk meraih hidup yang layak. Sekadar mengingatkan, Romo Magnis berulang kali menekankan arti penting subsidiaritas negara. Di saat ketidakadilan mulai mementaskan parodinya, negara tak boleh menghindar diri dari intervensi. Dan pencabutan subsidi, subsidiaritaskah?

Dalam kegamangan, tiba-tiba menggelayut pertanyaan: ke mana perginya para cendekiawan? Kaum yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik sejak mula tidak bersemayam di atas awan. Hidupnya bising oleh artikulasi kepentingan banyak orang, tidak sekali-kali diam.

Kini, ada kerisauan yang setengah masygul dipertanyakan ulang: perkara cinta segitiga birokrasi, komprador, dan kapitalisme internasional. Agaknya, kini bertambah satu, kaum intelektual. Prof. Arif Budiman perlu merevisi bukunya, Negara dan Pembangunan.

Bersama Andrinof Chaniago, masih ada nama yang tersisa. Indra Jaya Piliang dan Revrisond Baswir, dua di antaranya. Mereka bisa menulis buku bersama dengan tajuk Malu Aku Jadi Neoliberalis. Tak perlu berisi kumpulan data. Tiru saja Taufiq Ismail, isi dengan puisi yang mewakili kepentingan orang-orang terpinggir. Karena dalam data-data statistik--kabarnya demi menjaga obyektifitas--kerap ada dua hal yang tak boleh digunakan: nurani dan perasaan.

Karena hidup, bukan arena manifestasi dari berbagai bentuk penyangkalan, melainkan harapan. Semoga keyakinan mereka bisa lebih bising dikabarkan.

2005-01-12T14:09:00.000-08:00

Jejak Blincoe di Abad 21

Oleh Agus Haryadi
Opini KOMPAS, Senin 7 Pebruari 2005
Opini Uni Sosial Demokrat

A Memoir of Robert Blincoe meledak begitu sebuah harian radikal, The Lion, memuatnya dalam cerita berseri selama 5 pekan berturut-turut di awal 1828. Muram yang menyelimuti senja Eropa pasca gelombang revolusi industri menghardik keras-keras semua yang pelan-pelan telanjur dianggap biasa. Salah satunya, kebiasaan pemilik modal mengakumulasi kapital dalam cara yang sukar ditoleransi logika kemanusiaan. Nahasnya, liberalisme yang mengemban misi kebebasan telanjur membawa nilai-nilai baru: minimalisasi peran negara. Keadilan sukar dijangkau. Semuanya apik dibungkus dalam selubung "etika" yang menyokong penuh geliat kekerasan dunia industri.

Biografi Blincoe masih menjadi legenda hingga sekarang. Sebuah miniatur yang mewakili keganasan era baru atas nama kebebasan. Dalam kemegahan pabrik-pabrik yang tumbuh pesat telah bersembunyi parade kekejaman di luar dugaan. Para pemiliknya dikenal tidak hanya memiliki keahlian mencambuk kuda, tapi juga manusia. Blincoe--bersama 80 temannya yang masih berusia 7 tahun dipaksa bertahan tidak hanya untuk bekerja nyaris 24 jam sehari. Melainkan juga menanggung perih yang diakibatkan luka menganga dari cemeti para pemilik pabrik.

Tak hanya itu, Blincoe juga melengkapi biografinya dengan cerita tentang "kemurahhatian" para pengawas yang kerap "menghadiahi" anak-anak yang mereka tuduh malas dengan sebuah keahlian yang tak dimiliki semua orang: menjewer hingga kedua kukunya saling bertemu menembusi daging daun telinga anak-anak itu.

Selang lebih dari tiga perempat abad Eropa bekerja keras mencari bentuk yang lebih humanis. Etika berevisi silih berganti--ditandai oleh dialektika para filsuf yang menyajikan sederet hipotesis dalam debat-debat terbuka. Pertentangan itu mengawali perjalanan dialektis yang memperkenalkan neoliberalisme sebagai terapi baru menyingkirkan kekejaman liberalisme klasik. Obsesinya satu: mengakhiri kekerasan di dalam pabrik-pabrik industri. Mampukah?

*****

Memamerkan superioritas dan eksploitasi kekayaan alam telah menjadi kelaziman bagi banyak negara Eropa yang menaklukkan negeri-negeri jajahan. Formasi sosial yang bergejolak di hampir semua daratan Eropa dengan sempurna dilukiskan Weber sebagai pembusukan terhadap feodalisme yang bangkrut. Semuanya adalah ulah kesadaran sosial dan persepsi keberagamaan baru yang tiba-tiba membuat semua orang piawai melantangkan protes.

Memberi jawab terhadap gelombang tuntutan kesejahteraan di dalam negeri kian mendaulat kolonialisme sebagai alternatif solusi paling optimal. Sebuah gelombang integrasi perdagangan dunia secara terselubung mencikalbakali globlalisasi berbilang dasawarsa kemudian. Di Indonesia, Gubernur Jenderal Johanes van den Bosch mengawali proses integrasi itu melalui kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) di tahun 1830 (Sritua Arif dan Adi Sasono: 1981).

Tapi kolonialisme mulai berakhir di awal abad 20? Sejarah tidak lagi berpihak pada para penumpang kapal perang bermeriam dari Eropa. Hiruk pikuk kemerdekaan menggema dari ujung Afrika hingga Asia. Bersamaan dengan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, sebuah pertemuan dilangsungkan di Bretton Woods untuk menata kembali tatanan dunia yang porak poranda dikecamuki kebencian. Dari sana menggelontor 3 lembaga keuangan dunia paling berpengaruh dalam sejarah: World Bank, WTO, dan IMF. Rekonsiliasi akbar direkayasa dengan cita-cita yang tak kurang mulianya?

*****

Enam puluh tahun sejak kesepakatan Bretton Woods dicanangkan dunia ternyata tak berubah banyak--untuk tidak sama sekali mengatakan justru mengalami kemunduran yang sangat. Kemiskinan menghebat dan kelaparan merajalela di banyak tempat. Nahasnya, segmentasi kemiskinan terbelah dalam relasi tak seimbang, metropolis-periferi. Ketegangan dunia internasional meningkat. Bukan perkara budaya, tapi struktural yang gagal menyajikan peran setara bagi umat manusia. Bukan Timur dan Barat yang memicu kekerasan, tapi relasi Utara dan Selatan yang menjadi pokok perkara.

Jose de Castro mencatat, tak kurang dua pertiga manusia kini hidup dalam ancaman kelaparan. Delapan juta orang mati setiap tahunnya akibat krisis pangan. Di tahun 1960 Englightened Though melaporkan, 125 juta ton gandum lenyap dari gudang-gudang penyimpanan makanan Amerika Serikat. Dimusnahkan. Alasannya: mempertahankan harga gandum di pasaran dunia. Bertrand Rusell ikut memberi kesaksian, selama 14 tahun Amerika Serikat membelanjakan tak kurang dari 4 milyard dollar untuk membeli kelebihan sejumlah barang yang telah diproduksi. Jutaan ton gandum, mentega, jagung, susu, dan keju membusuk demi stabilitas harga. Perkara kelaparan? Agaknya, tak ditempatkan jadi konsideran.

Sementara angka pertumbuhan ekonomi melesat tajam di sebagian negara berkembang, tiba-tiba di paruh dasawarsa terakhir dunia dikejutkan oleh badai krisis yang gagal ditanggulangi. Gejolak politik yang mendompleng krisis moneter itu, beberapa di antaranya memaksa para pemimpinnya turun takhta. Sebelumnya, pendapatan perkapita dilaporkan tiap tahunnya dengan style yang gagah, memukau--dan mungkin, sedikit pongah. Singkatnya, sumringah. Alpa terhadap kenyataan, selama ini pembangunan hanya berbasis hutang dan eksport migas yang persediaannya terus menipis.

Kenyataannya, kemiskinan tak sekadar merujuk pada angka-angka statistik. Selain menyesatkan--karena ketidakmampuannya memberi makna terhadap pemerataan, angka-angka itu juga tidak mewakili pergumulan perasaan sebagai seorang miskin. Sukar membayangkan bagaimana statistik mengalkulasikan nominal perasaan seorang ayah yang menerima kiriman uang dari anaknya yang berprofesi sebagai pekerja seks akibat kemiskinan. Atau hati seorang ibu yang terpaksa mendengar perlakuan tak senonoh terhadap anaknya yang bekerja di jermal-jermal. Tak mudah kiranya untuk mengilustrasikan dalam angka-angka keperihan pembantu rumah tangga yang mengalami siksaan dari majikan yang punya kekayaan melimpah. Belum lagi yang dipaksa melayani nafsu nakal sejumlah tuan besar.

Di Indonesia dan banyak negara berkembang, Robert Blincoe tampil dengan wajah berbeda. Namanya jelas tak sama. Mungkin Komar, Rahmat, Tati, Rominah, atau Agus. Tapi nasib mereka, jelas kongruen.

*****

Hampir 100 ekonom ternama Amerika Latin berkumpul di Mexico pada 1965. Hasil pertemuan disebarkan kepada para pengajar, mahasiswa, pelaku ekonomi, dan para pengambil kebijakan. Isinya, sebuah analisis kontemporer yang memandang kerusakan sosial dan keterbelakangan ekonomi Amerika Latin disebabkan oleh rintangan struktural berwujud ketergantungan abadi (sustainable dependence) terhadap negara maju.

Pertemuan itu menggugat relasi yang tidak adil di semua jenis hubungan, termasuk sektor perdagangan. Budaya kapitalisme internasional telah merusak pemaknaan solidaritas ekonomi masyarakat Dunia Ketiga dari persaudaraan (brotherhood) menjadi nepotis (kinship). Pembusukan itu terjadi, setidaknya, melibatkan cinta segitiga antara pemilik modal, kelas komprador, dan birokrat berperilaku rente.

Tak lupa, deklarasi Amerika Latin itu ikut memberi terapi tentang sebuah perencanaan ekonomi yang sepatutnya didahului reformasi struktural. Apa maksudnya?

"Untuk mendorong negara-negara terbelakang mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, kerangka politik negara-negara itu harus berubah. Aliansi antara kalangan feodal, industrialis yang berhubungan dengan penguasa, dan kapitalis lokal yang permisif mesti dihancurkan. Golongan-golongan yang pada masa lalu telah menjadi penguasa--dan mengambil keuntungan darinya, tidak dapat diharapkan menjadi pemimpin di masa depan."

Demikian Paul Baran, tegas menjelaskan.

Sementara Indonesia, bagaimana sikap para ekonomnya? Dan siapkah reformasi struktural digagas? Agaknya replikasi penguasa negara era Blincoe di Indonesia masih butuh waktu untuk mencapai kesadaran, bahwa cita rasa kemanusiaan kita tengah terluka. Dan negara masih gagap untuk sadar, ada sesuatu yang mendesak diselesaikan. Dan saat semua menjadi sadar, semoga belum jadi terlambat.

Mengenang Kepergian Susan Sontag

2005-01-12T09:57:00.000-08:00

Mengenang Kepergian Susan Sontag
Seni dan Kemanusiaan

Oleh Agus Haryadi

Pesimisme pernah menyergap saat vonis leukimia dikabarkan dokter rumah sakit yang menanganinya. Surat kabar dihindari karena, "Untuk apa membaca koran, kalau saya sudah dijatuhi vonis mati." Jawabnya ketus. Ia putus asa ketika itu, mungkin. Daya tarungnya sempat pupus terbabat rasa takut akan kematian. Tapi nuraninya bening, tetap hidup dan menjerit untuk setiap rasa sakit yang menciderai keadilan. Frustasi dan sikap menyesali diri sendiri berhasil ia kalahkan, akhirnya. Kemanusiaan menjadi ruh baru yang membangkitkan setiap sel dalam tubuhnya untuk terus melawan--kalau perlu, membangkang.

Perempuan itu bernama Susan Sontag, sasterawan ternama yang didaulat harian Le Monde sebagai tokoh sentral cendikiawan kiri dari Amerika Serikat. Di usia ke-71 ia meninggalkan dunia dengan tenang di sebuah rumah sakit penanganan kanker, New York. Dunia kehilangan banyak hal, meski diakui ia telah mewariskan kapital-kapital tak kecil bagi peradaban di lain pihak. Tapi, dunia sungguh-sungguh kehilangan.

Suatu kali ia memutuskan pergi ke sebuah kawasan perang. Ke Sarajevo yang saat itu tengah terkepung dari semua arah. Ia mengendap-endap menghindari peluru yang sangat mungkin membuatnya tewas dalam sekelebat. Dari jarak dekat, ia pandangi setiap korban yang disapa ajal. Pada wajah-wajah yang mengerang ia mengulur tangan bantuan. Hari itu kian bulat ia beriman: chauvinisme, juga fundamentalisme, adalah virus yang mematikan.

Ia begitu setia pada kenyataan. Pada kenyataan tak tersedia ruang untuk berlaku sinis. Yang ada sekadar parade panjang tentang hubungan antarmanusia yang tak mengenal teritorial, ras, agama, ataupun golongan. Pada bencana kemanusiaan ia kerap melontar kesal. Bukan kematian yang tengah ia gugat--melainkan peristiwa-peristiwa yang mempersembahkan manusia pada kebinasaan. Moralitas di sebalik sebab kematian yang ia gugat.

Kenyataan juga mengajarkan hal penting di sisinya yang lain, kejujuran. Sebagai cendikiawan terkemuka, Sontag memahami sepenuh hati makna sebuah panggilan. Sangat mungkin untuknya berdiam dalam kemegahan ruang kerja tanpa dicemasi oleh gerilya peluru serdadu yang tengah diadu nafsu barbar. Berumah di atas awan bukan hal yang musykil. Tapi semua itu mengingkari kenyataan, tak bersungguh-sungguh melimpahkan dedikasi. Rekreasi intelektual adalah haram, karena ilmu tak lantas bebas nilai. Terhadap netralitas yang kabur ia mengejek sebagai sikap pengecut untuk memihaki kebenaran.

Karena keyakinannya itu pula, Susan Sontag, seorang perempuan yahudi, menolak penghargaan dengan nilai besar, Jerusalem Prize. Sebuah penghargaan yang diberikan di Israel bagi sejumlah orang terkemuka yang dianggap berperan dalam perdamaian dunia. Penolakannya menjadi sensasi ketika itu. "Dapatkah Anda membayangkan," tanyanya, retoris, "saya menerima penghargaan di sana, di mana terjadi unjuk kekuasaan yang menolak kehendak bangsa Palestina membangun negara di atas tanahnya sendiri?"

Banyak orang mencibir ketika itu, tapi ia tegar. Sebagai seorang yahudi tak perlu ada yang diingkari, namun kebenaran bukan perkara nasab atau relasi kinship. Keberpihakannya jelas tidak membabi buta. Ia sadar, dan menerima semua itu sebagai resiko atas pilihan yang benar. Lantas, tak sedikit pula yang terkesan. Bersama Noam Chomsky dan Edward Said, Susan Sontag berdiri menegakkan kepala menghadapi kepongahan yang megah.

Cinta terhadap tanah air bukan barang haram--apalagi dihukumi najis. Moralitas sejenis itu adalah wajar dan dapat dimaklumkan. Persoalannya mungkin terletak pada sampai batas mana ekspresi semacam itu mendapatkan toleransinya. Manusia tak mungkin membutakan diri terhadap kenyataan pahit, bahwa kebenaran bisa dilanggar dalam nama patriotisme dan kebanggan nasional. Tradisi agung yang diwariskan masa lalu hanya akan mendudukkan George Washington, presiden AS pertama yang dikenal jujur, duduk terpaku sendirian dalam murung yang sangat. Ketika nasionalisme tak memiliki perbedaan berarti dari chauvinisme.

Sedikit orang yang tak memilih dusta. Dari yang sedikit itu, jauh lebih kecil jumlah orang yang punya keberanian untuk berkata "tidak". Susan Sontag salah satunya, ketika Presiden Bush mengambil inisiatif untuk melakukan invasi menuju Irak. Pro dan kontra memang tak terhindar. Ada muslihat yang dikemas dalam kado demokrasi bagi rakyat Irak. Muaranya diketahui mudah: perkara jatah emas hitam yang membangkitkan syahwat menduduki. Demi nominal dolar itu juga, ada banyak korban tewas dan prajurit yang yang dipermalukan. Gerilya ternyata jauh dari kata habis di negeri seribu satu malam. Pengeboman dan penembak jitu berkeliaran di banyak tempat, nyaris tak ada tempat persembunyian yang layak. Sementara nyawa manusia, dihitung tak ubahnya seperti mendengar detak jantung. Dalam kesadaran sebagian serdadu, nyawa seekor kucing peliharaan di Amerika Serikat lebih berharga ketimbang manusia Irak.

Dari mana Sontag meliberasi pikiran-pikiran bebasnya? Sejak mula ia diberikan pemahaman sederhana dalam keluarga: sastera sebagai hal yang serius. Keluarga tempat ia dibesarkan mengajarkan keagungan, moralitas, ruh, dan spiritualitas. Tapi itu tak gampang. Sebabnya, lebih karena aksara dan kata-kata kerap kehilangan makna. Saat tercipta senjang yang panjang, kata membuatnya teralienasi dari realita--sebentuk keterasingan yang sukar dimengerti. Belakangan ia sadar, perlu daya diri untuk berani melampaui. Ia melakukannya, dan ia membebaskan diri.

"Dan ketika saya menulis," tegasnya, "saya berharap dapat membawa sesuatu yang lebih fundamental dan lebih dalam mengenai hubungan antarmanusia. Dalam keadaan demikian, saya tenggelam dalam renungan egoistik dan keterasingan." Lebih jauh ia menyimpulkan sendiri, "Saya banyak dirubah oleh sastera."

Notes on Camp dan Against Interpretation menjadi dua esai paling legendaris dalam riwayat penulisan Sontag. Gagasan yang didendangkan terkenal liar, dalam, menggoda--sekaligus mengundang eksotisme yang tak dipunya sebarang penulis. Ia menggugat interpretasi kelewatan yang dianggap menghindari penalaran intuitif. Penafsiran semacam itu disebutnya sebagai balas dendam, sebuah penaklukan intelektualitas atas seni. Barangkali ini sekaligus menunjukkan kesetiaannya pada kenyataan, sesuatu yang ia patuhi sejak lama.

Ulasannya mengenai Sartre, Camus, dan Simone Weil ikut menunjukkan posisinya dalam barisan penulis yang dikenang sebagai kiri. Ada hal yang membekas dalam diri Sontag dari Weil yang divonis bunuh diri oleh para dokter yang merawatnya. Weil memang melaparkan diri--menghindar makan karena satu sebab: bersolidaritas terhadap rakyat Perancis yang tengah diduduki tentara NAZI. Weil memang sensitif--dan kearifan itu diwariskan secara sempurna kepada Sontag.

Hingga di satu ketika. Skandal penjara Abu Gharib yang memperlakukan tawanan Irak dalam cara keji akhirnya terbongkar. Tak perlu waktu lama, kritik pedas dilepaskan dari lidah sang penyair terkemuka. Kutukan itu agaknya membekas, mewakili suara langka dari kekuatan kiri di Amerika Serikat. Ada aroma berani, peka, dan daya dobrak yang tercium pekat kali itu. Aroma yang berlawanan dengan arus utama alit politik yang ditimpa paranoid.

"Saya mesti bicara. Saya harus mengartikulasikan pikiran saya terhadap politik dan tindakan pemerintah Amerika--tentang sikap dan krisis kontemporer yang tengah dihadapi negeri ini. Selayaknya saya berbicara dengan nada tinggi!"

Sontag memang bertutur dengan nada yang tinggi. Tapi jelas itu bukan sekadar emosi--melainkan sebuah pelibatan ofensif terhadap rasionalitas dan kenyataan yang sedari lama ia tekuni. Menginjak usia ke-71 suaranya masih melengking. Dan kepergian itu menjadi kehilangan yang sangat terasa. Sekian lama bertahan dalam riak badai, kini ia mengabdi pada kesunyian. Keabadian yang menyertai dalam damai.

Di penghujung usia ia masih tetap mengingatkan agar para penguasa di tanah airnya tak lagi membuat propaganda yang hanya berisi dusta, dusta, dusta, dusta. Karena ternyata ia cuma mereproduksi kecewa, kecewa, kecewa, dan kecewa.

Sontag telah pergi. Sungguh, dunia telah kehilangan pribadi langka yang masih mau digerakkan nurani.

Kalabendu ke Kertayuga

2005-01-12T09:39:00.000-08:00

Kalabendu ke Kertayuga

Oleh Agus Haryadi

Bangsa yang besar tak bertumpu di atas pesimisme kronis. Seperti juga tak memerlukan kepercayaan diri yang kelewat besar untuk sebuah pencapaian yang tak kecil. Optimisme menengahi kedua ekstremitas tadi. Ia menjadi sejenis iman--keyakinan yang berbasis pada kenyataan, bukan angan-angan. Iman dibutuhkan sebagai pegangan saat melalui lorong gelap hidup yang tak pernah diketahui muaranya.

Bila makhuk organis dipercaya sebagai metafora bagi sejarah, maka terdapat semacam siklus yang kekal bagi semua kumpulan peristiwa. Ada repetisi, pengulangan berkali-kali yang menetap, meski dengan cara yang tak sama. Episode itu diawali dalam kelahiran, proses menuju dewasa, hingga akhirnya tumbang dalam kematian.

Maka, hidup tak ubahnya roda pedati. Pada antiklimaksnya berhamburan malapetaka, bencana, dan gegar yang tak habis. Bintang kemusuk melengkapi isyarat nasib yang tengah tak bersahabat di langit kelam. Sementara penunggang kuda Apokalipsa, si pembawa kabar duka, menyeringai tak ramah. Semesta menghadapi ketegangan yang tak biasa, jaman kalabendu tiba-tiba membayang dunia yang dihuni tak kurang 6,3 milyard manusia.

Dalam Serat Kalatida, setengah meratap, Raden Ngabehi Ronggowarsito berujar lamat-lamat.

Mangkya darajatig praja
Kawuryan wus sunya ruri
Rurah pangrehing ukara
Karana tanpa palupi

Atilar silastuti,
Sujana sarjana kelu
Kalulun kalatida
Tidhem tandhaning dumadi
Ardayengrat dene karoban rubeda

(Keadaan negara waktu sekarang
sudah semakin merosot
Situasi telah rusak
karena sudah tak ada yang dapat diikuti lagi

Orang meninggalkan aturan-aturan
Cendekiawan terbawa arus Kalatida
Suasana mencekam
Karena dunia penuh dengan kekacauan)

Pada jaman kalabendu alam tengah menggugat kekuasaan, berikut para pelakunya. Eufimisme Ronggowarsito berlanjut lewat drama ironis yang tak langsung menunjuk hidung. Kekuasaan despotik dipercaya menjadi mantera yang secara ajaib memanggil masa-masa terkutuk untuk datang. Maka, gempa yang tiba sekaligus bersama tsunami melibas semua yang pongah.

Sebuah teguran yang mencemaskan. Untuk rakyatkah? Tidak, karena Kyai Sudrun sudah mengabarkan lewat Emha, rakyat Aceh justru dinikahkan bersama surga.

Lantas, teguran untuk siapa? Di negeri yang tindak korupsinya tak juga bisa keluar dari peringkat 5 besar dunia, tentu sudah bisa ditebak jawabnya. Di negeri yang bala tentaranya biasa membidikkan senapan mesin ke wajah saudara satu negeri, pasti tahu untuk siapa.

Tuhan tidak tengah bermain dadu dengan nasib ratusan ribu orang yang tewas tersapu badai. Ada rahasia misterius yang mengharuskan manusia berpikir tidak hanya dengan akal, tapi juga melibatkan perasaan. Ribuan kilometer dari Indonesia, Schroeder menyerukan warga Jerman mengurangi anggaran pesta kembang api. Maka, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun baru kali ini berlangsung separuh muram. Lesu, bahkan. Bendera setengah tiang dikibarkan, ekspresi solidaritas menembusi teritori dalam banjir bantuan ke negeri-negeri yang malang.

Di negeri sendiri ada gubernur yang keras kepala bertahan, pesta tahun baru harus tetap berjalan. Demi sebuah peralihan ke detik pertama 2005, bagi sementara orang, musibah yang menggentarkan itu bisa dialpakan. Kesempurnaan nurani bisa saja dipertanyakan, meski jawabnya lebih sering memancing jengkel dan frustasi yang besar.

Sekarang, bila nasib masih sepakat untuk dikiaskan laik roda pedati, mestinya ada masa yang mengantarnya kembali berputar ke atas. Persoalannya, roda tak bergerak sendiri. Harus ada kekuatan yang mendorong.

Seorang revolusioner, seperti dikutip Goenawan Mohamad, bergumam. Siapa yang ingin tenteram, lebih baik jangan hidup di abad ini. Ia benar, abad ini tak membutuhkan seorang yang diam.

Ronggowarsito paham bahwa sejarah bukan sekadar progresi linear--bergerak di garis lurus tanpa fluktuasi berarti. Ronggowarsito sering mengeluh, tapi tak berbuat sesuatu. Marah, tapi dicemasi oleh takut untuk bergerak. Dia sekadar menunggu, menenggelamkan nasib dalam kearifan individual raja yang tak kunjung datang. Fatalisme, sejak lama, tak pernah berakhir baik. Di Eropa, pada jaman yang sama dengan Ronggowarsito hidup, Karl Marx dan Frederick Engels sudah mengingatkan jauh-jauh hari, fatalisme adalah penyakit busuk. Karena itu, sejak masa Socrates, karya klasik Babad Tanah Jawi, hingga periode Orde Baru di Indonesia, sejarah mewariskan pelajaran yang sama: kekuasaan jangan dituhankan. Kezaliman mesti dibangkang.

Sejarah diisi oleh noktah-noktah peristiwa. Duka yang menggores Indonesia dan negara-negara tetangga merupakan cidera kemanusiaan untuk dunia. Solidaritas dan simpati meluas jadi epidemi. Yang jadi masalah, apakah solidaritas dan simpati harus selalu menunggu bencana? Padahal, sudah sejak lama tanah Aceh disimbah darah. Setengah gagap, tak sedikit orang yang baru bisa melihat, kematian di hari-hari ini adalah kontinuitas kematian-kematian sebelumnya yang mengisi daftar panjang kepedihan.

Kehidupan dunia memang tak seragam dengan surga. Dunia dan semua ciptaan Tuhan, toh, tak sesempurna Tuhan itu sendiri. Tapi ketidaksempurnaan itu bukan alibi untuk mempertahankan kekisruhan, atau menciptakan duplikasi neraka di bumi manusia. Kesadaran tentang ketidaksempurnaan bisa mengantarkan manusia untuk bersedia saling mengingatkan, atau sebaliknya, diingatkan. Kertayuga menjadi idiom sederhana, bahwa dalam beban yang berat, manusia tetap bisa tersenyum dan halal untuk memelihara harapan tentang kesejahteraan. Loh jinawi gemah ripah tata tentrem kerta raharja, begitu ringkasnya.

Karenanya, tak hanya penting untuk sekadar bicara tentang batas kemampuan manusia. Melainkan juga perlu memikirkan batas kelemahannya.

Di abad ke-15 Italia pernah kacau dikecamuk perang saudara akibat perselingkuhan elit politik mereka. Di masa itu Nicolo Machiavelli menjadi saksi hidup seorang pangeran yang bengis, licik, tangannya berlumuran darah, dan menghalalkan segala cara. Namanya Cesare Borgia, dan diabadikan dalam Il Pricipe yang legendaris di kalangan diktator ternama. Machiavelli melihat pada diri Borgia heroisme yang diyakini bisa menyelamatkan keutuhan Italia.

Machiavelli dijuluki tak bermoral, dilabeli haus kekuasaan. Namun sesungguhnya, itu bukan monopoli dia seorang. Sejarah tentang pertarungan kekuasaan selalu mengundang bencana tak berujung pangkal. Setahun lalu sebuah penelitian diluncurkan. Isinya, dugaan terjadinya gempa di kawasan Barat Indonesia. Tapi, tak ada yang peduli pada peringatan. Semua nyaris disibukkan untuk mempertahankan, atau merebut, kekuasaan. Resultannya, hampir seratusan ribu orang jadi korban.

Pukul 00:00:01 tak berarti apa-apa. Satu detik pertama di tahun 2005 tak menemukan perbedaan makna dari detik-detik lainnya. Ia hanya berarti bila dapat memperkaya pengalaman, kearifan, kebijaksanaan, dan perubahan menuju kebaikan. Dan tentang moralitas kekuasaan, ia hilang kemuliaan saat nyawa manusia sudah tak lagi mendapat perhatian yang semestinya.

Yang lebih mencemaskan adalah, bila pada hari pertama menjabat ada seorang penguasa tengah bercermin, tiba-tiba menemukan wajah Cesare Borgia dalam tokoh yang ditulis Machiavelli di sana. Ia tak lagi mencemooh, melainkan justru menyeringai bangga. Bila sampai terjadi, mantera ajaib untuk memanggil jaman terkutuk tengah dikumandangkan kembali. Jaman kalabendu mendekat lagi. Kali ini jilid 2. Semoga tak ada.

Ternyata Kita Tak Sendiri

2005-01-12T09:15:00.000-08:00

Ternyata, Kita Tak Sendiri

Oleh Agus Haryadi

Kali ini, mari melongok ke belakang sejenak. Melihat-lihat kembali gelombang anti-syah di penghujung 1978 dari negeri seribu mullah, Iran. Kala itu ada ketegangan dan pertikaian yang memuncak. Dua kubu saling mengerahkan antagonisme total satu pihak terhadap yang lain. Manajemen kebencian dipraktikkan dalam propaganda yang sebagian besarnya mengandung kebohongan. Media massa memotret wajah negeri murung itu dalam drama perseteruan yang melibatkan 2 wajah. Syah yang mewakili modernisasi Iran, berhadapan dengan para pengguna sorban hitam yang dianggap kolot dan puritan.

Dalam imajinasi seorang kartunis, Syah Reza Pahlevi tengah memelototi Imam Ayatullah Khomeini dengan pandangan setengah merendahkan. Bagaimana mungkin modernitas harus digebrak keras-keras? Banyak yang merasa kemegahan dinasti di Iran akan disingkirkan. Gantinya? Sebuah peradaban dari masa silam dengan deskripsi menakutkan. Saat perempuan diletakkan dalam pojok dapur yang pengap, televisi dinajiskan, kafe menjadi tempat terlarang, sinema diharamkan, dan pikiran bebas terancam sabetan pedang.

Tepatkah ilustrasi demikian?

Dunia dibuat bingung, dikejutkan. Para demonstran anti-syah di kota Teheran ternyata jauh dari steorotip yang dibayangkan. Mereka pria muda berdasi dan perempuan berpendidikan tinggi. Banyak di antaranya penggemar blue jeans dan menjadi pendengar setia musik klasik dari jaman Barok. Lewat dandanan Armani dan aroma parfum Burberrys, mudah dikenali, mereka punya selera berkelas. Bacaan mereka Karl Marx hingga Adam Smith. Tapi juga terkepit nama Ali Syariati di tangan mereka.

Hingga akhirnya, sejumlah guru besar asal Amerika merasa perlu turun tangan, menjelaskan. Ajaran sosial kaum Syiah mengalami penafsiran kembali, sebuah reinterpretasi! Prosesnya disebut mirip-mirip dengan fenomena teologi pembebasan Amerika Selatan. Kekecewaan terhadap liberalisme dan marxisme membuat mereka berpaling dan kembali pada akar tradisi sendiri. Syiah datang kembali dengan perawakan baru yang lebih progresif-revolusioner. Gejala protes a la lutherian membangkitkan kembali reformasi era renaisans. Radikalisme yang menyelusup hingga ke jantung teologi.

Hipotesis itu dipercaya untuk beberapa lama. Saat hiruk pikuk belum terkonsolidasi dalam absolutisme baru. Kekuasaan yang berusia muda belum mampu berkaca, potensi berlaku korup bisa menimpa siapa saja. Sementara, di jalan-jalan orang kebanyakan masih diselimuti euphoria. Gelombang kemarahan tengah diarahkan terutama pada tirani lama syah--dan juga tentu saja, Amerika.

Pada banyak hal manusia memang mesti melibatkan jaman demi satu pembuktian. Perubahan sangat mungkin terjadi lewat sebuah kurun waktu. Dan perjalanan usia jugalah yang akhirnya mengantarkan Iran di masa sang ayatullah pada sederet kesimpulan yang nyaris tak berbeda dari pendahulunya. Baik Pahlevi maupun Khomeini sama-sama mencemooh demokrasi. Kekuasaan keduanya hampir mutlak.

"Saya tak membutuhkan demokrasi macam itu," tegas Syah Reza Pahlevi. "Itu semua punya Anda. Anda boleh bawa!" Sementara, dalam genderang oposisinya, Imam Khomeini memang mencita-cita sebuah negara republik bagi Iran. Tapi, di kesempatan lain ia menyampaikan, "Demokrasi adalah Barat, dan kami emoh terhadapnya. Kami tak membutuhkan apa pun dari Barat, berikut anarkinya." Yang jadi perkara, sejak kapan Barat pasti sejalan dengan demokrasi? Dan bagaimana pula mendirikan republik tanpa demokrasi? Mungkin terdengar terlalu absurd kali ini.

Sejarah memang sering tampil dengan ambivalensi yang diperankan oleh para tokoh utamanya. Nahas memang, Khomeini telanjur menjadikan dirinya sebagai institusi politik tersendiri di luar lembaga formal yang tersedia. Negara dalam negara--atau bahkan L'etat c'est moi, negara adalah aku. Inilah melodrama tentang kekuasaan yang tak bisa dipertanyakan, apalagi digugat terlalu lantang. Oriana Fallaci memberi testimoni, betapa ngerinya ia mewawancarai kedua penguasa Iran, baik syah maupun sang ayatullah.

Di usia 5 tahun ia mengaku diselamatkan Imam Ali di tepi pantai. Terjatuh, hampir membentur karang. "Saya menatapnya langsung. Bukan dalam mimpi. Ia menyelamatkan saya." Tak ada saksi ketika itu. Tetapi lelaki tua itu begitu ngotot, coba meyakinkan. Sejak itu, katanya, dia percaya diri untuk mengatakan, "Saya percaya pada kenyataan bahwa saya dipilih Tuhan untuk menuntaskan sebuah tugas, sebuah misi suci." Ada aroma pongah dalam ucapannya.

Pengakuan itu bukan kepunyaan Imam Ayatullah Khomeini, melainkan Syah Reza Pahlevi. Untuk bertahan, memang selalu ada saja yang dilakukan seorang monarch. Lewat selubung mitos ada simbiosis yang menggabungkan legitimasi religius dengan kepentingan kekuasaan. Seolah Tuhan mendelegasikan otoritas-Nya dalam sebuah personifikasi--divine right of king. Pahlevi tak belajar, bahwa tindakannya hanya mengulangi kesalahan kesalahan raja-raja Eropa di Abad Pertengahan. Ketika Tuhan di-fait accompli, ia tak sadar, tanah Persia terbahak-bahak menertawakan.

Sayang, ayatullah meniru jejak yang sama. Sebuah repetisi tak penting, tapi seperti candu, memabukkan.

Penolakan yang keras terhadap demokrasi sudah tentu melahirkan ribuan tahanan, penjara-penjara baru, dan berkavling-kavling kuburan massal. Ada benih-benih kekerasan yang tersemai dalam barisan aparatur negara. Kejahatan terstruktur sewaktu-waktu siap meminta tumbal nyawa manusia. Pada fase tertentu negara sudah tak bisa dibedakan dari komplotan penyamun ataupun bajak laut. Celakanya, hak menggunakan kekerasan tak diabdikan bagi kepentingan warga. Melainkan infrastruktur yang dibangun untuk memaksa dan memenetrasi masyarakat pada kehendak monolit negara. Keadilan adalah utopia.

Berbilang dasawarsa sebelumnya, di Indonesia terjadi perdebatan yang menukik tajam antara Sukarno dan seorang yang kelak mendampinginya sebagai wakil presiden, Hatta. 15 Juli 1945 Hatta menyampaikan persetujuan agar perkara hak-hak warga negara--yang kemudian dikenal sebagai hak asasi--dimasukkan dalam konstitusi. Ia menolak diwariskan sifat asali para penjajah: penindas. Hatta, saat itu, boleh jadi tengah berburuk sangka.

Sukarno menolak. Baginya itu lebih merupakan infiltrasi individualisme a la Eropa. Menjelang kemerdekaan bisa dimaklumi kalau banyak orang menjadi alergi pada semua yang berbau kolonial. Kecuali itu, siapa yang percaya ada orang menindas bangsanya sendiri? Sukarno pun menista, tak percaya. Belakangan, sejarah memihak Sukarno. Bukankah sejarah selalu digenggam para pemenang kompetisi kekuasaan? Kebijakan demokrasi terpimpin mulai berlari kencang. Parlemen hasil pilihan rakyat dibubarkan, presiden ditetapkan sebagai jabatan seumur hidup. Sejumlah partai oposan dilarang, ada suara-suara tak puas yang lantas dibungkam dalam penjara-penjara sunyi.

Sejarah memihak Sukarno. Tapi kebenaran?

Hatta jelas bukan seorang cenayang, atau ahli nujum kenamaan yang biasa meramal masa depan. Ia hanya seorang yang belajar dari sejarah, bahwa prasangka buruk mesti dikedepankan saat berbincang tentang kekuasaan. Kebetulan, ia juga sekaligus seorang yang miskin ambisi. Tak ada beban untuk membatasi kehendak. Kebenaran memihak Hatta, karena akhirnya hak-hak warga negara disepakati masuk menjadi bagian penting konstitusi. Hingga kini.

Kali lainnya ia mendatangi sejumlah tokoh Islam. Seorang opsir Jepang datang menjumpai Hatta sebelumnya dengan satu amanat: Piagam Jakarta jangan diteruskan. Suasana menegang. Tapi ketegangan melentur usai tercapai sederet kesepakatan. Hatta tak hanya kembali di saat-saat penting--melainkan juga, genting. Hingga kini nama opsir Jepang itu tak pernah diketahui. Hanya rekaan? Sepertinya tidak. Yang jelas, Hatta bergerak tepat untuk sebuah penyelamatan sejarah masa depan.

Hatta dikenang seagai muslim taat. Bersahaja ia. Kesadaran bahwa hidup tidak sendiri mewariskan pekerti toleransi bagi berbilang generasi. Kuantisasi mayoritas tidak dengan sendirinya menjadi mekanisme kendali tunggal yang menentukan arah, kepentingan, dan identitas kehidupan berbangsa. Pada simbiosis agama bersama negara, Hatta mencium aroma totalitarian. Dan ia, lekas-lekas menolak, tak ingin melunak.

Rabu, 6 Oktober 2004. Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua MPR RI. Menjelang sidang berakhir ada Nusron Wahid--mantan Ketua Umum PMII yang jadi anggota parlemen dari Partai Golongan Karya--membuat interupsi. Wahid muda menyangsikan Wahid (lebih) tua yang mencoba meyakinkan. Piagam Jakarta tak punya hubungan historis dengannya. Pancasila sudah final. Tak akan ada amandemen bagi Pasal 29. Wahid muda mungkin garu-garuk kepala, sukar membayangkan ketua umum sebuah partai berasas islam bicara demikian.

Tapi kebingungan Nusron mungkin beralasan. Ia cemas. Karenanya, merasa perlu bicara. Sekadar berjaga-jaga.

Tak seperti kebanyakan pejabat, Hidayat Nur Wahid pergi diam-diam menuju kawasan bencana sebelah barat Indonesia, Nanggro Aceh Darussalam. Luput dari publikasi dan buruan kamera wartawan ia ikut jadi sukarelawan, turun tangan mengubur jenazah korban. Ia bekerja dalam diam, tak hendak merepotkan. Tak cukup banyak pejabat setempat mengenalinya, ternyata. Dan untuknya, itu menguntungkan. Ia memikat hati banyak orang, punya kans besar membawa partai diterima lebih banyak kalangan.

Partai yang sempat dipimpin Hidayat diperhitungkan menjadi kapal besar dengan penumpang yang juga jauh lebih semarak tahun 2009. Namun, tak seperti kebanyakan revolusioner yang selalu bisa bicara tegas tentang apa yang ditolak tapi kabur merumuskan apa yang dimaui, maka Hidayat adalah kekecualian. Ia menyebut Piagam Madinah.

Apa pula itu? Hidayat yang lebih berhak--sekaligus wajib--memberi penjelasan.

Yang jelas, sebuah realitas yang khilaf tak bisa dipadamkan hanya dengan mengandalkan nyala keyakinan, bahwa segala masalah lenyap hanya dengan berpegang pada ritualitas agama. Dunia sudah dikenyangkan oleh banyak kejadian: ada ajaran agama yang begitu mulia menjadi hina lantaran penguasa yang tak lagi cakap.

Tanah Macedonia menyumbang tawa untuk Alexander Agung. Bumi Persia ikut menyusul bagi seorang syah dan satu orang ayatullah. Indonesia tak usah ikut menjadi yang ketiga, menggenapkan terbahaknya dunia.

Sebuah ajakan simpatik Henry Kissinger mengingatkan. Bijaksanalah seorang penguasa yang mengerti bahwa pembangunan ekonomi juga membawa kemestian untuk membangun institusi politik baru, demi menampung bertambah majemuknya masyarakat.

Karena kenyataannya, kita memang tidak tengah hidup sendirian.

Pelacur, Resultan Pembangunan yang Gagal

2005-01-01T15:06:00.000-08:00

Pelacur, Resultan Pembangunan yang Gagal

Oleh Agus Haryadi
Opini Suara Pembaruan, Rabu, 29 Desember 2004

Hari mulai larut ketika Raisa bersama Lastri--bukan nama sebenarnya--mengakhiri adegan dramatis dalam pertunjukan singkat di kedinginan Kota Hagen, Jerman. Keduanya mengaliri aula pertemuan di gereja itu dengan kegetiran yang menyengat tentang sederet cerita kekerasan terhadap para pelacur, terhadap perempuan! Kampung-kampung kumuh, peron kereta api, dan stasiun yang berubah fungsi di malam hari adalah latar semua babak yang berjalan serba merangkak temani birahi yang menghentak keras.

Raisa dan Lastri bukan pemain teater kenamaan. Namun, kisah nyata yang membelenggu justru menyajikan ilustrasi yang jauh lebih mencekam. Keduanya adalah korban--yang karena kehendak kerasnya memutus rantai kekerasan itu, datang berkunjung ke Eropa.

Setengah serak, baik Raisa maupun Lastri, terus berkampanye menentang penjualan anak dan perempuan di Indonesia. Tragis sekaligus berani, karena Raisa sendiri dijual saat usianya menginjak tahun ke-13, dipaksa melayani kebuasan para lelaki yang menggaulinya, nyaris tanpa perasaan.

Masalah pelacuran di Indonesia telanjur menyajikan begitu banyak persoalan--sekaligus dilema bersisi banyak yang saling berhadapan. Kekerasan, salah satunya. Nahasnya, negara hingga kini serba terbatas memberi perlindungan.

Resiko kematian mengintai setiap saat tengah terjaga, tertidur, atau ditiduri. Negara dan warga, yang diperhubungkan dalam simbiosis mutualisme, mendapati pelacur sebagai kekecualian di dalamnya. Kesetaraan hak dan persamaan di mata hukum nikmat terlantun dari celoteh para filsuf dan akademisi yang berumah di atas awan. Kalimat-kalimat pembelaan terasa asing dalam kaca mata awam mereka.

Tanpa disadari, gejala apartheid tiba-tiba mengganas dalam stratifikasi sosial yang mencemaskan: moral dan amoral. Kategorisasi itu menghimpun manusia dalam 2 pilihan yang terbatas: hitam atau putih. Tak ada moderasi antara keduanya mengakibatkan segmentasi yang memodali masyarakat sebuah pertikaian yang merisaukan. Celakanya, disadari atau tidak, hitam dalam kaca mata sosial dan negara hanya berarti satu hal: legitimasi bagi perampasan hak-hak para pelakunya.

Orang seperti Plato boleh percaya bila masyarakat membutuhkan negara sebagai institusi yang mengajarkan keteladanan moral. Daripada konsensus, negara lebih dipandang laiknya makhluk setengah dewa. Dan Hobbes pun menjulukinya sebagai Leviathan, deus mortalis, tuhan yang bisa mati.

Stigma dan Prasangka

Di Indonesia, sepertinya pengikut Plato berjumlah tak sedikit. Maka, pelan-pelan negara sebetulnya telah memenetrasi masyarakat dengan sebuah proyek kebencian, penindasan, dan intoleran terhadap kehidupan pelacur. Yang juga manusia--dengan status kewarganegaraan yang juga sama. Semua berlangsung dalam nama etika.

Corak budaya patriarki dan pola keberagamaan esensialis telah ikut memfasilitasi terbentuknya stigma legam terhadap para pekerja seks. Tak tersedia tabungan empati--lebih-lebih simpati, bahwa pelacur memiliki wajahnya yang lain. Bahwa sesungguhnya, pelacur adalah resultan pembangunan yang gagal beserta dinamikanya yang tak bersahabat. Dan kemiskinan merupakan tekstur original di sebalik masker kerawanan moral.

Ketidakjernihan masalah itu menuntut bayaran mahal. Prasangka berkembang lebih hebat daripada fakta. Dalam sudut pandang moral, pelacur dieksekusi mati secara sosial sebelum maut berkunjung. Perilakunya dianggap devian di tengah pergaulan masyarakat yang berlagak moralis dan beradab. Tak ketinggalan, lembaga-lembaga agama ikut menghujani mereka dengan fatwa: pendosa!

Cara berpikir determinis, setengah Kartesian, dan miskin keadilan gender telah melahirkan pemahaman, perempuan sebagai satu-satunya penanggung jawab buruk--atau baiknya-masyarakat. Laki-laki, tak patut disalahkan. Pelacuran dilihat sebagai aspek tunggal yang terwakili dalam tekstur manusia perempuan yang membangkangi Tuhan. Relasi yang kuat antara makro--dan mikrokosmis, membuat sebagian manusia merasa sah untuk mengakumulasi kebencian religius yang dibidikkan ke arah para pelacur. Pengelolaannya dilakukan secara massif, dan diejawantahkan secara agresif dalam razia-razia yang menakutkan.

Ketika angka penyebaran HIV/AIDS meningkat hingga 3% di kalangan ibu rumah tangga biasa di Jakarta, semua mata memandang curiga kehidupan pelacur jalanan. Lewat gunjingan ringkas pelacur lekas-lekas dipaksa duduk di kursi terdakwa dengan tuduhan: keladi semua bencana. Sementara para pelanggan mereka adalah para santa--terbebas dari dosa, bersih dari semua jenis prasangka. Laki-laki adalah makhluk suci, dan perempuan dirajami kerikil-kerikil amarah.

Bila perempuan berbilang abad silam dikalungi gelar sumber segala dosa dan distatusi makhluk setengah manusia, maka dalam cara berbeda modernitas mementaskan parade sejarah yang sesungguhnya sama dan berulang. Awal milenium ketiga masih ikut disuguhi adegan-adegan nista. Tentang perempuan dan konstruksi budaya yang membui mereka dengan murka.

Berwajah Ganda

Pembangunan adalah dewa berwajah ganda. Satu sisinya menyajikan modernisasi, industri, kemewahan, dan gemerlap metropolis yang serba lintas teritori. Sementara itu, sisinya yang lain adalah penampilan khas yang membuat dada menjadi sesak. Padanya terinisiasi kemiskinan, kesenjangan yang akut, dan eksploitasi yang mencekam. Singkatnya, dehumanisasi total.

Kebijakan pembangunan yang menaruh perhatian besar terhadap kota adalah daya tarik bermagnitude luar biasa tinggi. Ada semacam ketimpangan yang secara sengaja direkayasa sejak masa kolonialisme. Yang dilanjutkan sebagai kebijakan pembangunan pasca kemerdekaan. Lewat sebuah reaksi yang cepat, gelombang perpindahan penduduk mendapati katalisnya berwujud janji-janji menggiurkan di ranah industri.

Migrasi--sebagai buah konsekuensinya, bertanggung jawab terhadap pertemuan dua arus utama, tradisionalitas vis a vis modernitas. Derapnya melibas masyarakat yang miskin keterampilan. Korban utamanya sudah bisa diduga, perempuan dan anak-anak.

Pelbagai persoalan kian meningkat seiring sikap aparat negara yang justru memanfaatkan sektor informal pelacuran sebagai ladang pendapatan baru di luar ketetapan legal. Ada banyak retribusi dan sejumlah jenis pajak yang dibayar.

Tak sedikit pula berstempel resmi dalam surat edaran yang diluncurkan para pejabat berwenang. Sementara itu, pihak keamanan sudah jauh lebih lama memanfaatkan keadaan semacam itu--dan memelihara situasi agar tetap demikian.

Ketidaksanggupan negara menjangkau warga negara marjinal menguatkan hipotesis terbentuknya lapisan masyarakat anomi. Terasing dalam formasi sosial yang tengah mencari bentuk. Semua jenis pekerjaan menjadi ajang pertarungan yang keras untuk saling menyingkirkan. Berkompetisi atas nama uang lamat-lamat memastikan alienasi yang curam antara manusia dari pekerjaannya sendiri, termasuk pekerjaan sebagai pelacur.

Peristiwa itu mestinya menjungkirbalikkan logika kriminalisasi yang dilakukan negara terhadap warganya sendiri. Yang kerap memandang pelacur sebagai pelanggar norma, adat istiadat, dan hukum. Padahal, sektor informal pelacur muncul tidak secara mendadak. Melainkan proses menahun yang berhulu pada orientasi pembangunan yang lama kehilangan kearifan, tidak lagi ramah, tidak humanis, bahkan terdapat semacam gejala antisosial.

Karenanya, menjadikan pelacur jalanan sebagai terdakwa lebih merupakan tindak apologetik untuk menyembunyikan kegagalan negara dalam mengelola pembangunan. Wajah asli pelacuran bukan lagi terletak pada aspek moral, melainkan kemiskinan yang urung diatasi.

Ketika Nehru menulis, "Kekejaman segerombolan orang bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kekejaman suatu pemerintah yang terorganisasi ketika mulai bertingkah laiknya suatu gerombolan," ada persoalan yang tiba-tiba mecuat. Siapa yang bisa memaksa suatu pemerintah duduk di kursi terdakwa saat mereka melakukan tindak kejahatan kriminal? Termasuk kejahatan terhadap warganya sendiri?

Rakyat, memang, tak pernah menjadi hakim bagi pemerintahnya sendiri.

Masyarakat Permisif

Dalam periode yang panjang, kasus pelacuran tidak hanya akan merusak individu, an sich. Tapi juga tatanan sosial yang terdekonstruksi secara keras. Ada batas toleransi yang membutuhkan masa yang cukup panjang untuk membuat manusia mengalami kematian psikologis, yang didahului oleh pengorbanan terhadap aspek spiritual.

Epidemik yang menggejala akan melahirkan habituasi yang membuat masyarakat kehilangan resistensi--dan secara mencemaskan bergerak menjadi permisif.

Di lain pihak, masyarakat dengan tingkat penolakan tinggi juga akan menciptakan emosi massif yang mengakumulasi kebencian dalam taraf yang mengerikan. Tindakan agresi dengan tendensi tinggi telah membuat kriminalitas meningkat dan kecurigaan antarindividu kian menguat.

Karenanya, faktor subsidiaritas negara untuk mengintervensi masalah pelacuran mutlak dibutuhkan. Tidak untuk melakukan eksploitasi sebagaimana lazim terjadi, melainkan transformasi yang radikal untuk membuat warga negara lebih berdaya. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kota perlahan mesti diarahkan pada pemberdayaan desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Bukan persoalan sukar semestinya. Ini semata-mata perkara kemauan. Dan pelacur tak perlu jadi bulan-bulanan sesuatu yang tak semestinya dibebankan terhadap mereka.

Dalam konteks ini, mungkin ada baiknya mengutip kembali seorang teolog terkemuka, Reinhold Niebuhr, bahwa tugas sedih politik adalah membangun keadilan di dunia yang penuh dosa. Terasa ironis, mungkin. Tapi, mestikah masyarakat harus lebih banyak menjalani takdir pahitnya? Entah. Semoga saja tidak.

Penulis adalah peneliti, saat ini menjadi mahasiswa pada RWTH Aachen, Jerman

Intervista con la Storia

2005-01-01T04:29:00.000-08:00

Intervista con la Storia

Katarsis Pergantian Tahun,
Sebuah Dialog Bersama Sejarah

Oleh Agus Haryadi

Penulis adalah Warga Negara Indonesia (Biasa)

10 Mei 1933, pukul 22.00 waktu setempat. Hari merangkak larut saat segerombolan tentara dan sejumlah pemuda mendatangi gedung utama perpustakaan Universitas Humboldt di pelataran Unter den Linden, Berlin, Jerman. Di tempat itu tersimpan ribuan literatur berharga. Pengepung itu datang dengan misi tunggal, membakar karya-karya utama penentang kekuasaan fasisme Jerman. Gelombang pembangkangan yang datang dari ruang-ruang kuliah kini menghadapi teror seorang yang menyebutnya dirinya Der Fuehrer, Sang Pemimpin. Orang mengenalnya sebagai Adolf Hitler.

Kebenciannya telanjur memuncak. Hitler menyumpahserapahi Friedrich der Grosse yang punya obsesi membangun Forum Fridericianum 2 abad sebelumnya--sebuah pengawalan bagi kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan agama.

Dalam sekelebat, titah sang kanselir merombak keindahan semi Eropa menjadi unggun bertemperatur 451 Farenheit. Aroma kertas terbakar lebih dari 20.000 buku menandai dimulainya sebuah episode pembantaian massal. "Das war nur ein Vorspiel: Dort wo man Buecher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen." (Itu hanya pendahuluan, ketika orang membakar buku-buku, pada akhirnya orang akan membakar manusia). Demikian Heinrich Heine meramalkan. Benar saja, Adolf yang berdarah yahudi membumihanguskan tak kurang 6 juta bangsanya sendiri. Parade kebencian dikobarkan untuk sebuah alasan yang tak kunjung masuk akal: kemuliaan ras aria.

Banyak orang mengutuk, kemudian. Untuk mengenangnya, Micha Ullman membangun monumen bertajuk Der Bebelplatz. Sebuah ruang sunyi bawah tanah beratap kaca dikenang orang sebagai Die leere Bibliothek. Sengaja dibiarkan kosong dari buku--hanya rak-rak bisu yang tersisa. Nyaris tanpa perubahan berarti seperti saat kali terakhir ditinggalkan. Ruang itu adalah perpustakaan, tempat penyimpanan buku-buku sebelum dibakar 7 dasawarsa silam. Aras monumen itu mengingatkan, perbedaan bukan legitimasi untuk membungkam.

10 Mei 1933 mewakili sebuah era yang suntuk dan kerdil. Bonfire of liberties, pemberangusan kebebasan atas nama stabilitas dan penaklukan pidana subversif.

Hidup memang dihinggapi terlalu banyak misteri. Tapi, selalu ada hal-hal pasti untuk mengawali interrelasi manusia. Antara lain, kebebasan dan perbedaan. Sejak mula penciptaan makhluk pertama telah dijumpai semacam ketetapan bagi semesta: tak ada keseragaman. Keniscayaan ini akhirnya meminta kebebasan--sebuah jaminan bagi diversitas individual manusia. Tak mudah, memang. Karena padanya, terdapat iba sebongkah perasaan yang menuntut kesabaran, tenggang rasa, keberanian bersikap adil dan jujur.

Bila tidak, maka sejarah hanya sekadar mewariskan pelajaran tak berharga: yang tersisa tinggallah perilaku aniaya dan siklus dendam tanpa akhir. Hitler lebih dari sekadar cukup didaulat menjadi aktor utama drama pencekalan. Saat kebebasan berpikir justru berakhir dalam kamp-kamp penyiksaan. Pidana gagasan, namanya.

Der Fuehrer mungkin terlalu ekstrem diangkat menjadi garansi keganasan jaman di era tiga perempat abad lampau. Namun, tentu tidak terlalu gegabah bila mengingat pada genggam tangannya terakumulasi moralitas kuasa untuk berbuat sekehendaknya. Ketika kata sekonyong-konyong menjadi firman para dewa. Dan stabilitas mengandung sisi kongruen dengan kematian para pembangkang.

Dari Kufah di abad ke-7 seorang lelaki berperawakan sedang menjadi saksi rakusnya kekuasaan. Dalam dirinya mengalir darah seorang Persia, dikenal sebagai saudagar dan penemu batu ubin untuk kali pertama. Pendiam tak banyak cakap, tapi tutur argumentasinya dikenal luas sebagai bijak. Cerdaskah ia? Tak hanya itu, ia dikenal berhati-hati menjaga diri, mengogahi kompromi, dan keras memfatwa diri sendiri. Sekali waktu tibalah beberapa ekor kambing curian di kota Kufah. Kabar itu tersiar cepat. Dan lelaki kurus itu bertanya singkat, "Berapa tahun umumnya seekor kambing dapat hidup?" Seorang yang biasa menggembalai ternak menjawab, "Tujuh tahun!" Maka, selama tujuh tahun ia mengharamkan diri menyentuh daging kambing. Tak sedikitpun.

Lelaki itu Abu Hanifah. Lebih dikenal sebagai Imam Hanafi, pendiri salah satu mazhab fiqh islam. Seorang zuhud yang menolak pengangkatan dirinya sebagai Hakim Agung (Qadhi al Qudha). Sebabnya, Amirul Mu'minin (pemimpin orang-orang beriman) dianggap terlalu banyak melakukan penyimpangan. Khalifah Abu Ja'far al Manshur yang tak menerima alasan penolakan Abu Hanifah memutuskan untuk memasukkannya dalam penjara. Di bui ia disiksa setiap hari. Dicambuk hingga kulit punggungnya menebal beberapa senti. Kapalan, ternyata.

Begitu keras kepalakah Abu Hanifah? Mestinya, sih, tidak. Ia memang keras hati pada diri sendiri. Tapi sepenjuru Kufah tahu, betapa ringannya ia mengemukakan fatwa agama bagi para pengikutnya. Tak ditemukan satu riwayat pun yang menyebut Abu Hanifah marah akibat bantahan para santrinya. Tak sekalipun. Sebaliknya, dialah yang senantiasa berucap tentang fatwanya, "Inilah pendapat Abu Hanifah. Dan ini merupakan yang sebaik-baiknya sejauh pertimbangan kami. Barang siapa yang datang membawa keterangan yang lebih baik, maka dia yang lebih utama diikuti dengan benar."

Maka, terkenanglah seorang ulama besar yang meneguhi tradisi kemerdekaan berpikir. Sebuah kemerdekaan yang lahir dari ekspresi tauhid yang membebaskan, menegakkan kepala di pelataran penguasa tanpa rasa cemas. Sekaligus kemerdekaan yang mampu mengendalikan diri dari sikap merasa "serba tahu" dan paling benar sendiri.

Ia tak risih dengan keteguhan saat sang khalifah menawarkan uang sejumlah 30.000 dirham untuk membeli ketundukannya. Abu Hanifah bertanya lugas, "Apakah mereka yang berkuasa itu masih mempunyai uang yang halal?" Ia pun memalingkan wajah, mencibir raja yang memerah wajahnya, malu. Khalifah murka. Takdir Tuhan akhirnya menetapkan kematian seorang Abu Hanifah dalam cara terhormat. Ia wafat dalam penjara dengan status sebagai terpidana dari seorang raja despotik yang melegenda.

Sejarah selalu berulang dalam cara yang berbeda, demikian konon sejarawan Edward Gibbon bergumam di satu kali. Mungkin ia benar. Pada sejarah kekuasaan selalu ada keinginan tak terucap untuk mengabadikan. Ada watak terselubung untuk membuatnya menjadi absolut. Aksara ikut dilibatkan dalam konspirasi dan persekongkolan. Terminologi "stabilitas" dan "keamanan nasional" menghadapi bias kronis yang dipropagandakan. Satu jenis kebohongan yang 1000 kali dituturkan akhirnya diterima sebagai kebenaran. Tak terhindar.

Ada kalanya ritmus tiba-tiba terdengar berbeda. Bagi kekuasaan, itu adalah ancaman. Kemajemukan adalah barang haram, huru hara yang lekas-lekas dimusnahkan. Apalagi oposisi yang telanjur menjadi mimpi buruk bagi para diktator yang ganas. Maka, sebuah penolakan telah menciptakan penjara-penjara baru bagi ribuan tawanan, berikut seare kuburan massal. Tersebar pula polisi rahasia, ladang penyiksaan, dan kamp konsentrasi yang menginspirasikan kisah yang mengharu biru bumi manusia. Sebagiannya tewas mengenaskan.

Leon Trotsky terbelah tempurung kepalanya lewat lemparan kapak seorang perwira intelejen Soviet yang memburunya hingga ke Meksiko atas ijin Stalin.

Umar al Mukhtar, seorang guru mengaji sebuah dusun kecil di Libya, dieksekui mati Benito Mussolini, pemimpin fasis asal Italia.

Sederet dafar panjang orang-orang yang dituduh revisionis-kontrarevolusioner tewas dalam revolusi kebudayaan--sebuah perang saudara tanpa peluru--yang direstui Mao Zedong dan isteri.

Aurangzeb mengurung Syah Jehan, pendiri Taj Mahal di India yang juga ayahnya sendiri, hingga mati.

Nero meracuni ayah angkatnya, Kaisar Claudius I, agar bisa berkuasa. Dan membunuh ibu, isteri, saudara, dan para pemeluk agama Kristen yang dicurigai menjadi ancaman bagi kekuasaan.

Bila Babad Tanah Jawi dapat dijadikan referensi sejarah, dulu di tanah Jawa, Raja Amangkurat I menamatkan tak kurang 6000 ulama yang dituduhnya mengganggu keamanan negara dalam tempo singkat. Anaknya, Amangkurat II, menikam seorang lelaki di hadapan para bupati yang kemudian dipaksa menelan hatinya, mentah-mentah. Lelaki yang ditikam itu adalah Raden Trunojoyo, asal Madura. Yang telah membantu Raja Amangkurat II naik ke takhta menyingkirkan ayahnya sendiri.

Lima ratus ribu versi pemerintah, 2 juta menurut media massa, dan 3 juta tegas seorang jenderal. Jumlah itu adalah perbedaan angka warga Indonesia yang tewas terbunuh sepanjang tahun 1965 untuk tuduhan yang kerap tak pernah terbukti dalam pengadilan terbuka. Gestapu, tuduh penguasa, hanya berarti satu: penistaan dan kematian.

Ringkasnya, kekuasaan adalah racun yang tak punya penawar. Ia duduk di punggung kuda Apokalipsa, si pembawa bencana yang menggentarkan.

Alexandros Panagoulis asal Yunani melanjutkan cerita pedih sebagai penyair yang dijebloskan dalam penjara atas sajak-sajaknya yang menusuk rejim militer yang tengah berkuasa. Ayahnya sendiri seorang kolonel, tapi ia tak peduli dengan kedudukan sang ayah. Demokrasi hendak dimusnahkan di atas tanah kelahirannya sendiri, ketika itu. Alexandros menolak, dan ia pun disiksa. Berdarah-darah. Tak ada pena dan lembar kertas untuknya. Ia tak kehilangan akal. Di tembok-tembok penjara ia tuliskan syair-syair puisi. Tintanya? Tetesan darahnya sendiri setiap kali usai disiksa. Ia jadi simbol bagi perlawanan menghadapi sejuta tiran. Serta mengembalikan ingatan tentang Socrates yang binasa di tangan Dewan Ekklesia dua setengah milenium yang lewat.

Karenanya, Oriana Fallaci dengan gemilang mendedikasikan karyanya bertajuk Intervista con la Storia kepada semua orang yang memandang jijik kekuasaan. Intervista con la Storia, Dialog Bersama Sejarah, berakhir dengan kesimpulan menyayat tentang kekuasaan dan para pelakunya. Oxi, yang berarti "tidak" menjadi tanda seru yang diteriakkannya keras-keras dari bukit hijau dataran tinggi Peloponesus. Fallaci boleh jadi memang skeptis. Atau bahkan, mungkin, seorang anarkis. Tak ada yang dapat memastikan. Namun, sikapnya sudah jelas sejak awal. Ia emoh semua itu.

Tapi, mestikah politik dan kekuasaan selalu bergerak dalam tendensi buruk tanpa probabilitas pertobatan? Teorinya, tidak. Sekurang-kurangnya ada Nehru yang dicintai rakyat begitu rupa, nyaris tanpa cacat. Ini bukan karena sekadar Nehru sang pemurah, tapi ia sekaligus tak pernah membangkitkan kebencian yang diarahkan kepada lawan-lawan politiknya. Sepanjang hidupnya tak pernah merasakan kekalahan dalam pemilu. Gaya hidupnya tetap sederhana, membuat rakyat makin terkesima. Tapi Nehru sadar, rakyat India mulai melakukan mistifikasi dan menjadikan dirinya mitos yang ma'shum, musykil berbuat dosa. Orang-orang mulai mendukungnya membabi buta. Hingga suatu kali, sebuah artikel tanpa nama mengajak rakyat untuk ramai-ramai memberi kritik bagi Nehru yang dituduh berpotensi mempraktikkan gaya kepemimpinan diktatorial. India geger dan rakyat yang marah mencari tahu penulis artikel itu. Tapi gagal, redaksi sengaja menyembunyikannya. Dan selang berbilang tahun kemudian diketahui, penulisnya adalah Nehru sendiri.

Di Indonesia, rakyat sudah letih hidup dalam seringai curiga yang tak habis. Sementara kalangan nyaris hilang kesabaran. Agama memamerkan dua sisi yang berhadapan, damai dan perang. Ada pertempuran yang dikobarkan atas nama Tuhan. Ada tempat peribadatan yang dilikuidasi atas nama pengawalan aqidah. Toleransi sekadar akal-akalan untuk memangkas kebebasan beragama. Sementara kekuasaan kian hilang kewibawaan untuk sekadar berujar, "Negara melindungi semua orang." Kewibawaan hilang bukan lantaran tak punya kekuatan, melainkan despotisme membuat rakyat defisit kepercayaan. Negara kini sukar dibedakan dari komplotan.

Reinhold Niebuhr menukaskan, bahwa tugas pedih politik ialah membangun keadilan di dunia yang penuh dosa. Mungkin terdengar ironis, atau pesimis. Tapi Niebuhr jelas benar, bila politik dan kekuasaan pada mulanya adalah mulia, ditopang etika memukau. Dengan demikian, politik dan kekuasaan tak melulu jorok dan menjengkelkan. Ia juga bisa berarti kejujuran dan kearifan. Tapi, di mana lagi kini bisa ditemukan? Setelah kebohongan telanjur biasa melekat bersama kekuasaan, di mana lagi ia bisa ditemukan? Setengah menerka, banyak orang masih melontar tanya.

Di mana, Pak SBY? Maaf, mengganggu Bapak dengan katarsis ini. Sekadar bertanya di tengah kesibukan Bapak yang mebludak, barangkali Bapak Presiden bisa memberi jawab.

Selamat Tahun Baru Indonesia!

HOLOCAUST KAPITALISME GLOBAL

2004-10-13T05:28:00.000-07:00

Holocaust Kapitalisme Global

Oleh Agus Haryadi
Opini Suara Pembaruan, Rabu, 13 Oktober 2004

FRANCIS Fukuyama dan Thomas L. Friedman mudah-mudahan bisa berhenti sejenak dari sarapan paginya yang bergizi tinggi. Setelah keyakinannya terhadap globalisasi, liberalisme, privatisasi, dan kapitalisme sebagai akhir sejarah, membentur realitas getir yang dituturkan Kofi Annan dalam pertemuan G-77 yang lalu.

Tidak kurang 25.000 orang tewas akibat kelaparan dan kemiskinan setiap harinya di seluruh dunia. Sementara itu, setiap 5 detik seorang bayi meninggal akibat krisis gizi dan pangan. Kondisi itu masih terus dilengkapi dengan sederet tragedi lain yang meliputi kelaparan hebat yang menimpa nyaris satu miliar umat manusia saat ini. Angka itu belum termasuk lebih dari 777 juta penduduk dunia yang menghadapi kelangkaan pangan dan rawan gizi.

Di tengah pergulatan keras masyarakat miskin dunia--yang hampir seluruhnya berasal dari Dunia Ketiga, ironi lain menyajikan serangkaian realitas lain yang kontras. Ratusan juta penduduk-termasuk anak-anak--yang tinggal di negara maju harus bertarung habis-habisan untuk menurunkan berat badan akibat kelebihan konsumsi pangan dan gizi. Keadaan itu sekaligus diimbuhi dengan pemusnahan gandum di sejumlah negara maju yang telanjur diproduksi secara berlebihan, atas nama stabilitas harga.

Inilah tatanan dunia baru yang menipu bulat-bulat negara-negara berkembang dengan mitos kesejahteraan. Yang ternyata direproduksi lewat tumbal nyawa jutaan orang miskin setiap bulannya--demi menyubsidi kelebihan gizi dan memanjangkan usia harapan hidup penduduk negara-negara maju.

Senandung Fukuyama dan Friedman memang tak semerdu sebelumnya. Setelah banyak cendekiawan terus menelanjangi gagasan neoliberal yang dianggap menyederhanakan masalah, mereka kiranya perlu berpikir lebih matang sambil tak alpa mengasah hati. Bukan hanya karena gagasan-gagasan simplistis yang disebar sebagai mimpi-mimpi kosong telah melahirkan frustasi kolosal. Melainkan juga akibat tragedi kemanusiaan yang tak sanggup dihentikan dalam laju eksploitasi, penghisapan, dan perbudakan jenis baru yang dibungkus dalam mantera agung bernama pasar bebas.

Meski usia peradaban manusia telah melampaui 2 milenium, namun sejarah kemanusiaan tak pernah menemukan bentuknya yang elok. Usia yang kian senja justru mengetengahkan parade yang kian sulit disebut kian beradab.

Dominasi-Subordinasi

Secara tradisional dan primitif, manusia agaknya tak lepas dari hubungan yang dibangun lewat perbudakan satu pihak atas yang lainnya. Relasi kuasa yang menciptakan kerangka dominasi-subordinasi, menjadi satu cara yang khas dan paling tidak sumir untuk menjelaskan fenomena metropolis-satelit yang tidak setara. Karenanya, perspektif struktural yang diutarakan para teoretisi terkemuka dependensia tetap relevan untuk merumuskan akar masalah kemanusiaan yang rawan pembusukan, sekaligus mencari terapi penyelesaian.

Hanya saja, perkembangan zaman dan gerak modernisasi tentu ikut membawa dampak terhadap tipologi perbudakan jenis baru. Bila sebelumnya cara-cara konvensional digunakan untuk memeras tenaga kerja oleh para tuan tanah, bangsawan, dan baron-baron--seperti umum terjadi dalam kultur Yunani kuno dan diwariskan berabad-abad lamanya di hampir semua kawasan dunia. Maka, Abad Pertengahan bisa dianggap mewakili corak baru bentuk-bentuk eksploitasi tersebut dalam wujud imperialisme dan kolonialisme yang terlihat atraktif.

Di titik inilah sesungguhnya akar kekerasan bisa ditemukan. Tanpa dimaksudkan bertindak defensif--apalagi apologetik, bahkan kekerasan di skala makro yang diwujudkan dalam terorisme sekalipun, tidak dapat dilepaskan dari penjelasan ini. Ada semacam aksi-reaksi yang menghubungkan kekerasan konvensional (terorisme) sebagai kontra terhadap kekerasan struktural (imperialisme).

Sementara itu, agama sekadar menjadi aksesoris eksotis untuk melegitimasi tindakan yang sesungguhnya tidak otentik diinspirasikan oleh spirit keagamaan apa pun. Agama sekadar dijadikan daya tarik yang membenarkan para pelakunya yang sudah sejak lama antisosial (baca: psikopat). Kondisi yang nyaris seragam juga bisa ditemukan dalam perilaku Adolf Hitler dan Benito Mussolini yang memanfaatkan sentimen ras untuk berlaku agresif.

Padahal, seperti dituturkan Carlton Clymer Rodee, telah ditemukan sejumlah alasan teoretik lainnya yang memicu kekecewaan mereka terhadap dunia internasional. Yakni, konspirasi curang, culas, dan serakah, yang bisa dilacak sejak Konferensi Perdamaian Paris hingga Kesepakatan Versailles usai Perang Dunia Pertama. Kekerasan strukturallah yang sesungguhnya memicu berbagai kekerasan konvensional--sekaligus meminta persembahan korban nyawa jauh lebih banyak.

Layak Gugat

Dengan demikian, hipotesis Fukuyama tentu menjadi layak gugat. Bukan hanya karena penyederhanaan kesimpulan yang ditinjaunya dari keruntuhan Uni Soviet, Jerman Timur, dan negara-negara Eropa Timur lainnya yang komunis--yang sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin. Melainkan, karena gagasan akhir sejarah yang menjanjikan kesejahteraan itu, justru menjadi biang keresahan di semua negara--yang di dalamnya ada sejumlah besar penduduk yang tewas akibat kelaparan.

Dalam cara yang agak provokatif, sebetulnya ramalan Huntington soal benturan peradaban telah mematahkan hipotesis Fukuyama. Dikotomi Islam dan Barat telah menjadi semacam antitesis yang membungkam semua teori yang percaya bahwa konflik global sudah berlalu seiring berakhirnya Perang Dingin. Serangan terhadap WTC pada 11 September 2001-yang diikuti oleh berbagai aksi terorisme lainnya, seolah menguatkan dugaan itu.

Tapi sayang, gagasan itu lebih banyak merumuskan gelombang ketegangan budaya lewat relasi Timur-Barat, daripada ketegangan struktural yang direfleksikan dalam Utara-Selatan. Dengan demikian, dialog antarbudaya dianggap solusi ampuh untuk mengatasi semua ingar-bingar peradaban--tapi urung mengatasi kemiskinan yang diaktivasi oleh imperialisme, eksploitasi, perbudakan, terutama oleh the religion of globalization.

Setelah perkongsian besar dalam pertemuan Bretton Woods pada Juli 1944, agaknya dunia internasional perlu kembali melakukan pertemuan serupa. Serangkaian kesepakatan yang menggelontorkan ide pembentukan 3 lembaga keuangan dunia--IMF, WTO/GATT, dan World Bank--perlu ditinjau ulang atas nama kepentingan masyarakat dunia. Kenyataannya, ketiga lembaga itu bertanggung jawab menciptakan iklim yang tak sehat bagi perkembangan negara-negara yang justru, dianggap, tengah dibantu.

Pertemuan itu menjadi begitu mendesak akibat paradigma yang melandasi pembentukan 3 lembaga keuangan dunia itu hanya dilandasi oleh tekstur kepentingan negara-negara pemenang perang masa itu. Yang dalam perkembangannya bertransformasi sebagai negara-negara industri, dan maju pesat akibat perselingkuhan yang mengakali keterbelakangan Dunia Ketiga yang tengah kalut.

Wajah peradaban yang coreng-moreng akibat siklus kekerasan yang telanjur berurat akar menantang dunia untuk mencari terapi yang tepat. Ketika demokrasi dan hak asasi terus dikumandangkan--dan kematian jutaan orang Yahudi di tangan Nazi telah menuai kecaman, maka globalisasi sesungguhnya telah merenggut korban dalam jumlah yang sukar diterima akal sehat.

Dalam cara yang lebih mengerikan, globalisasi telah menciptakan ladang pembantaian baru umat manusia, sebuah holocaust yang kejam. Maka, tak salah bila tuturan Vandana Shiva-seorang pemikir asal India, dalam Violence of Globalization menjadi refleksi tentang dunia dan menutup tulisan ini.

We thought we had put slavery, holocausts and apartheid behind us - that humanity would never again allow dehumanizing and violent systems to shape the rules by which we live and die. Yet globalization is giving rise to new slavery, new holocausts, new apartheid. It is a war against nature, women, children, and the poor. A war which is transforming every community and home into a war zone. It is a war of monocultures against diversity, of big against small, of war time technologies against nature.

Mendesak untuk dipikirkan, ke mana dunia hendak bergerak?

Penulis adalah peneliti, mahasiswa pada RWTH Aachen, Jerman

MENYEMPURNAKAN DEMOKRASI MELALUI DEBAT KANDIDAT PRESIDEN

2004-06-04T07:23:00.000-07:00

Menyempurnakan Demokrasi Melalui Debat Kandidat Presiden

Oleh Agus Haryadi
Opini Suara Pembaruan, Jumat, 4 Juni 2004

SEMAKIN dekatnya masa pemilihan presiden pada 5 Juli 2004, telah menarik keterlibatan publik dalam berbagai obrolan sederhana dan terbuka. Tentu saja, salah satu faktor yang ikut mempengaruhinya adalah, dibukanya ruang partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan kepemimpinan nasional secara langsung.

Model pemilihan presiden kali ini jelas merupakan eksperimen yang sama sekali baru bagi Indonesia. Proses pencarian bentuk pemilihan kali ini akan sangat menentukan pola-pola penyelenggaraan pemilihan presiden selanjutnya.

Tetapi, yang jauh lebih penting adalah, eksperimen demokrasi lewat pemilihan presiden langsung harus mampu mencerminkan pilar partisipasi dan kongruensi--di mana keseragaman antara aspirasi dan policy, sungguh-sungguh terjadi.

Salah satu karakter dasar dalam partisipasi bertumpu pada sejauh mana ruang pengaruh publik terhadap kebijakan yang dihasilkan. Semakin besar ruang pengaruh itu ada, maka kualitas demokrasi serta merta mengalami peningkatan kualitas. Derivasinya tentu saja meniscayakan akses informasi yang memadai bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Termasuk dalam menentukan presiden di tengah berbagai alternatif yang tersedia.

Dalam proses pencapaiannya, kanalisasi politik diperlukan agar ruang pencapaian informasi bisa didapatkan masyarakat seluas-luasnya. Karenanya, pikiran-pikiran kreatif KPU yang bermaksud memediasi terselenggaranya debat terbuka para kandidat presiden, perlu mendapat dukungan. Sekurangnya-kurangnya ada 5 alasan utama yang membuat debat kandidat presiden menemui relevansinya.

Obyek Politik

Yakni, pertama, ekstensifikasi ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Selama ini pemilu telah menempatkan masyarakat sebagai obyek politik. Di mana keikutsertaan publik dalam sektor politik hanya didasarkan pada pendelegasian suara (delegasi mandat dan kedaulatan) lewat proses elektoral. Kondisi yang buruk ini ikut ditunjang oleh budaya politik subyek--yang sekadar mengandalkan hasil akhir kebijakan publik sebagai rujukan utama masyarakat, tanpa feed back yang memuaskan dan berkualitas, yang diharapkan bisa menjadi input bagi pengelola negara dalam membuat keputusan.

Debat kandidat presiden adalah medium yang mampu menciptakan ekstensifikasi itu berlangsung signifikan. Publik terlibat aktif sebagai subyek politik, karena debat terbuka menjadi semacam mimbar demokrasi yang mampu memunculkan seorang pemimpin berkualitas.

Derajat kemendesakan masyarakat Indonesia untuk mendapat berbagai solusi alternatif dari kepemimpinan yang profesional--dan bukan tribal, sangat dimungkinkan lewat cara-cara semacam ini. Dengan demikian, pemilih berada dalam otoritas menentukan dalam sistem politik--dan, bukan ditentukan.

Kedua, membangun konstituensi antara masyarakat dengan pejabat publik. Periode panjang otoritarianisme di masa lalu telah berhasil membangun sebuah relasi yang tidak sehat antara masyarakat dengan elite kepemimpinan nasional. Komunikasi politik yang berlangsung satu arah, disertai sosialisasi politik tunggal--adalah karya-karya politik yang mematikan peran masyarakat dalam kehidupan bernegara. Menebasnya tentu tak mudah, kecuali ada kehendak semua pihak untuk membangun kesetaraan antara negara dengan masyarakat. Tidak dalam hubungan subordinasi, apalagi eksploitasi. Kedigdayaan masyarakat harus mendapat tempat.

Masukan Positif

Hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan elite kepemimpinan nasional (konstituensi) tentu tak akan terwujud bila para kandidat memiliki keengganan untuk mengemukakan gagasan-gagasannya secara terbuka dan menerima masukan positif dari publik. Repetisi relasi kuasa yang menahun--di mana terjadi kesenjangan yang luar biasa lebar antara masyarakat dengan elit, perlu segera diakhiri.

Debat kandidat presiden tentu memiliki legitimasi untuk "memaksa" kandidat presiden membangun komunikasi dua arah. Di mana pemaparan gagasan menemui urgensinya untuk mendengar apa-apa yang menjadi kehendak masyarakat.

Ketiga, memfasilitasi terselenggaranya kontestasi dan kompetisi yang sehat, rasional, dan obyektif. Aktivitas elektoral pastinya bukan ladang judi yang mempertaruhkan nasib 220 juta rakyat Indonesia.

Periode lima tahun kepemimpinan nasional bukanlah waktu yang pendek untuk membuat Indonesia terus menerus mengalami kemunduran. Keterampilan seorang presiden dalam mengelola negara harus mengandaikan rasionalitas, obyektifiktas, dan individu profesional yang terpilih.

Karenanya, kemungkinan berlangsungnya cara-cara berpikir tribal, sektarian, mekanis, dan sakral mesti diakhiri dalam pemilihan presiden mendatang. Diikuti oleh konversi cara berpikir yang obyektif, rasional, dan organis.

Keempat, memberikan jaminan yang lebih pasti terhadap asas kongruensi-yakni, kesamaan antara aspirasi publik dengan kebijakan pascapemilihan.

Debat kandidat presiden memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan secara aktif, langsung, dan terlembaga karena seluruh janji yang diutarakan seorang kontestan terdokumentasi dalam debat terbuka. Kondisi ini bermuara pada berlangsungnya akuntabilitas--di mana kontrol dilakukan secara kolektif.

Dengan demikian, kemungkinan terjadinya distorsi kebijakan dapat ditekan, atau bahkan dihindari, sebagai konsekuensi pengawasan yang ketat dari masyarakat. Sebab bila terjadi pengingkaran, maka seorang presiden dapat dituduh telah melakukan kedustaan di hadapan publik.

Kelima, memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dari para kandidat presiden. Dalam perkembangannya, demokrasi senantiasa mengandaikan terbukanya ruang yang luas untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.

Kampanye yang mendidik bukan perkara mengagung-agungkan seorang kandidat, sebagaimana terjadi dalam positive campaign. Tapi tak pula melulu berisikan riwayat negatif yang memusnahkan karakter seorang kandidat (negative campaign).

Kampanye, baik positif ataupun negatif, adalah perkara legal sejauh dilandasi oleh data dan fakta yang akurat. Yang tidak bisa dibenarkan adalah, kampanye gelap (black campaign) yang acap kali mengandung propaganda negatif yang jauh dari realitas sesungguhnya. Dan justru melalui debat terbuka, seorang kandidat memiliki peluang yang sangat besar untuk menyampaikan klarifikasi atas berbagai tuduhan yang dianggap sekadar propaganda yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, upaya yang menghambat kemungkinan terjadinya debat capres dengan mengemukakan argumentasi budaya hingga kekhawatiran terjadinya kontraksi dalam masyarakat, adalah perkara yang terlalu dibuat-buat. Debat kandidat presiden harus diletakkan dalam porsi yang wajar dan biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa.

Yang istimewa hanyalah, publik butuh pemimpin yang handal, jujur, dan memiliki integritas teruji. Dan, debat capres memfasilitasi publik untuk menemukannya.

Penulis adalah peneliti pada Universitas Paramadina, sekarang belajar pada RWTH Aachen, Jerman

Pemimpin Indonesia Masa Depan (2)

2003-09-24T06:44:00.000-07:00

Pemimpin Indonesia Masa Depan
(2-Habis)

Oleh Agus Haryadi
Kolom Opini Harian Sinar Harapan, Rabu, 24 September 2003

Umum diketahui bila Indonesia yang kaya raya selama berabad-abad menjadi korban eksploitasi yang sustainable, berkesinambungan. Kemiskinan yang hadir bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Keberanian untuk bersikap tegas di hadapan pihak asing seringkali luluh lantak oleh berbagai sebab. Satu di antaranya, kemalasan menggunakan anugerah Tuhan, otak, untuk berpikir lebih panjang.

Rasionalitas berhenti tepat ketika hasrat memiliki uang dalam jumlah besar tak lagi mampu dibendung. Demi mendapat uang dalam nominal besar dan cepat, berbagai badan usaha yang dimiliki negara di sektor strategis, diprivatisasi. Kesinambungan pembangunan terabaikan.

Sialnya, penjualan ini justru banyak dimotori pemerintah yang nota bene dikuasi partai yang mengusung bendera nasionalis, yang secara ideologis justru semestinya memberi perlindungan terhadap badan-badan usaha milik negara, seperti yang pernah dilakukan oleh perintisnya, mantan presiden RI, Soekarno.

Kecuali itu, relasi yang tidak seimbang di tingkat internasional antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, ikut memperburuk posisi tawar Indonesia di percaturan politik dan ekonomi dunia.

Kekerasan struktural yang terjadi ikut ditunjang oleh lembaga-lembaga internasional dengan melebarkan kesenjangan yang sudah ada. Radikalisasi dengan motif tribal mudah tersulut sebagai bentuk protes konvensional atas ketidakadilan global. Ekspresinya diwujudkan dalam kekerasan—yang justru kian menyudutkan pihak-pihak yang bersangkutan lewat kategorisasi terorisme yang dilekatkan, seringkali, secara gegabah.

Posisi negara yang berada di antara keduanya terjebak dalam situasi yang sangat sulit, antara tekanan internasional dan kemampuannya meredam setiap gejolak yang mungkin terjadi akibat radikalisasi di dalam negeri. Hal ini hanya mungkin diatasi ketika pemerintah mampu meliberasi masyarakat dari ketergantungannya terhadap pihak asing. Mengajak masyarakat pada sebuah pembebasan permanen dengan mengoptimalisasi kemampuan masyarakat. Sehingga, kekerasan yang acapkali muncul dapat teredam—atas nama apa pun, entah agama ataupun motif lainnya.

Pembangunan Manusia

Satu sektor penting yang mengalami pembiaran sangat lama adalah pendidikan. Orientasi pembangunan yang selama ini banyak dipengaruhi oleh teori-teori modernisasi telah mengajak Indonesia terjebak dalam kubangan pembangunan artifisial. Indikasinya selalu ditunjukkan dengan pembangunan berbagai gedung mewah—sambil menegasikan kenyataan, bahwa kebutuhan pembangunan yang utama adalah manusia yang hidup di dalamnya (human development). Bukan pembangunan benda-benda mati.

Karena itu, banyaknya gedung-gedung pencakar langit di era lalu tidak berhubungan sama sekali dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sektor pendidikan mutlak membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Meski tentu saja bicara soal pendidikan tak melulu mengangkat tema tentang miskinnya anggaran. Melainkan juga ditunjang oleh sistem pendidikan dan kurikulum yang dapat membuat manusia Indonesia mampu meningkatkan kualitasnya.

Di samping itu, unsur lain dalam upaya pembangunan manusia terletak pada akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, air bersih, dan makanan bergizi. Semakin masyarakat terhambat untuk mengakses semua kebutuhan itu—entah karena alasan ekonomi, atau apa pun—maka, upaya membangunan manusia Indonesia dengan kualitas hidup memadai akan semakin jauh dari harapan.

Kepemimpinan nasional di masa depan harus berangkat dari kesadaran ini. Teori yang berbicara banyak soal pertumbuhan adalah oase yang menyesatkan. Model pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subyek adalah satu upaya transformatif yang mampu menjawab tantangan masa depan dalam hitungan dua generasi ke depan.
Masih cukup panjang memang perjalanan, tapi tak akan pernah tercapai bila tak memulainya sekarang.

Revolusi Teknologi

Salah satu sebab minimnya kemandirian bangsa Indonesia adalah watak ketergantungannya terhadap teknologi asing. Sejumlah perusahaan besar di Indonesia lebih gemar memosisikan diri sebagai distributor bagi kebutuhan industri dalam negeri. Padahal, kemampuan untuk bersikap otonom di jangka panjang sangat ditentukan oleh keberanian melepaskan diri dari ketergantungan tersebut.

Kesadaran yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin di masa depan adalah dibukanya ruang kerja sama yang lebih luas antara lembaga penelitian di berbagai universitas dan sentra-sentra industri yang sudah ada.

Kesemuanya harus diorientasikan pada kemampuan menghasilkan sendiri. Dan, revolusi teknologi menjadi sebuah kerja praktik yang niscaya. Bila tidak, akan sangat sukar sekali bagi negara-negara seperti Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain.

Sikap berlepas diri dari ketergantungan ini juga harus ditunjang lewat keteladanan politik para pemimpin nasional dengan mengoptimalisasi penggunaan barang buatan dalam negeri. Ini bukan perilaku chauvinis. Melainkan sebuah upaya untuk mencapai kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain. Bila para pemimpin nasional masih membiasakan diri berbelanja di Singapura dan bergaya hidup konsumtif, maka abaikan saja harapan untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri dan otonom—baik secara ekonomi maupun politik. Karena petaka tengah menanti di penghujung waktu.

Perbedaan adalah keharusan sejarah, kapan pun dan di mana pun. Kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa kebenaran tidak secara mutlak berada dalam otoritas seseorang atau sekelompok manusia tertentu, sekaligus mengisyarakatkan kebutuhan seluruh manusia untuk saling mengapresiasi setiap perbedaan. Indonesia dengan segala keragamannya menuntut seorang pemimpin dengan daya akseptabilitas tinggi di semua kalangan. Tidak tersekat pada ruang-ruang yang dibatasi oleh teritorial agama dan ras. Melainkan justru mampu menembusnya hingga ke dalam.

Kepemimpinan yang mampu memberikan kesejukan di tengah gejolak Indonesia yang dianugerahi gelar republik kekerasan (Dony Gahral AhdiaN: 2003) adalah kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya. Itu tak berarti seseorang tak boleh memiliki suatu identitas keagamaan atau kesukuan.

Justru, pluralisme muncul di tengah-tengah suasana kebangsaan yang memiliki berbagai identitas. Dan itu, tak mungkin hilang atau dihilangkan. Yang dibutuhkan semata-mata adalah penghargaan dan toleransi yang menyejukkan.

Pengakuan atas perbedaan juga harus terus-menerus ditransformasikan untuk berubah menjadi dukungan atau pembelaan atas perbedaan itu sendiri. Dari koeksistensi menuju proeksistensi.

Kita bisa mulai menghentikan sirkulasi kekerasan dari sini. Kegemaran untuk terus-menerus melakukan klaim kebenaran dan keselamatan atas yang lainnya, harus berhenti. Berganti dengan wajah baru bernama toleransi.

Serangkaian catatan di atas tentu masih jauh dari sempurna. Tapi, sekurang-kurangnya, harus ada skala prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh bangsa Indonesia. Dimulai dari puncak kepemimpinan nasional untuk memberikan keteladanan, kemudian dilanjutkan hingga masyarakat di tingkat lokal.

Dan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, tak ada upaya kecuali melakukan penularan—menjadikannya wabah epidemik, kepada masyarakat luas tentang pentingnya memilih pemimpin nasional yang cakap dan memenuhi semua krieria kebutuhan bangsa Indonesia hari ini.

Pemilihan presiden berlangsung di tahun 2004, akan memberikan otoritas besar kepada rakyat untuk menentukan. Menjadi lebih baik atau bergerak menuju kemusnahan. Rakyat Indonesia, silahkan memilih!

Penulis Peneliti pada Universitas Paramadina, kini sedang belajar di Jerman.

Pemimpin Indonesia Masa Depan (1)

2003-09-23T06:33:00.000-07:00

Pemimpin Indonesia Masa Depan (1)

Oleh Agus Haryadi
Opini Sinar Harapan, Selasa 23 September 2003

Bursa pencalonan presiden RI periode mendatang, menarik perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Gejalanya jelas tak akan menunjukkan tanda-tanda surut hingga datangnya masa pemilihan itu sendiri di tahun mendatang. Hal demikian bisa dipahami, mengingat periode transisi yang menginjak era presiden ketiga pascakeruntuhan rezim Orde Baru belum menampakkan tanda-tanda perubahan yang berarti. Bahkan, beberapa di antaranya mengindikasikan kemunduran yang signifikan. Manifestasi destruksi yang paling eksplisit terungkap dalam gagalnya rezim demokrasi baru mengentaskan bukan hanya berbagai persoalan korupsi yang tersisa dari masa lalu, melainkan juga yang kini tengah membelit manajemen pemerintahan baru.

Sejumlah nama telah mengemuka dengan berbagai kelebihan--sekaligus kekurangan masing-masing, dalam konstelasi kompetisi kandidat presiden. Figur populis--yang bersimbiosis sekaligus dalam irasionalitas massa, dapat dipastikan masih akan memegang peran penting di gelanggang pencalonan presiden, kelak. Rotasi kekuasaan pun sepertinya akan masih mengalami stagnasi, kemandekan habis-habisan sebagai akibat ketiadaan partisipasi dan konsistensi. Sinyalemen ini kian bertambah kuat dengan memperhatikan kendala struktural berkarakter sentralistik yang bersimbiosis dengan stereotip kepemimpinan oligarkis, yang masih bertahan sebagai budaya politik kelas menengah Indonesia. Karena itu, harapan akan mekanisme konvensi, seperti yang dirintis Partai Golkar untuk menjaring calon presiden yang akan mampu menghasilkan presiden yang berangkat dari kebutuhan dan kepercayaan masyarakat di tingkat grass root, agaknya masih menjadi angan-angan—kalau tak mau dikatakan sebagai mimpi yang menyesatkan. Kecuali agaknya, kalau harapan itu justru diamanahkan pada fenomena sejumlah partai (kecil) sejenis PKS, PNBK, PIB, PPDK. Yang dalam memberikan keteladanan berdemokrasi tampak lebih elegan, jujur, dan partisipatif. Tetapi, politik--yang tak bisa dilepaskan dari realitas dan imaji publik, memaksa partai-partai kecil itu semata hanya menjadi instrumen pelengkap demokrasi yang tak memiliki daya afeksi yang cukup efektif.

Meskipun demikian, optimisme tak boleh punah. Harapan akan terjadinya demokratisasi harus terus-menerus dipelihara dan diaktivasi. Yang dibutuhkan kini tak lain adalah keseriusan dari seluruh lapisan kelompok prodemokrasi untuk (kembali) mengonsolidasikan diri dalam sebuah gerakan masif yang mampu meradikalisasi perubahan menjadi lebih progresif, atau bahkan mungkin ofensif.

Karena itu, kecuali kebutuhan akan individu yang berkompeten memang menjadi syarat niscaya, perlu kiranya dipikirkan seputar agenda dan visi kepemimpinan nasional masa depan. Relevansinya kian berarti bila dikaitkan dengan tingkat kompetisi pada berbagai bidang di level internasional. Ketertinggalan yang jauh dari negara-negara tetangga memaksa Indonesia untuk berlari lebih cepat dalam melahirkan inovasi cerdas. Di samping tentu saja guna memenuhi kebutuhan internal akan perbaikan kebijakan di berbagai lini. Pembahasan tema sejenis ini boleh jadi seringkali diabaikan karena perbincangan tentang figur kepemimpinan nasional acap kali tak disertai dengan serangkaian agenda yang merepresentasikan kebutuhan publik. Policy tak jarang berlari tak terkendali, lepas dari asas partisipasi, konsistensi, dan kongruensi.

Berikut adalah serangkaian kesimpulan yang sempat mengemuka dalam beberapa kesempatan diskusi yang diselenggarakan mahasiswa Indonesia di negara tempat penulis tengah melanjutkan studi. Kesemua pokok pikiran ini berangkat dari kegelisahan yang mendalam--dari situasi yang dalam berbagai pengamatan, sungguh memprihatinkan. Catatan-catatan berikut ini tentu saja jauh dari kesan solusi di semua dimensi dan dalam tempo singkat, tetapi menemukan makna pentingnya dalam mengawali sebuah perubahan yang signifikan. Dengan terlebih dahulu mendefinisikan berbagai prioritas kebutuhan masyarakat Indonesia, semoga diikuti dengan kuasa Tuhan untuk Indonesia yang menganugerahkan seorang pemimpin kuat yang bukan pelupa. Lupa kalau rakyatnya sudah bosan menjadi miskin (Handrawan Nadesul: 2003).

Penegakan Hukum

Penegakan hukum, ini harga mati. Tak bisa ditawar. Salah satu penyebab utama berlarut-larutnya krisis Indonesia hingga hari ini tak semata-mata persoalan salahnya orientasi kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Tapi lebih dari itu, adalah buah dari kegagalan pemerintah untuk mengatasi korupsi dan praktik-praktik despotik dalam tubuh birokrasi dan semua lapisan pembuat kebijakan.

Maraknya penyuapan dan intervensi politik ke wilayah penegakan hukum adalah satu agenda yang harus segera dibenahi. Revolusi di bidang ini adalah keniscayaan yang tak bisa dihindarkan, bahkan harus ditempatkan pada prioritas utama. Langkah-langkah progresif lewat pemangkasan terhadap individu yang gagal menjadikan keadilan sebagai watak yang khas melekat pada lembaga penegakan hukum, mesti segera dilakukan. Agenda ini penting dan urgent.

Kelanjutannya, diikuti secara periodik menata lembaga birokrasi yang secara konyol terjebak dalam sirkulasi sistemik praktik korupsi sisa peninggalam masa lalu. Institusi publik harus dipastikan bersih mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke lapisan bawah. Keseriusan membenahi masalah hukum ini pada kenyataannya memiliki korelasi positif dengan semakin tingginya minat investor asing untuk menanamkan modal. Yang ternyata, tak melulu dimotivasi oleh harga buruh yang murah. Tapi justru dikarenakan, terutama, oleh adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan pegangan.
Untuk melakukannya tentu tak mudah. Untuk memulai kerja-kerja ini dibutuhkan seorang pemimpin kuat. Kuat untuk melakukan self denial (menolak keinginan syahwat pribadi). Dengan demikian, track record seorang kandidat presiden akan menjadi sangat penting. Mengingat ukurannya adalah otentisitas kepribadian, yakni keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang akan dan telah dilakukan sebelumnya.

Karenanya, seseorang yang memiliki masalah dalam soal penegakan hukum, dengan sendirinya gugur secara moral sebagai kandidat presiden. Sebab, bagaimana mungkin seorang kandidat presiden berkampanye soal pemberantasan korupsi bila dirinya masih terjerat dalam masalah yang sama. Jadi, bagi yang memiliki masalah dengan upaya penegakan hukum, jauh lebih baik untuk tidak usah melanjutkan keinginannya menjadi presiden. Karena hanya akan menjadi beban bagi bangsa, sekaligus menunjukkan tidak dimilikinya sikap malu atas tindak asusila yang dilakukan.

Upaya untuk menyelsaikan berbagai kasus korupsi juga tidak bisa didelegasikan—apalagi dipercayakan, pada moralitas individu. Pengalaman yang panjang dari berbagai negara—termasuk Indonesia sendiri, mempercayakan ragam persoalan yang menyangkut persoalan moralitas publik pada kemampuan individu justru berakibat jauh lebih buruk dari yang diduga sebelumnya. Mengapa demikian? Sebuah adagium klasik kiranya cukup menjawab pertanyaan tersebut: kekuasaan cenderung korup. Dengan pengandaian demikian, maka ruang bagi seorang pejabat publik untuk memberikan tafsiran subyektif dalam melaksanakan jabatannya harus ditutup. Untuk kemudian diganti lewat obyektivikasi yang menjadi kesepakatan publik sebagai konsensus nasional. Dengan cara demikian, maka seorang pemimpin menjalankan pemerintahannya atas dasar hukum dan ketetapan yang bersifat mengikat. Tidak liar mengikuti tafsir subyektif.

Penulis adalah Peneliti pada Universitas Paramadina, kini tengah melanjutkan studi di Jerman.

Gagasan Reflektif Hari Buruh Internasional 1 Mei 2002: BURUH KERAH PUTIH DAN AGENDA PERUBAHAN

2002-05-01T08:41:00.000-07:00

Gagasan Reflektif Hari Buruh Internasional 1 Mei 2002
BURUH KERAH PUTIH DAN AGENDA PERUBAHAN

Oleh Agus Haryadi*
Opini Sinar Harapan, Rabu, 1 Mei 2002

Seperti biasanya, hari buruh yang jatuh tiap tanggal 1 Mei senantiasa direspon dengan gegap gempita oleh para buruh di seluruh dunia, yang biasanya disertai dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan. Meski banyak terinspirasi oleh para pemikir sosialisme klasik--dan bagi sementara pihak dianggap telah usang--yang secara simplistis mensegregasikan kelompok masyarakat dalam kelas pekerja dan kelas pemilik modal, gerakan buruh pada kenyataannya terus bertahan dalam iklim modernisme yang didalangi kapitalisme transnasional yang kejam.

Perkembangan masyarakat yang pesat terus menerus melahirkan formasi sosial dan isu yang baru--atau bahkan sama sekali berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Dalam hal isu, misalnya, kandungan ide yang pernah diperjuangkan kaum buruh masa lalu lebih menekankan pada hasrat untuk memenuhi kebutuhan standar hidup.

Zaman yang terus bergerak lantas menghadiahkan penemuan baru berupa dekolonisasi dengan agenda tersembunyi: eksploitasi ekonomi negara berkembang oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II. Hingga tak terlalu aneh bila semangat mengartikulasikan kaum buruh kini lebih banyak diarahkan pada penghadangan globalisasi, serta segenap dampak negatif yang menyertainya.

Pada bentuk yang lain, masyarakat yang hidup di bawah teror modernisasi juga telah mengilhami sekelompok kelas baru untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan para pemilik modal besar. Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan adalah sekumpulan contoh yang mengindikasikan kemunculan kelas baru tersebut dengan cirinya yang paling atraktif. Mereka memosisikan diri sebagai agen perubahan.

Pada kesempatan lain, kelompok ini pula yang menjadi detonator gelombang demokratisasi yang sebelumnya dihinggapi oleh kepenatan otoritarianisme politik. Isu-isu mengenai hak sipil juga seringkali dilancarkan dengan tetap menekankan pentingnya kemandirian di hadapan negara. Akibatnya, kontrol negara melalui korporatisme--apalagi kooptasi--dapat dihindarkan untuk mencegah terjadinya infiltrasi lembaga politik negara terhadap independensi masyarakat sipil.

Kelas baru inilah yang disebut sebagai buruh kerah putih. Dalam praktiknya, buruh kerah putih sesungguhnya merupakan kelas menengah baru yang seringkali karena faktor pendidikan, menjadi elemen utama dalam masyarakat yang paling tercerahkan. Kepiawaian intelektual merupakan senjata yang paling efektif untuk melakukan tekanan publik terhadap negara, meskipun ketika diajak masuk dalam transformasi kesadaran massa sering terjadi jarak yang tak kepalang lebarnya.

Jadi, bersiap-siaplah kecewa bila ekspektasi Anda mengenai kelas menengah baru adalah sekelompok orang dengan segerombolan massa fanatis di belakangnya.

Di Indonesia, fenomena gerakan buruh baru masuk dalam satu tahap tuntutan mengenai kesejahteraan sosial. Globalisasi juga belum masuk dalam wacana yang dianggap perlu dikhawatirkan.

Akibatnya, masyarakat Indonesia yang menjadi lahan subur bagi barang-barang produksi negara-negara maju, tidak dianggap sebagai ancaman yang terlalu mencemaskan. Strategi perjuangan buruh yang diprakarsai oleh para penggeraknya sendiri tak jarang sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek yang kemudian usai setelah tuntutan terpenuhi. Orientasi yang menyangkut nasib buruh secara keseluruhan dan bersifat jangka panjang sementara ini belum terlalu menjadi perhatian yang serius di Indonesia.

Sehingga, jangan pula merasa aneh bila gerakan buruh menjadi sangat mudah dipatahkan oleh kekuatan represif yang berasal dari alat kekerasan negara yang dibayar oleh para pemilik modal untuk melindungi aset mereka.

Kondisi ini juga diperparah oleh peran negara yang berdiam diri saat ketidakadilan sosial terjadi. Pasalnya, para pengelola negara memiliki ketergantungan yang mahatinggi terhadap pengusaha yang senantiasa membiayai proyek pribadi para pejabat lewat uang yang bersumber dari pemilik modal kelas kakap. Mengenai situasi ini, Dr Arif Budiman dengan sangat jenius menyebut dan mengilustrasikannya dalam sebuah buku berjudul Negara dan Pembangunan, sebagai negara otoriter-birokratik-rente.

Di tengah minimnya posisi tawar gerakan buruh yang berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat, buruh kerah putih Indonesia sepertinya juga menghadapi kegagapan yang kurang lebih sama. Tidak hanya itu, perubahan yang biasanya diinspirasikan oleh kelompok ini juga tak kunjung bisa diharapkan. Tak jarang terjadi, bahkan, kelas menegah justru menjadi pilar yang secara gegabah menyempurnakan pilar-pilar kekuasaan negara untuk menancapkan pengaruhnya di jantung masyarakat sipil.

Ada banyak faktor yang menyebabkan buruh kerah putih di Indonesia seperti linglung dan kehilangan gairah progresivitas untuk melahirkan pembaruan. Terutama bila perubahan itu menyangkut rekonstruksi struktur sosial, ekonomi, dan politik.

Perkara implikasi perubahan itu mengarah pada ekologi ekonomi-sosial-politik baru yang lebih kondusif, agaknya tidak terlalu menjadi perhatian yang serius bagi mereka selagi stabilitas yang semu, rezim otoritarian, dan pengelolaan negara yang penuh dengan ketidakadilan, bisa memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi bisnis yang tengah mereka jalankan.

Salah satu penyebab utama yang membuat kelas menengah Indonesia canggung untuk melakukan perubahan, adalah tingginya tingkat ketergantungan terhadap negara. Korporatisme dan kooptasi yang brutal dilakukan oleh lembaga negara lewat agen-agen korporasi dalam kurun waktu yang sangat panjang di masa lalu. Situasi ini telah sukses melahirkan budaya politik subjek dengan karakter masyarakat yang senantiasa berorientasi pada output (kebijakan) tanpa mencoba untuk memberikan timbal balik negara dalam wujud input (aspirasi).

Di sinilah inovasi dan kreativitas masyarakat mengalami kelumpuhan dengan tingkat ekstrimitas yang kelewat membahayakan.

Di luar itu, diskoneksitas yang terlampau tinggi antara kelas menengah dengan masyarakat di level bawah telah melahirkan kegalauan--atau mungkin kecurigaan, terhadap benih-benih perubahan yang semestinya dilakukan. Terlebih, deprivasi relatif yang seharusnya terjadi, ternyata tak kunjung datang dan gagal memicu frustrasi yang massif.

Dalam kondisi demikian negara juga diuntungkan oleh realitas sosial masyarakat Indonesia yang mempersepsikan ritualitas keagamaan tak lebih dari sekadar sakramen fatalis yang mengungsikan kegelisahan dan hak-hak kewarganegaraan yang tak mereka dapatkan, sebagai tak lebih dari cara Tuhan untuk menguji pengabdian tertinggi hambaNya.

Agama menjadi tempat pelarian dari tekanan sosial yang sama sekali tidak menjanjikan harapan hidup yang lebih baik. Puncaknya, devolusi sosial memang sama sekali tidak terjadi karena mayarakat telanjur menjadikan agama lebih sebagai candu, bukan inspirasi perubahan.

Lantas, apa pula yang semestinya dilakukan oleh buruh kerah putih di Indonesia menghadapi kenyataan sosial yang mencekam ini? Terlebih, di tengah intervensi korporasi transnasional yang bersikap intoleran terhadap gempita kesetaraan yang tengah ramai diteriakkan oleh masyarakat Dunia Ketiga. Risikonya memang tidak kecil, serta membutuhkan keberanian dalam menegaskan sikap sebagai pengarah perubahan.

Buruh kerah putih dalam masyarakat Dunia Ketiga sesungguhnya memainkan peran yang sangat penting dalam strategi perubahan. Tak terkecuali aspek-aspek yang meliputi rekonstruksi sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Sebagai kelas terdidik yang menempati posisi menengah, buruh kerah putih adalah jembatan bagi artikulasi politik yang bersikeras membangun pemerintahan dan masyarakat demokratis. Di tangannya pengelolaan sosialisasi dan komunikasi politik dari massa kepada elite, ataupun sebaliknya, dapat mendorong terbentuknya sirkulasi sistem politik yang sehat. Melalui metode semacam ini, komunikasi dan sosialisasi politik tidak dilakukan secara tunggal oleh negara yang dapat mengarah pada otoritarianisme.

Dalam praktiknya yang lain, kelas menengah juga menjalankan fungsi penting untuk membentuk kemandirian warga sipil di hadapan negara. Kelompok-kelompok kepentingan atau asosiasi-asosiasi sipil harus disemarakkan untuk meneguhkan sikap dan kepentingan (daily politics) pada isu-isu pragmatis.

Gerakan massa tidak boleh lagi muncul sebagai sublimasi dari konflik elite yang menularkan amarahnya lewat mobilisasi. Seandainya massa menggerakkan dirinya, maka hal itu harus digerakkan oleh kesadaran kolektif untuk mengontrol dan mengekspresikan aspirasinya sendiri yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pengertian yang substantif.

Di luar itu, kelas menengah juga dapat memainkan peran dalam posisi kontrol atas kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintah. Terma yang membatasi ruang pengawasan hanya berasal dari sesama lembaga negara semisal legislatif ataupun yudikatif, sudah tidak relevan. Apalagi dalam kurun waktu setengah abad terakhir telah berkembang persepsi baru tentang hubungan negara dan masyarakat dalam posisi yang oposisional dan setara.

Sehingga, usaha untuk mensubordinasikan masyarakat dalam negara adalah sebuah kecelakaan wacana yang berakibat pada kemunculan perilaku politik diktatorial. Sementara itu, perilaku kelas menengah Indonesia pada batas tertentu juga dapat mempengaruhi secara signifikan perluasan tingkat kesejahteraan masyarakat lewat distribusi kemakmuran.

Di tengah serbuan gelombang globalisasi yang berdampak pada pemiskinan, sesungguhnya kelas menengah dapat berperan aktif untuk mendesak negara memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat yang selama periode Orde Baru lalu mengalami marjinalisasi secara radikal.

Di lain pihak, usaha untuk mempengaruhi cara berpikir yang sulit berlepas diri dari cara keagamaan yang fatalis dapat dilakukan melalui devolusi sosial. Sosialisasi cara berpikir baru akan mampu melahirkan sikap yang lebih progresif dan revolusioner. Hal yang sama telah lebih dulu dilakukan oleh Marthin Luther, Zwingli, Calvin, dan John Nox dalam tradisi Protestan.

Dalam konteks inilah kemudian kelas buruh kerah putih baru bisa dianggap memiliki peran dalam perjuangan kelas buruh, yang ikut memperjuangkan kemanusiaan secara umum.

Rancangan agenda perubahan yang signifikan perlu disusun sedini mungkin agar proses pembusukan yang tengah terjadi pada hari-hari terakhir ini dapat diminimalisasi dampaknya. Menyambut Hari Buruh, bukan lagi sekadar mengekspresikan kemarahan retoris yang tak berdampak pada upaya perbaikan nasib buruh dalam jangka panjang.

Tetapi, bahkan, melahirkan kembali generasi baru yang mencintai kemanusiaan.

*Penulis adalah Associate Director CPPS Universitas Paramadina

KALAU TRANSISI BERKALANG NODA; DAN PRAKSIS REVOLUSI

2002-04-17T05:51:00.000-07:00

Sebuah Tanggapan Balik untuk Indra Jaya Piliang
KALAU TRANSISI BERKALANG NODA

______________________________________

Artikel ini merupakan respon yang saya tuliskan untuk Indra Jaya Piliang seputar polemik kami mengenai revolusi di Sinar Harapan. Alangkah baiknya, sebelum membaca artikel ini, diikuti terlebih dahulu dengan membaca tulisan kami sebelumnya, yakni Revolusi (Tak) Berhenti Di Hari Minggu, Pembusukan Negara, dan Selamat Tinggal Revolusi. Pembacaan atas artikel terdahulu sangat disarankan agar tidak terjadi lompatan pemahaman dalam dialektika artikel berikut ini.

Saat polemik ini terjadi, kami terus bertemu dalam satu kelompok diskusi di bilangan Proklamasi 41, tempat kami menuai gagasan. Kelas Indonesia Alternatif menjadi tempat kami menyemai perbedaan dalam gurau tak berbatas.

______________________________________

Oleh Agus Haryadi
Opini Sinar Harapan, Rabu 17 April 2002

Selamat Tinggal Revolusi dituliskan Indra Jaya Piliang pada harian ini (Rabu, 3 April 2002) dengan menyisakan sejumlah tuduhan kepada kelas menengah kota sebagai bagian dari kumpulan kelas borjuis yang frustrasi. Sebagai sesama peserta dalam sebuah kelompok studi di bilangan Proklamasi, penulis seringkali mendapati gagasan Indra bukan hanya sekadar eksotis dan menggoda, tapi lebih dari itu: menciptakan gegar intelektual karena beraroma gugatan, pemberontakan, dan sesekali prejudice. Termasuk dalam tulisannya yang terakhir, Selamat Tinggal Revolusi.

Sekilas, dari tulisan tersebut Indra agaknya masih terperangkap dalam diafragma klasik tentang revolusi yang banyak diilhami oleh para penganut Marxis. Motivasi seputar pertentangan kelas masih menjadi ciri yang menyertai setiap revolusi sosial yang terjadi.

Sehingga, distorsi dalam memahami perubahan hanya dilihat dalam kacamata kemenangan kelas proletariat di satu sisi, dan kekalahan kelompok pemilik modal di pihak yang lain. Logika ini tentu saja tidak salah, tapi sepertinya sedikit usang untuk dikontekstualisasikan dengan situasi sekarang. Pemahaman semacam ini menjadi terdengar setengah absurd--atau pada batas tertentu kehilangan relevansinya untuk mencermati situasi yang berkembang akhir-akhir ini.

Mencari bentuk revolusi--seperti yang ditegaskan Indra dalam tulisannya, memang tidak mudah. Selain harus merumuskan masalah serta motif yang menyertainya, realitas di tingkat lokal telah mengalami pergeseran hebat akibat efek global informasi dan perkembangan pesat teknologi.

Atau terkadang menimbulkan disilusi yang disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang mengarah pada penciptaan budaya parokial serta cenderung menegasikan pentingnya perubahan. Prediksi-prediksi yang merujuk pada literasi kesejarahan masa lalu seringkali gagap menjelaskan fenomena kontemporer.

Sehingga, penafsiran atas perubahan sosial tidak lagi semata-mata disandarkan pada logika industrialisasi yang menghantarkan formasi sosial masyarakat dalam konversi mekanik-organik (Emile Durkheim), atau feodalisme-kapitalisme-sosialisme (Karl Marx). Tapi juga diikuti oleh kombinasi yang mematikan antara menguatnya identitas lokal-pimordial (etnonasionalisme); resistensi sekaligus kebutuhan terhadap globalisasi; dan meningkatnya kesadaran kewarganegaraan. Jadi, perubahan sosial yang kini mengemuka berada dalam sebuah garis edar yang berkeras melakukan pembongkaran atas doktrin-doktrin lama serta menolak linearitas gradual di dalam perubahannya. Nah, di sinilah uraian Indra mulai menemui absurditasnya.

*****

Gejolak perubahan yang mengemuka di Indonesia sejak pertengahan 1998 yang ditandai dengan turunnya mantan Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan, banyak diklasifikasikan dalam gelombang ketiga demokratisasi yang menjelang akhir abad ke-20 menjadi fenomena di berbagai negara (Samuel P. Huntington). Di Indonesia sendiri, usaha untuk mengoridori transisi sedikit banyak menghadapi kendala yang tidak kecil, yang justru acapkali dipicu oleh para aktornya sendiri.

Penetapan pemberhentian Soeharto sebagai presiden, terjadi di tengah usaha konsolidasi demokrasi yang baru saja mulai melangkah. Fenomena empat serangkai Amien Rais, Megawati, Abdurrahman Wahid, dan Sri Sultan yang masing-masing berdiri asimetris secara ideologis ataupun kepentingan, cukup untuk mendeskripsikan beratnya hambatan konsolidasi demokrasi. Akibatnya, benturan sesama elemen reformasi menjadi pemandangan yang biasa terjadi.

Celakanya, arah transisi juga terkena dampak pembiasan. Bila sebelumnya kekuatan politik lama sempat mengalami tekanan, maka pada fase berikutnya transisi bergerak dalam jalur transplacement. Yakni, satu situasi di mana rezim yang baru muncul gagal mengatasi peran kekuatan politik lama.

Bahkan, secara atraktif kekuatan politik lama mencoba mengambil peran dominan untuk mengarahkan jalannya kekuasaan melalui demoralisasi atas pemerintah dengan memanfaatkan mobilisasi massa di skala regional hingga level nasional.

Pada lokus kejadian semacam ini, banyak pihak menyadari bahwa transisi bukan hanya sekadar terancam--tapi bahkan niscaya gagal. Negara, yang banyak diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan fundamental masyarakat seperti kesejahteraan dan keadilan sosial, mengalami kelumpuhan. Hal ini diperparah dengan suatu situasi di mana proses-proses politik dihiasi dengan pelbagai negosiasi yang dilakukan secara diam-diam (backroom deal) dan berdampak pada rendahnya usaha penegakan hukum.

Pilihan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi yang diwakili oleh para elitenya yang telah lama tersegregasi dari kepentingan publik, melahirkan tafsir monolit akibat oligarki kekuasaan yang tercipta lewat sistem yang tidak memungkinkan keterlibatan rakyat dalam pengambilan atau pengawasan kebijakan publik. Sikap kritis dan usaha untuk membangun oposisi permanen lewat pembentukan masyarakat sipil yang mandiri telah berakhir gagal seiring dengan deinstitusionalisasi kanal-kanal partisipasi.

Bila demokrasi prosedural mengandalkan dua kriteria utamanya, yakni partisipasi dan kompetisi (kontestasi), maka hal demikian tak sepenuhnya menjaminkan kongruensi bisa terjadi antara aspirasi dengan policy.

Kecuali itu, usaha memisahkan kekuasaan dalam tiga cabang (trias politika) juga tak sama artinya dengan dekonsentrasi politik secara horizontal antarsesama lembaga politik di tingkat nasional yang memungkinkan terjadinya mekanisme pengawasan dan perimbangan (checks and balances mechanism). Karenanya, logika substantif dari demokrasi yang menekankan kemampuan negara memanifestasikan artikulasi publik, berada pada satu tingkat lebih penting dari sekadar menciptakan konstruksi prosedural, an sich.

Fakta sejarah yang pernah terjadi di Indonesia pada era Orde Baru--atau negara-negara lainnya di Dunia Ketiga--membuktikan bahwa, proses elektoral yang memproseduralkan partisipasi dan kontestasi tegas-tegas gagal membangun demarkasi demokrasi.

Sebaliknya, pemilu justru menjadi piranti paling efektif untuk melegitimasi tindak otoritarian kekuasaan pemerintah di masa lalu. Demikian pula halnya dengan trikotomi kekuasaan yang alih-alih mendistribusikan kewenangan pada tiga cabang, justru keadaan sebaliknya yang terjadi.

Presiden begitu berpengaruh hingga tak satu pun lembaga negara--terlebih asosiasi-asosiasi sipil--yang mampu memberikan perimbangan serta kontrol secara memadai. Keadaan ini berlangsung lama dengan jangkauan spektrum waktu yang meliputi 3 dasawarsa semenjak Orde Lama diruntuhkan.

Lamanya periode kekuaaan Orde Baru ini juga ditunjang oleh stabilitas di berbagai sektor yang sesungguhnya bentuk manifes dari ideologi politik represif yang memanfaatkan alat kekerasan negara untuk menekan gejolak yang muncul dalam masyarakat.

Langkanya gagasan-gagasan kritis yang muncul di masa Orde Baru telah melahirkan sebentuk masyarakat dengan karakter, ciri, dan budaya yang sangat parokial. Sebagian besar warga negara bukan lagi sekadar apatis, tapi bahkan cenderung menjadi sinis atau skeptis untuk memenuhi segenap haknya lewat penggunaan jalur struktural atau politik.

Ketika periode transisi mulai dijejaki, seluruh norma dan nilai-nilai yang sebelumnya mapan, menghadapi gugatan. Tak sedikit yang terobsesi melakukan pembongkaran. Tetapi, perubahan setengah hati pula yang telah membuat transisi berjalan tersendat-sendat. Kendala yang muncul lebih bermuasal dari magnit kekuatan politik lama yang merasa posisinya terancam. Tetapi, di pihak yang lain, rezim baru yang muncul pun seperti impoten untuk bersikap tegas dan gagal untuk memutuskan hubungan dengan seluruh pranata politik lama.

Sementara, pemilu yang semestinya mampu menjadi piranti perubahan, malahan memunculkan aktor-aktor politik masa lalu sebagai pemain yang dominan.

Konsekuensi transplacement seperti inilah yang semakin meredupkan perubahan ke arah yang lebih konstruktif bisa terjadi. Pemakluman bahwa chaos politik semacam ini lebih merupakan proses rekonsiliasi di era transisi, tidak diikuti dengan upaya penegakan hukum yang tegas. Dampaknya, tentu saja reformasi lebih merupakan pergantian aktor politik tingkat nasional. Tapi gagal untuk membangun kesadaran dan perilaku politik baru yang berkeadaban akibat masih bercokolnya instrumen politik lama--dalam bentuk pranata dan aktor politik--dalam rezim baru.

Sebagian pihak mungkin percaya bahwa revolusi tak memberikan keniscayaan apa pun bagi terbentuknya rezim demokrasi di kemudian hari. Tetapi, realitas yang tak bisa juga ditolak, adalah kerusakan yang terjadi sudah sampai pada tingkat yang tak mungkin disembuhkan. Arah transisi jelas berbelok dari logika demokrasi. Kalau hal demikian ini yang disebut oleh Indra Jaya Piliang sebagai bentuk frustrasi massif dari kelas menengah, mungkin saja jawabnya, ya. Tapi kalau itu hanya dipahami sebagai titik berangkat yang hanya memberikan manfaat bagi kelas menengah itu sendiri, tentu saja Indra salah besar.

Kesadaran kewarganegaraan yang kian ekstensif di dalam masyarakat telah membawa satu bentuk bangunan kenegaraan yang sama sekali berbeda dari pemahaman sebelumnya. Yakni, negara lebih dipahami sebagai asosiasi kepentingan yang dibentuk oleh warganya untuk mewujudkan tujuan-tujuan warganegara yang tak mungkin dicapai secara individual seperti keadilan dan kesejahteraan sosial. Sehingga, negara hanya dimengerti sebagai konsensus atau kesepakatan sejumlah orang dalam satu teritori tertentu. Inilah yang dulu disebut oleh John Locke sebagai kontrak sosial.

Selanjutnya, bila negara dianggap gagal mewujudkan tujuan warganya, maka menjadi perilaku yang lumrah bila terjadi pembangkangan (disobedience) yang massif dari warga negara terhadap negara. Hal demikian tak mungkin dihindari. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh lembaga negara hanya berkeras untuk melakukan pembenahan.

Tetapi, persoalannya adalah bagaimana bila negara terus menerus mengalami pembusukan. Atau bahkan sudah mencapai stadium yang tak terbuka kemungkinan untuk disembuhkan. Dalam keadaan demikian, semua peluang solusi mesti dibuka untuk dilakukan. Indra tak perlu khawatir revolusi akan sekadar memenuhi syahwat kekuasaan kelas menengah yang frustrasi. Mengapa? Karena gejolak akan senantiasa muncul setiap kali para pengelola negara--yang menurut Indra berasal dari kelas menengah--gagal mewujudkan cita-cita warganya. Terlebih, kelas menengah di Indonesia juga banyak mendapat kritik karena dianggap miskin inovasi dalam pembaruan di berbagai bidang.

Apakah hal demikian mengkhianati demokrasi? Demokrasi dalam pengertiannya yang substantif mesti dipahami sebagai kongruensi antara aspirasi dengan policy. Bila masih terjadi jarak antara keduanya, maka selama itu pula sesungguhnya demokrasi masih bergerak dalam ruang kepura-puraan atau hipokrisi, meskipun seluruh prasyarat proseduralnya terpenuhi. Bagaimana pula dengan sistem pemilihan umum (pemilu) yang semestinya diimani sebagai rentetan pembangunan politik di suatu negara.

Ada baiknya pula bila kita semestinya menerima kenyataan bahwa hingga hari ini sistem pemilu yang ada dan berlangsung di Indonesia lebih mengutamakan penciptaan kekuasaan yang oligarkis ketimbang melahirkan pemerintahan yang berkemampuan memanisfestasikan kepentingan rakyat. Argumentasi ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai antitesis proses elektoral. Tapi, apa artinya proses elektoral yang direkayasa segelintir elite untuk mempertahankan kekuasaan dan menjauhkan rakyat dari para pemimpinnya. Bukankah pemilu merupakan kontrak awal antara negara dengan warganya? Bagaimana mungkin demokrasi ditegakkan bila proses elektoral justru melahirkan pemerintahan yang kontra demokrasi.

Karenanya, sekali lagi Indra tak perlu khawatir dengan revolusi. Ketika gerakan reformasi ini mulai bergulir sekalipun, kita juga harus berhadapan dengan anggota DPR hasil pemilu. Tapi, bukankah itu tak sama artinya dengan melakukan pemberangusan demokrasi. Sebaliknya, pendudukan Gedung MPR/DPR RI waktu itu adalah bagian dari usaha menegakkan demokrasi itu sendiri.

Saya masih percaya bahwa kegelisahan Indra terhadap kemungkinan revolusi lebih dikarenakan kekhawatiran yang besar bahwa revolusi hanya akan memunculkan elite-elite baru yang justru lepas dari prinsip-pinsip dasar konstituensi. Dan bukan karena motif yang disinyalir oleh Marx bahwa lingkungan material dan ekonomi individu tertentu menentukan kesadarannya. Atau sederhananya: posisi menentukan persepsi. Saya percaya Indra khawatir terhadap revolusi bukan oleh sebab dan motif ekonomi atau materialnya.

Untuk itu Bung Indra, judul tulisan Anda akan jauh lebih punya makna ketika semua peluang yang memungkinkan terjadinya perubahan yang konstruktif dapat dilakukan. Saya usul, bagaimana kalau judulnya diganti: Selamat Datang Revolusi. Ini penting, agar transisi di Indonesia tidak lagi berkalang noda.

Penulis adalah Associate Director CPPS Universitas Paramadina.

______________________________________

Catatan Reflektif untuk Agus Haryadi
PRAKSIS REVOLUSI

______________________________________

Artikel ini adalah respon Indra Jaya Piliang terhadap tulisan saya yang bertajuk Kalau Transisi Berkalang Noda. Polemik kami nampak keras. Padahal, di balik itu, kami justru tertawa liar dalam beradu gagasan. Sebelum artikel ini dimuat, Indra mengirimkan saya sebuah email, mengomentari tulisan saya terdahulu. Berikut tulisnya:

"Luar biasa, Agus nggak ngasih tahu saya akan menulis sekeras ini. Dia memanfaatkan kelemahan saya ketika sedang asyik masyuk sama istri, he..he. Untuk Agus, ingat pesan ketika salaman resepsi saya: "Revolusi dimulai ketika sudah punya istri!" Jawaban lain, tunggu saja. Singkat saja: perubahan sosial tidak hanya sekedar revolusi. Dan lebih singkat lagi, apa Agus tak menyadari semangat provokasi atau tepatnya "pancingan" dari esai-artikel saya?"

ijp

Demikian Indra menulis emailnya untuk saya. Maklumlah, dia waktu itu baru saja mengakhiri masa lajangnya. Merasa dikhianati saya karena menyerang Indra saat ia dan isterinya masih asyik berbulan madu.

Anyway, sorry ,ya, Ndra, bikin kau 'gak "konsentrasi" berbulan madu, dan harus terus berkonsentrasi untuk buat artikel untuk menanggapi tulisanku.

Thanks, untuk persahabatannya selama ini.

______________________________________

Oleh Indra J. Piliang
Opini Sinar Harapan, Jumat, 19 April 2002

Kolega saya, Agus Haryadi (Sinar Harapan, 17/04), dengan bersemangat menanggapi artikel saya "Selamat Tinggal Revolusi" (Sinar Harapan 03/04) dan menilai "picik"-nya saya memandang persoalan revolusi. Agus malah menganjurkan artikel "Selamat Tinggal Revolusi" itu diganti menjadi "Selamat Datang Revolusi".

Anjuran yang sungguh simpatik, di tengah frustrasi akademik melihat lembamnya perubahan yang melanda sebagian (besar) kaum intelektual dan kelas menengah kota. Jalan pintas revolusi rupanya tetap menjadi mimpi panjang seorang (mantan) demonstran seperti Agus, dan banyak teman-teman dari gerakan jalanan.

Ketika ide revolusi sosial mencuat dan didukung sebagian kecil kalangan, dan Wardah Havidz juga menyampaikannya kepada publik dalam sebuah talkshow radio yang saya pandu, terdapat satu pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan. Pertanyaan itu: "Bukankah ketika revolusi terjadi yang menjadi korban selalu kaum miskin?"

Rupanya, jawaban atas pertanyaan itu langsung muncul ke permukaan ketika ibu-anak kaum miskin kota yang mendatangi Komnas HAM bersama Wardah diserang oleh apa yang dikenal sebagai Forum Betawi Rempug. Sebelum revolusi sosial terjadi, ketika ada sedikit saja energi perlawanan diberikan atas struktur kekuasaan yang represif dan bersemayam dalam urat nadi lembaga-lembaga negara, saat itu juga muncul pengadangan. Ide revolusi sosial, ironisnya, langsung lumpuh dan berdarah di kaki Wardah.

Ketika Agus menyebut negara sebagai salah satu elemen yang bersalah atas warga negara, lantas memberikan pupuk dan vitamin bagi lahirnya revolusi sosial, saya langsung ingat tentang banyak diskusi yang digelar di kampus betapa negara itu berwajah banyak, begitu juga warga negara. Sebaliknya, revolusi cenderung berwajah tunggal dengan simbol guillotine yang memenggal kepala Maria Antoniete dan Louis XVI.

Agus mungkin perlu membaca buku tebal 611 halaman karangan Francois Furet dan Denis Richet berjudul Revolusi Prancis (Gajah Mada University Press: 1989). Buku itu menyebutkan banyak sekali faktor yang menjadi prakondisi revolusi. Saya kutip: "...kematian yang disebabkan oleh kelaparan melanda penduduk yang jumlahnya terlalu banyak (hal. 4);... tanah boleh dikatakan hampir seluruhnya dikuasai tuan-tuan tanah...kemajuan ekonomi yang pesat sekali memunculkan kaum borjuis di kota-kota, yaitu orang-orang kebanyakan yang menjadi kaya karena berdagang atau meminjamkan uang dengan bunga yang amat tinggi (lintah darat)...lagipula, untuk golongan gereja terdapat suatu penghasilan tambahan berupa dime, yaitu semacam pajak yang besarnya kira-kira 1/20 seluruh penghasilan panen kerajaan (hal. 5); ...gereja dan pemimpin-pemimpin agamalah yang menentukan kalender kehidupan masyarakat...raja berkuasa tanpa batas...hak-haknya diperoleh dari Tuhan...raja telah menjadi pemimpin birokrasi yang dipusatkan di Istana Versailes (hal. 7); ...tahun 1789 bukan merupakan titik puncak suatu abad yang miskin, tetapi sebaliknya, merupakan akhir suatu abad yang kaya di suatu negara yang kaya pula (hal. 8); ...tidak ada lagi perang di dalam daerah kerajaan Prancis...sepanjang abad itu harga barang naik dengan cepatnya, bersamaan dengan naiknya ongkos produksi...pada malam sebelum revolusi, kenaikan harga tersebut bahkan mencapai 50% hingga 60% (hal. 9)..."

Revolusi yang muncul dari bawah, tanpa alat-alat revolusi yang terkontrol dengan baik, justru akan menggiling dan melindas para pemimpinnya. Syair dan tangisan revolusi sudah begitu banyak ditulis oleh seniman Prancis.

Barrington Moore, sebagaimana dikutip oleh Antony Reid (1987: 403) dalam sub judul bukunya "Pangeran, Politikus, dan Petani" menulis: "...Setiap revolusi, kontrarevolusi, maupun perang saudara mengandung titik gawat yang sekonyong-konyong menyeret manusia kedalam suatu kesadaran, bahwa dirinya telah sama sekali terputus dari dunia yang dikenal dan diterimanya pada masa lalunya...Juga tercipta pada saat pengambilan keputusan yang unik--penyerbuan istana, pemenggalan kepala sang raja, juga sebaliknya penggulingan diktator revolusi, dan sesudah itu tiada jalan kembali lagi."

***

Revolusi yang muncul dari atas dilakukan Mao Tse Dong di Cina. Liang Heng dan istrinya Judith Shapiro yang semula tak bisa kembali lagi dan meninggalkan negerinya tahun 1981 setelah Revolusi Kebudayaan mendapat kesempatan kembali ke China tahun 1985-1986 atas izin Deng Xiaoping.

Ketika memulai menulis buku yang judul aslinya After the Nightmare, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Reformasi Tanpa Keterbukaan: Cina Sesudah Revolusi Kebudayaan", Liang Heng menulis, "Lebih dari segala-galanya, aku takut berjumpa lagi dengan ayah tercinta. Aku lebih suka mengenangnya seperti dia semasa aku kecil: tampan dan aktif, wartawan pintar, orang yang pada waktu-waktu senggangnya senang menulis sajak, memainkan akordeon, dan memimpin lagu mars...Revolusi Kebudayaan telah mengubahnya menjadi seorang cacat yang selalu gemetaran dan hidup dalam kenangan dan menangis begitu teringat masa lalunya..." (1989: hal. 1). Bahkan ketika ada jalan pulang sesudah revolusi, yang ditemukan adalah mimpi buruk dan kelam.

Betapa mudah kita berbicara tentang revolusi, betapa sulitnya kita belajar tentang revolusi. Makanya, saya ada dalam posisi ketidaktegaan psikis yang luar biasa, ketika ide revolusi sosial bergema.

Ini adalah tanggung jawab moral bagi seorang penulis yang mungkin kini bagian dari kelas menengah baru dengan kenyamanan berinternet dan menulis. Internet dan koran tak akan bisa melahirkan revolusi, mengingat tak tunggalnya informasi yang keluar, dan lapangnya ruang yang bisa digunakan oleh konsumennya.

Revolusi hanya bisa lahir dari sebuah kediktatoran akademis, kedisiplinan organisasi, doktrin yang tak terbantahkan, atau bisa juga oleh pengaruh psikotropika yang biasanya digunakan oleh para preman untuk lebih "berani" atau oleh tentara yang maju ke medan perang demi sebuah "strategi" militer.

Tan Malaka telah menunjukkan kepada kita tentang betapa tak menyenangkannya menjadi seorang intelektual organis yang membangun banyak teori revolusi, sekaligus penggeraknya. Tan Malaka tak memulai dengan sebuah sikap fatalis, terbukti dari penolakannya atas Pemberontakan PKI 1926-27.

Tan Malaka malah memulai dengan sebuah catatan hidup dengan keluar dari perusahaan perkebunan Senembah Deli dengan gaji gulden, lantas bekerja dengan pendirian Sekolah Syarekat Islam di Semarang, kemudian melewati masa-masa "Dari Penjara ke Penjara". Buku-buku yang dia rangkai lewat ingatan yang kuat dengan patokan "Jembatan Keledai"--pun terpaksa disimpan di kakus busuk di Kalibata, Jakarta Selatan, ketika daerah itu masih berupa rawa. Seorang revolusioner akan selalu kesepian, apabila dia merasa teori revolusinya tak bisa dijalankan dengan risiko kerugian besar bagi rakyat miskin yang dibelanya.

Padahal, di negeri orang, Tan Malaka telah memberikan inspirasi bagi revolusi yang berujung kepada kemerdekaan.

Ia saya sebut sebagai Che Guevara Asia, minimal interaksinya dengan Ho Chi Min dan Yoserizal di Vietnam dan Filipina. Satu-satunya pelajaran dari praksis revolusi yang bisa kita catat adalah banyaknya korban. Tak peduli ia bernama Amir Hamzah salah satu peletak ketinggian sastra Melayu, atau jutaan korban tak berdosa akibat holocaust era 1948 dan 1965-1966.

Bersediakan Bung Agus menjadi seorang Amir Hamzah, atau Tan Malaka, atau menjadi dirinya sendiri, dengan semangat pembelaan atas revolusi? Maaf, kalau saran Anda kurang menarik hati saya... Dan maaf, kalau saya hanya bercerita dengan banyak mengutip.

***

Masa lalu memang seakan tampak buram, eksotik, dan kadang hitam. Masa kini menyediakan cerita warna warni bak pelangi, sebagian biru dan kelabu, pertanda sulit menentukan pilihan. Agus menyebut globalisasi yang merupakan fokus kajiannya, dalam sejumlah artikel di koran. Globalisasi adalah ruang terbuka yang kini seakan menjadi sajadah liar kebudayaan, dan nyaris menjadi ideologi.

Sebagai ideologi, globalisasi menyenderkan dirinya pada keterbukaan pikiran dengan adagium positif berupa turisme, transportasi, dan teknologi demi kemajuan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, globalisasi juga membawa kuman-kumannya berupa percepatan informasi yang datang dalam skala detik, tak peduli informasi itu adalah timbunan sampah dan kotoran.

Ketika perubahan informasi menjadi begitu cepat, dan pikiran lalai menyaringnya, yang muncul kemudian adalah kelelahan. Ibarat server yang terkena bom email yang terjadi kemudian adalah kemacetan, bahkan hilangnya seluruh dokumen pikiran tentang hal-hal yang positif.

Yang muncul adalah keinginan antiglobalisasi, menutup diri, juga menumpuk dendam kesumat. Globalisasi jenis ini akan menyeret berbagai sikap untuk menjadi mandiri dan berkepribadian kedalam lubang hitam kebudayaan (culture supernova).

Kita lihat apa yang terjadi di Afghanistan ketika pasukan Amerika menjatuhkan bom-bom berhulu ledak tinggi sebesar mobil ke pegunungan Torabora. Amerika melawan teknologi abad ke-7 M yang dipertontonkan Osama bin Laden, dengan teknologi abad 21 ini.

Ini bukan perang, melainkan kepongahan teknologi. Belum lagi pada dukungan media global atas invasi Amerika itu, juga invasi Israel atas tanah Palestina.

Apa arti revolusi dalam level ini? Bisakah revolusi hadir ketika yang dipenggal bukan kepala manusia diktator, melainkan yang dipenggal adalah kemanusiaan itu sendiri?

Ketika ilmu pengetahuan yang berwujud teknologi menjelma menjadi ideologi, seperti kata Jurgen Habermas, yang tampak nyata adalah lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai nabi-nabi dan bahkan Tuhan peradaban.

Revolusi sulit hadir dalam ruang sempit semacam ini. Kita tahu, revolusi Amerika dan Prancis lahir setelah revolusi industri, terutama di Inggris dan Jerman. Ketika proses industrialisasi berjalan semakin sempurna, dengan kebutuhan akan televisi, tepon genggam, telepon, dan internet, revolusi masuk dalam ruang-ruang maya. Ia membongkar banyak sekali batas-batas terjauh dari ikatan kemanusiaan, apalah lagi antara pemimpin dan pengikut, antara intelektual dengan masyarakat kebanyakan, antara kelas menengah dan kelas bawah.

Ketika anak-anak PRD juga berbelanja di mal-mal, malah ikut menyaksikan kontes kecantikan secara "tak sengaja", seperti berita yang dilansir sebuah media atas sohib saya Budiman Soedjatmiko, bagaimana revolusi dan agenda potong satu generasi berjalan?

Yang ingin saya perjelas adalah apa pun status sosialnya, apa pun tuntutan endemiknya, bahkan kemerdekaan, otonomi luas atau separatisme--seperti pertemuan saya dan Agus dengan orang-orang yang dikenal kritis dari sebuah daerah yang sedang bergejolak di sebuah hotel berbintang di Jakarta--makanan orang-orang itu nyaris sama.

Bagaimana bisa mengampanyekan sikap anti asing bila medianya adalah internet yang milik asing? Bagaimana bisa berteriak tentang independensi, melawan dependensia, apabila rokoknya bermerek Marlboro? Bagaimana bisa menggerakkan revolusi di kalangan masyarakat miskin, apabila si penggeraknya sering tidur di kamar-kamar hotel sambil melakukan wawancara, konferensi pers, atau seminar?

Revolusi jarang hadir dari teori revolusi, apalagi dari sesuatu yang besar, katakanlah melawan globalisasi. Revolusi justru dimulai dari sesuatu yang kecil-kecil, antara lain perubahan pola makan, tempat makan, jenis makanan, bahkan tujuan makan. Kenapa ajaran Mahatma Ghandi lebih lama bertahan dari ajaran Mao? Ghandi menjahit sendiri pakaiannya yang robek, memintal benang sendiri, malah berpuasa ketika konflik meledak antara Muslim dan Hindu.

Ajaran Ghandi tentang ahimsa atau swadesi sampai kapanpun akan bertahan, dan bernilai revolusioner, karena terhubung dengan satunya ajaran, sikap, dan perbuatan. Sebagaimana halnya dengan negara dan warga negara yang sudah banyak berubah, praksis revolusi juga telah banyak berubah. Revolusi tak hadir dalam sebuah ruang kosong sejarah, apalagi lewat kertas-kertas bersih dan mahal penghasil buku yang diproduksi jutaan lembar dengan membabat hutan-hutan tropis dan produktif yang menaungi banyak masyarakat miskin.

Ketika apa yang kita makan, apa yang kita tonton, apa yang kita nikmati, sudah sama dengan kelompok diktator, saat itu pula persamaan pandangan mulai masuk. Sekecil apapun persamaan itu, tetap mempunyai arti besar tentang tak perlunya pertentangan, apalah lagi revolusi.

Tidakkah Agus menyadari itu, tentang relativitas kebudayaan yang berujung kepada kemanusiaan universal? Mengorbankan manusia atas nama revolusi justru adalah sikap kontrarevolusi sejati. Suatu contradictio in terminis.

Penulis adalah pengamat politik dan perubahan sosial CSIS, Jakarta.

REVOLUSI (TAK) BERHENTI DI HARI MINGGU (BAG. 1), PEMBUSUKAN NEGARA (BAG. 2), DAN SELAMAT TINGGAL REVOLUSI

2002-04-03T05:56:00.000-08:00

Revolusi (Tak) Berhenti

Di Hari Minggu

(Bag. 1)

________________________________________________

Artikel ini merupakan buah polemik saya yang sempat mengemuka dengan seorang karib dekat, Indra Jaya Piliang--peneliti muda CSIS yang sangat berbakat--di harian Sinar Harapan. Malam hari sebelum pemuatan artikel ini, kami tampil bersama di TVRI dalam satu kesempatan diskusi tentang devolusi dan dekonsentrasi. Selain kami, juga hadir dalam kesempatan itu, Andi A. Mallarangeng, seorang pemerhati masalah otonomi daerah. Penghormatan yang tinggi saya berikan kepada Indra dalam menghadapi polemik ini. Seorang sahabat, dan tetap akan menjadi sahabat. Tak lama setelah polemik ini berlangsung, kami turun ke jalan, mengikuti demonstrasi besar di Jakarta, memperingati hari buruh, 1 Mei 2002, di bawah bendera Serikat Pekerja Kerah Putih.
________________________________________________

Oleh Agus Haryadi
Opini Sinar Harapan, Rabu, 3 April 2002

Tak ada harapan di bidang ekonomi.
Tak ada harapan di bidang politik dan hukum.
Kita sudah tak punya harapan!

Prof. Affan Gafar, dalam sebuah wawancara di Stasiun Televisi.

Agaknya, menghadapi stagnasi yang hebat pascagelombang krisis multidimensional di tahun 1998 hanya membuat Indonesia kian meradang menjemput kematian. Ungkapan Affan Gafar yang mengawali tulisan ini tampak mewakili sebagian besar perasaan masyarakat Indonesia yang pesimistis terhadap perubahan signifikan yang berlangsung di negeri ini. Kerusakan yang ada telanjur kronis dan menguburkan harapan banyak orang akan adanya pemulihan.

Pembusukan sudah sampai pada tingkat yang tak mungkin disembuhkan (Ray Rangkuti: 2002). Amputasi politik mungkin bisa menolong. Namun, sikap reaktif kekuatan politik lama yang disokong oleh kapital yang tak kecil telah memaksa aktor-aktor pendorong perubahan pasrah pada keadaan--beberapa di antaranya bahkan cenderung fatalistik dan berbalik arah mengkhianati cita-cita perubahan yang sempat diagungkan sebelumnya.

Di tengah demoralisasi yang berlangsung cepat, pemerintah juga diwajibkan menghadapi realitas global yang dalam berbagai sektor ternyata lebih banyak merugikan kelompok-kelompok miskin.

Ekspektasi atas taraf hidup yang lebih baik pupus ketika liberalisasi perdagangan menyedot hampir seluruh energi negara-negara Dunia Ketiga yang berlangsung sejalan dengan terjadinya gelombang demokratisasi.

Tidak tanggung-tanggung, 85 persen pendapatan global dikuasai oleh tak lebih dari 20 persen penduduk dunia yang tinggal di negara-negara maju (Human Development Report: UNDP, 1994). Celakanya lagi, 80 persen jumlah penduduk miskin di dunia "hanya" didominasi tak kurang dari 12 negara dengan Indonesia menduduki peringkat ke-6.

Realitas inilah yang memahfumkan banyak ekonom dunia tentang kemampuan negara maju yang memiliki tingkat konsumsi jauh lebih tinggi dari kapasitas produksinya. Bahwa sesungguhnya, margin konsumsi dengan produksi didapat dari sebuah aktivitas penghisapan, perampasan, dan penjajahan ekonomi terhadap negara-negara terbelakang.

Dominasi kolonialisme primitif sejatinya tak banyak bergeser akibat drama kolosal kedustaan berpenampilan eksentrik, kreatif dan modern, yang kini bernama globalisasi, demokrasi, dan liberalisasi ekonomi.

Dengan kenyataan semacam ini, ke mana masyarakat akan bergerak? Teori-teori organisme kebudayaan yang mengilhami linearitas perubahan bisa jadi dijungkirbalikkan oleh realitas yang sama sekali tak sama. Mirip pun tidak.

Kalangan postmodernis mungkin bisa tersenyum sinis, tapi itu pun tak akan lama. Karena gaya Brown--seperti dalam gerak partikel di ilmu kimia--disifati oleh ciri utamanya: tak bisa ditebak. Hal ini terjadi sebagai akibat ketiadaan pola yang dalam batas tertentu, mengingkari kausalitas secara radikal.

Rumusan semacam transformasi masyarakat dari mekanik ke organik (Emile Durkheim) ataupun konversi formasi sosial dari feodal, kapitalis, hingga sosialis (Karl Marx), sangat mungkin menjadi teori-teori usang yang gagal memahami gerak perubahan masyarakat di hari ini.

Faktor perkembangan sektor industri tidak lagi menjadi determinan monolit dalam memahami perubahan sosial. Yang ada hanyalah, keputusasaan bercampur fatalisme dan skeptisme sosial.

Negara dan Pemaknaan Global

Negara, institusi yang awalnya dimotivasi oleh konsensus antar warganegara itu kini menghadapi ancaman sekaligus gugatan. Tidak dalam kuantitas--juga kualitas--yang kecil tentunya, mengingat dampak negatif dari kekuatan destruktif itu berpotensi memunculkan badai balkanisasi di Indonesia.

Disintegrasi sosial, dan pun teritorial, adalah bayang-bayang kecemasan yang mengendap di alam pikiran para pengelola negara. Hal ini sama artinya dengan kematian entitas sebuah negara-bangsa. Kekhawatiran itu tak perlu hadir seandainya gagasan dasar mengenai negara dipahami dalam kerangka yang fundamental. Atau sekurang-kurangnya dimengerti dalam sebuah maksud dan tujuan yang absah dari masyarakat lewat kebijakan yang secara otoritatif diimplementasikan oleh lembaga-lembaga negara.

Karenanya, pemahaman umum soal negara penting menjadi ulasan karena konsep dasarnya secara signifikan mempengaruhi persepsi para pengelolanya. Layaknya negara pada umumnya, ia dirumuskan dalam sebuah kerangka tujuan dan perspektif kehendak umum (volonti ginirale). Kesejahteraan sosial bukan sekadar impact, tapi bahkan menjadi cita-cita dan tujuan utama pembentukan negara (state building). Untuk itu, negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan warganegara, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, penegakan keadilan, serta pendidikan. Dengan otoritas yang secara sah dimiliki, negara berhak menggunakan kekuatan dan alat koersinya untuk menjamin segenap tujuan dasar pembentukan negara.

Karenanya, sama sekali tak dapat dibenarkan bila negara justru menjadikan instrumen kekerasan untuk mengancam kepentingan warganya sendiri. Sebagai medium, negara seharusnya bisa menjadi piranti pencapaian tujuan masyarakat yang tak akan mungkin dapat diraih hanya dengan mengandalkan kekuatan individu warga negara. Bila negara bertindak sebaliknya dari tujuan dasar masyarakat, maka hilanglah fungsi-fungsi dasar negara.

Oleh karena itu, ketika negara gagal mewujudkan kesejahteraan sosial, konsekuensi yang paling mungkin muncul adalah pengingkaran yang terwujud dalam pembangkangan sipil (civilian disobedience). Gerakan separatis yang menjamur di beberapa kawasan Indonesia, semisal Aceh dan Papua, mesti dilihat dalam kacamata kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan mendasar warganegara yang berasosiasi di dalamnya. Citarasa keadilan dan kehormatan yang terluka adalah argumentasi fundamental yang bisa menciderai pilar kewarganegaraan di kawasan manapun.

Di lain pihak, Indonesia juga miskin imunitas saat hidup di tengah wacana pembangunan global. Dialog antarperadaban tidak pernah sungguh-sungguh terjadi kecuali sekadar seremoni yang menyisihkan dana sekadarnya bagi kebertahanan dominasi budaya, ekonomi, dan politik negara-negara maju.

Ia lebih tepat untuk disebut sebagai monolog, sebuah manipulasi kesadaran yang memaksa Dunia Ketiga menempatkan persoalan dalam logika benturan peradaban Timur dan Barat. Sambil pada saat yang sama membutakan mata dari kenyataan bahwa relasi kuasa yang ada lebih dimotivasi dalam logika Utara dengan Selatan, yakni hubungan eksploitatif yang dipertahankan lebih dari 4 abad terakhir dengan maksud pemiskinan, dan bukan kesetaraan.

Stabilitas negara terbelakang--bagi negara-negara maju, sama tak berartinya dengan soal kemiskinan Dunia Ketiga. Kecuali hanya untuk mengambil keuntungan dari besarnya modal yang telanjur mereka tanamkan di negara-negara terbelakang. Bila tak ada kepentingan kapital, stabilitas Dunia Ketiga pastinya sama tak berarti dengan pemusnahan gandum yang diproduksi negara maju demi mempertahankan harga pasaran dunia di tengah krisis pangan yang meliputi lebih dari 70 persen penduduk dunia.

Pementasan kebiadaban ini diteruskan dengan cara-cara yang semakin agresif menekan peran negara dalam ruang masyarakat. Lembaga-lembaga negara diharamkan untuk terlibat dalam proses-proses yang terjadi atas nama demokrasi dan kebebasan.

Liberalisme primitif telah berhasil membuat negara kehilangan perannya secara ekstrem, dengan harapan peran masyarakat akan mengalami ekstensifikasi. Celakanya, bukan masyarakat yang meluas perannya. Akan tetapi, peran para pemilik modal menjadi kekuatan baru yang tidak cuma melumpuhkan negara beserta kekuatan koersinya. Tapi lebih jauh, mengendalikannya dengan metodologi yang lebih halus dan lembut. Kekhawatiran Marx terbukti saat kapitalisme transnasional berselimut kebijakan negara secara transparan melakukan penghisapan hebat terhadap para kaum buruh dan kelompok-kelompok miskin.

Situasi inilah yang secara akumulatif memupuk kemarahan penduduk lokal yang merasa memiliki sumber daya alam besar, tapi tak mendapatkan apa-apa darinya. Logika pembangunan global—yang dicirikan oleh tindakan eksploitatif—yang tidak mampu dihadapi secara tegas oleh Dunia Ketiga adalah muasal dari kemarahan yang membabi buta.

Gerakan sparatis muncul sebagai ekspresi perlawanan dengan memanfaatkan identitas etnik, agama, atau perilaku primordial lainnya. Gerakan masyarakat partikular menjamur karena memang gerakan semacam inilah yang bisa menjadi satu-satunya kanal bagi protes sosial yang efektif. Geliatnya tak bisa lagi ditahan, akibat kegagalan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya sendiri.

*Penulis adalah Associate Director CPPS Universitas Paramadina.

________________________________________________

PEMBUSUKAN NEGARA

(Bag. 2, Habis)

Oleh Agus Haryadi
Opini Sinar Harapan, Kamis, 4 April 2002

Dalam tinjauan filsafat pendirian negara, yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial secara mutlak adalah negara itu sendiri. Sehingga, ketika kekuatan global melakukan pemiskinan secara brutal--dan negara gagal menanggulanginya, maka masyarakat berpeluang untuk mengingkari lembaga asosiatif tersebut atas nama self determination right (hak menentukan nasib sendiri). Uniknya, hak itu dijamin dalam rumusan hak asasi manusia PBB, sehingga peluang untuk melakukan balkanisasi lewat skenario kekuatan global bukan lagi mimpi maya, tapi sungguh-sungguh mungkin diterjemahkan dalam realitas faktual.

Akan tetapi, kesempurnaan lingkungan global yang dianggap mengancam itu tak sepenuhnya menjadi takdir kematian kalau saja negara beserta segenap lembaganya mampu merespon tekanan global secara memadai. Politik isolatif memang bukan jawabnya. Tapi ketegasan sebagai negara yang berdaulat adalah jawaban untuk semua pencibiran yang dilakukan lewat penaklukan ekonomi, politik, dan budaya negara maju terhadap negara-negara terbelakang.

Persoalan sesungguhnya--pada banyak aspek, memang terletak pada para pengelola negara itu sendiri yang gagal dalam mengendalikan diri dari syahwat kekuasaan yang menggoda. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah jamur yang menjangkiti tubuh pemerintahan di semua lini. Alih-alih mensejahterakan masyarakat, justru aktor-aktor politik yang menjadi kekuatan dominan dalam mengakselerasi pembusukan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah dengan ekologi transisi yang dihinggapi oleh tingkat kepercayaan yang rendah antarsesama kekuatan sipil (zero trust society). Keadaan demikian menciptakan kompleksitas permasalahan kian tinggi dan termanfaatkan oleh elite politik untuk terus melakukan pelapukan moralitas politik. Sementara itu, masyarakat ikut lengah menjalankan fungsi kontrol dan membuat kerusakan yang sudah demikian hebat semakin akut.

Kecuali itu, proses transisi yang berjalan di Indonesia juga belum menampakkan hasil yang maksimal. Hal ini ditandai sistem politik yang jauh dari kesan stabil. Diikuti dengan usaha pemulihan ekonomi yang bergerak lamban dan terkesan setengah hati. Sedangkan, aspek kebudayaan, sudah lama mengalami kemunduran yang drastis. Sementara relasi sosial terancam oleh disintegrasi yang diakibatkan oleh sinisme atas kemampuan negara dalam mengelola konflik yang berkembang di dalam masyarakat.

Di bidang politik, partai-partai besar yang dianggap paling representatif tak bisa memberikan pembelajaran politik yang sehat kepada masyarakat. Relasi patron-klien masih dipertahankan sebagai metode yang digunakan secara optimal untuk meraih dukungan massa. Kepercayaan diri seakan pupus dan menenggelamkan peran, fungsi, dan praktik pelembagaan partai politik oleh pesona kharisma yang tak bisa ditawan dalam kerangkeng institusionalisasi. Rangkap jabatan adalah contoh paling nyata dari personalisasi politik yang menjadi fenomena hampir di semua partai politik Indonesia. Boleh disimpulkan bahwa partai politik mengalami krisis kepercayaan diri ketika harus berpisah dari pemimpinnya. Dan memborbardir kesadaran massa hingga pada tingkat pembentukan mitos dan sakralisasi figur politik tertentu. Inilah kemudian yang disebut sebagai personalisasi politik, yakni budaya politik tradisional yang dipertahankan demi menjaga stabilitas kekuasaan dengan mencibirkan faktor pencerdasan di dalamnya.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kinerja para penegak hukum. Berbagai kasus yang diliputi oleh praktik korupsi menjadi ciri yang inheren pada setiap proses hukum yang berjalan. Sehingga, tak jarang peradilan hanya sekadar aksesoris yang menutupi realitas sesungguhnya: ketidakadilan.

Di kesempatan lain, sektor ekonomi juga mengalami pengabaian yang tak kalah kronis. Berbagai momentum penting yang signifikan bagi upaya pemulihan menghadapi kendala yang tak kecil. Pola ekonomi rente masih menjadi ciri utama dalam orientasi pembangunan Dunia Ketiga, termasuk di Indonesia. Di samping sejumlah kebijakan ekonomi yang lebih mengesankan pemanjaan terhadap para pemilik modal besar yang membangun hubungan kerja sama sebagai komprador dari negara-negara maju. Kondisi ini pula yang membuat ketidakpuasan publik mengalami peluapan dan berakibat pada ketidakpuasan yang massif. Detonasi atas realitas semacam ini tentu hanya tinggal menunggu waku yang tidak terlampau lama.

Dalam konteks kebudayaan, etnik lokal dan agama-agama tradisonal yang mengalami kejutan budaya juga tak cukup sigap menghadapi perubahan yang terlalu cepat. Karenanya, penguatan politik identitas bukan hanya sekadar perluasan pengaruh dari identitas yang dimilikinya, tapi juga dimotivasi oleh ancaman yang dikhawatirkan memusnahkan identitas akibat serbuan budaya luar. Terlebih, seperti diuraikan oleh Risang Rimbatmaja (Sinar Harapan, 7 Maret 2002), budaya pop menyerbu hampir seluruh lapisan masyarakat dengan mengeliminasi identitas lokal yang sudah ada sebelumnya. Ancaman menjadi kian hebat di saat budaya pop mengembangkan tradisi individual baru dengan menekankan aspek privat dan memarginalkan ranah publik yang bisa meningkatkan kepedulian antarsesama.

Frustrasi dan Sinisme Sosial

Di tengah lingkungan global yang tidak kondusif disertai dengan ancaman partikularitas yang menguat lewat etnonasionalisme, negara dipastikan mengalami kecanggungan. Ketidakpercayaan diri untuk mengartikulasikan kebijakan negara membuat instrumen pendukung kelembagaan bergerak sendiri tanpa kontrol. Celakanya, negara yang memiliki otoritas yang absah sekaligus hak koersi, seperti mengalami impotensi dan tak bisa berbuat apa-apa. Tuduhan keterlibatan pihak asing yang dianggap ambil bagian dalam proyek balkanisasi di Indonesia, boleh jadi memang ada. Tapi kenyataan yang sesungguhnya terjadi berangkat dari kegagalan institusi politik yang ada di Indonesia sendiri dalam mengendalikan setiap perubahan yang terjadi. Utamanya, tentu saja menyangkut usaha perbaikan kesejahteraan warganegara, pembentukan pemerintahan yang bersih, dan pembangunan karakter nasional yang adaptif terhadap identitas lokal. Realitasnya, gejala yang muncul hanya memperkuat sinyalemen tentang negara yang diurus secara berantakan. Hingga pada tingkat tertentu menutup ekspektasi masyarakat tentang kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Akan tetapi, harapan itu bukannya tidak ada. Gerakan reformasi yang digalang pada tahun 1998 sesungguhnya bisa dijadikan sebagai momentum baru untuk menggerakkan proses demokratisasi secara radikal. Ciri-ciri perubahan yang diungkapkan Huntington dalam The Third Wave: Democratization mendekati kesempurnaannya dalam membaca situasi kontekstual Indonesia pada waktu itu.

Akan tetapi, transisi yang belum lama berjalan ternyata tak memiliki kandungan dosis perubahan yang cukup signifikan--untuk tidak mengatakan miskin radikalisme. Yang terjadi adalah, sebuah pembelotan--atau bahkan pemutarbalikan atas gerak reformasi. Transisi berlangsung dalam sebuah hipotesa berjudul transplacement, di mana perubahan rezim benar-benar terjadi, tapi kekuatan politik lama masih dominan bercokol di dalamnya. Akibatnya, bisa dipahami bila transformasi politik berjalan terseok-seok. Perilaku politik juga tak banyak berubah yang disebabkan oleh aktor-aktor perubahan membinasakan diri dalam kubang KKN yang sama dengan rezim sebelumnya.

Lamanya kondisi ini berlangsung tentu saja memecah konsentrasi publik untuk terus menerus melakukan kontrol. Ada kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi. Sayangnya, kekuatan demokrasi baru tak punya banyak kekuatan kapital untuk melakukan pemulihan semacam ini. Keadaan demikianlah yang akhirnya membuat kekuatan politik lama mengambil celah kesempatan dengan melakukan demoralisasi terhadap rezim demokrasi baru.

Lantas, dalam situasi semacam ini, ke mana masyarakat akan bergerak?

Keadaan seperti inilah yang kemudian melahirkan frustasi massif yang meliputi penduduk di kota maupun desa. Sinisme sosial meningkat seiring dengan menurunnya derajat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku-pelaku politik dan aparat birokrasi yang bertugas melakukan pengelolaan negara.

Dalam jangka waktu yang lama, keadaan semacam ini bisa melahirkan dua tipe masyarakat. Pertama, menjadi masyarakat berbudaya parokial, tepat ketika agama dan faktor-faktor kebudayaan lainnya mengajarkan para pengikutnya untuk menjadi fatalis. Di mana setiap kesulitan yang menimpa harus dilihat dalam kacamata ujian Tuhan terhadap umatnya.

Atau kedua, di mana masyarakat mengalami radikalisme yang mengembangbiakkan benih atau potensi revolusioner yang siap dituai dalam rentang waktu yang cukup. Agama serta faktor kebudayaan juga pada batas tertentu terlibat dalam melahirkan kekuatan penafsir baru yang merekonstruksi cara berpikir konvensional dalam memahami ajaran agama. Lingkungan sosial yang terus menerus dihujani oleh kemunculan paradigma baru semacam inilah yang membuat masyarakat bisa mengalami perubahan secara cepat dan radikal.

Akan tetapi, tentu saja--sebagaimana dipahami banyak para pemerhati revolusi--benih-benih memang boleh ada. Tapi untuk mengubah potensi revolusi menjadi revolusi itu sendiri dibutuhkan kondisi yang secara kondusif mendukung. Di samping membutuhkan kemunculan kekuatan personal yang mampu memintal benih-benih itu benar-benar bisa dituai.

Kecuali itu, deprivasi relatif di berbagai sektor perlu diciptakan secara memadai. Dan sayangnya, momentum yang pernah muncul di tahun 1998 lalu, tak termanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan perubahan secara lebih mendasar. Sehingga, kekuatan politik lama masih bisa berkesempatan masuk sebagai ornamen lain dari rezim baru yang berkuasa--dan berdampak langsung sebagai kendala bagi proyek demokratisasi di Indonesia.

Puncaknya, bila sudah sampai pada satu momentum tertentu di mana kepercayaan masyarakat sudah benar-benar menyentuh titik nadir, agaknya segala kemungkinan harus siap untuk dibuka. Tentu saja kita mesti menghormati aturan main dan prosedur yang berlaku. Tapi bila prosedur dan segala atutran yang ada justru gagal untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tengah himpitan global dan kebusukan negara, sepertinya revolusi mesti menjadi pisau analisis baru yang harus siap diasah sebagai sebuah konsep yang matang.

Karena, seperti banyak diketahui, revolusi tak jarang melahirkan rezim baru yang justru jauh lebih otoriter dibandingkan dengan yang pernah ada sebelumnya. Kita tidak membutuhkan revolusi semacam ini. Yang dibutuhkan adalah sebuah revolusi damai, tanpa darah. Di mana rakyat terlibat sebagai partisipan utama yang menjadi sokoguru perubahan fundamental di Indonesia. Bahwa, di dalamnya mengisyaratkan perubahan struktur sosial dan politik, mungkin tak bisa dihindari. Yang mesti dihindari adalah, bila revolusi berubah wujud sebagai rahim bagi rezim totaliter baru bernama: junta militer.

Penulis adalah Associate Director CPPS Universitas Paramadina.

________________________________________________

SELAMAT TINGGAL REVOLUSI

Oleh Indra J. Piliang
Opini Sinar Harapan, Rabu, 3 April 2002

Sjahrir (Gamma, 21-27 Januari) memperingatkan kita tentang gejala revolusi sosial yang akan terjadi, akibat justice black market. M. Alfan Alfian (Kontan, 04-02-02) menulis,"...Masih menjadi misteri, memang, apakah masyarakat bisa menempatkan dirinya dengan tepat di tengah ketidakpastian dan iming-iming revolusi sosial...".

Tempat masyarakat inilah yang kurang dijelaskan oleh Alfan. Ide revolusi sosial padahal makin menyemak pascarezim Gus Dur. Benturan antartokoh politik meruyak. Sebaliknya sikap apatis rakyat terhadap elite menggumpal. Stateless bahkan dilansir, mengingat jauhnya jarak yang terbentang antara warga negara dengan penyelenggara negara. Urusan kenegaraan, nyaris imun dari realitas kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, gagasan revolusi sosial diungkap aktivis pembela kaum miskin kota Wardah Haviz dalam wawancara radio. Gagasan itu juga meluncur dari kelompok politisi muda lintas partai--kecuali Partai Golkar--ketika diskusi akhir tahun BEM UI. MS Ka’ban, termasuk di antaranya. Dalam wawancara di televisi, Setiawan Djody juga mengungkapkan perihal yang sama, yang mungkin juga berkaitan dengan image kelompok musiknya, Kantata Revolvere.

Ada yang mengartikan revolusi itu sebagai pergantian generasi elite politik, ada juga yang berpikiran dalam kerangka peremajaan birokrasi. Dengan demikian, belum begitu jelas "model" revolusi sosial seperti apa yang diinginkan atau diprediksikan oleh berbagai kalangan kelas menengah profesional itu.

Theda Skocpol, dalam bukunya Social Revolution in the Modern World, mengajukan pertanyaan menarik. "Begitu banyak negara-negara miskin di Dunia Ketiga, tetapi revolusi-revolusi hanya terjadi di sebagian kecil negara, dan tidak benar-benar dibutuhkan di negara paling miskin. Mengapa revolusi sosial terjadi di Cina dan Vietnam, tetapi tidak terjadi di India dan Indonesia?" Skocpol menjawab sendiri pertanyaan itu dengan mengutip Leon Trotsky: "The mere existence of privation is not enough to cause an insurrection; if it were, the masses would be always in revolt!" (1995: 260).

Orang-orang lapar yang membutuhkan roti atau nasi, tidak selamanya menggelar revolusi. Kenapa?

Pertama, substansi teori atau bahkan ide revolusioner telah menjadi milik intelektual dan kelas menengah kota (urban rich class-URC). Dalam terminologi klasik, mereka bagian dari kelas borjuasi, tetapi bukan pemilik kekuasaan.

Kebanyakan kelas menengah kita memang tidak berpucuk, sekaligus tidak berakar. Sebagian malah hanya perpanjangan tangan dari kelompok elite dominan (the rulling class). Akibatnya, gagasan revolusi tak punya pengaruh banyak.

Pembantaian Tiananmen sudah menunjukkan kepada dunia, betapa kelompok menengah kota saja, katakanlah mahasiswa, akan habis dalam sekejap, ketika bergerak dalam kerangka revolusi pemikiran dan tuntutan reformasi, dalam berhadapan dengan Tentara Merah. Kondisi Indonesia menunjukkan betapa ide-ide revolusioner hanya sebatas teori, atau retorika, dalam demonstrasi dan diskusi.

Kedua, terputusnya rantai gagasan antara "juru bicara" revolusi sosial dengan massa di pedesaan. Padahal, dalam sejarah revolusi sosial Indonesia, barisan kaum tani miskin adalah penggerak utama revolusi sosial dengan amunisi land reform dan anti kepada "tujuh setan kota", serta strategi "desa mengepung kota". Indonesia cukup kaya dengan literatur revolusi petani, juga kalangan pedesaan (para menak dan jawara) juga pemuda dan ulama, dalam mendekonstuksi stratifikasi sosial.

Studi yang dilakukan oleh Antony Reid, Anton Lucas, Sartono Kartodidjo, Benedict Anderson, Robert Brison Cribb, dan lain-lain, telah menunjukkan bagaimana revolusi sosial terjadi di tingkat lokal, baik desa maupun kota. Tetapi, sekali lagi, tidak berlangsung secara nasional.

Berbagai revolusi sosial itu juga menunjukkan tidak terjadinya perubahan mendasar pasca revolusi (rekonstruksi sosial), baik karena kelompok revolusioner itu terbunuh berhadapan dengan militer (kolonial atau pribumi), maupun akibat konsolidasi dari pihak-pihak yang mereka serang. Revolusi dalam banyak hal sering memakan anaknya sendiri.

Sekalipun Skocpol percaya bahwa kekuatan-kekuatan revolusioner petani hanya bisa berhasil apabila dibantu oleh kelompok-kelompok profesional yang membangun organisasi revolusioner, tetap saja di Indonesia terhalang oleh tembok besar hyper-modernisme yang memperkokoh pilar individualisme. Modernisme telah melahirkan ambigu kebudayaan, ketika individualitas membelah masyarakat, bahkan melahirkan kultus individu. Rasionalitas justru terkubur.

Yang terjadi bukan lagi solidaritas sesama warga miskin, melainkan lebih banyak warga miskin yang menjadi pengikut fanatik pemimpin A, akan mudah untuk menyerang warga miskin pemimpin B. Bukan rahasia lagi kalau "benturan sosial" yang sempat terjadi selama reformasi lebih pada rebutan antar pemimpin yang didukung massa rakyat tertentu, ketimbang melihatnya dari perspektif Marxis: perbenturan antar kelas. Elite yang terbelah, diikuti massa yang terbelah, akan menyulitkan masuknya pikiran-pikiran revolusi kelas/struktural.

Ketiga, adanya dua elemen bangsa yang antipati kepada gagasan atau aksi revolusi, yaitu militer dan mayoritas penduduk beragama Islam. Sekalipun ulama Aceh pernah bergabung dengan kelompok pemuda sosialis dalam revolusi sosial tahun 1946, tetap saja kepentingan utamanya adalah menggeser peranan kelompok uleebalang.

Makanya, dalam berbagai kasus revolusi sosial yang digerakkan oleh kelompok Marxis, kedua elemen itu nyaris bersatu. Memang, revolusi Islam Iran tahun 1979 menunjukkan betapa berbagai kalangan intelektual kota, mahasiswa, usahawan, pekerja, kaum miskin kota, dan para mullah bergabung menjadi kekuatan revolusioner, tetapi ciri kekuasaan yang ditumbangkan adalah rezim aristokrasi-diktatorial yang disokong oleh kapitalisme global USA.

Agak sulit menemukan kondisi prarevolusi Iran di Indonesia sekarang, mengingat sejumlah daerah justru hidup dengan tradisi warisan aristokrasi etnik. Unsur etnik boleh jadi lebih menonjol sekarang ini, ketimbang unsur kesamaan agama.

Seperti ditulis Skocpol, revolusi lebih dari sekadar perjuangan ideologi, apakah di kalangan agamawan ataupun di kalangan kaum Marxis. Kaum Marxis lebih banyak berhasil dalam revolusi, ketika menggabungkan nasionalisme dan perjuangan kelas, seperti di Cuba, Nigaragua dan Vietnam. Tradisi ahlul sunah wal jamaah di Indonesia relatif kering dari ide-ide revolusi.

Gagasan revolusi sosial sulit dijadikan sebagai sesuatu yang empirik. Revolusi hanyalah kata paling keras yang tersedia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menunjukkan sebuah sikap yang ingin mengubah kesadaran masyarakat. Apabila gagasan revolusi hadir di tubuh militer, bukankah yang terjadi sekedar kudeta kekuasaan saja? Kalau gagasan itu mencuat dari kelompok Islam, akan mudah sekali dilabeli sebagai Islam Fundamentalis.

Pesimis atas revolusi, Gunawan Muhammad memberi judul bukunya, "Setelah Revolusi Tak Ada Lagi" (2002), yang diambil dari artikel yang ditulis tahun 1994 (Jurnal Kalam, edisi I). GM mengutip perkataan skeptis Yuri Zhivago, aktor dalam novel Boris Paternak, "Membentuk kembali hidup! Orang yang bisa ngomong begitu tidak pernah paham sedikitpun apa itu hidup, mereka tak pernah merasakan nafasnya, jantungnya..."

Revolusi sosial yang banyak disebut oleh kelas menengah kota, akhirnya, hanya symptom dari frustrasi kelas menengah semata, ketimbang usaha pencarian jalan untuk menyelesaikan masalah demi masalah.

Penulis adalah peneliti CSIS, Jakarta.

ARGUMENTASI KESETARAAN EKONOMI

2002-03-19T09:11:00.000-08:00

Argumentasi Kesetaraan Ekonomi

Oleh Agus Haryadi
Opini Sinar Harapan, Selasa, 19 Maret 2002

Kemiskinan bukan lagi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dunia memiliki begitu banyak sumber daya material dan alam, teknologi, serta manusia untuk menciptakan sebuah dunia yang bebas kemiskinan dalam jangka waktu kurang dari satu generasi. Hal ini bukanlah sebuah idealisme maya, namun sebuah tujuan praktis dan dapat dicapai.

UNDP dalam Pengantar Human Development Report: 1997

*****

Krisis berkepanjangan--entah sudah memasuki episode yang ke berapa--belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya di Indonesia. Berbeda dari negara-negara ASEAN umumnya, Indonesia agaknya mengalami pengecualian dilihat dari lambatnya upaya penanggulangan dan minimnya pembenahan di tingkat kelembagaan politik dan ekonomi.

Mesti diakui ada banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintahan, semenjak mantan Presiden Soeharto mengalami kejatuhan pada pertengahan 1998. Dosis reformasi ternyata tidak cukup untuk sekadar memulihkan keadaan seperti semula, karena kendala yang muncul dari kekuatan rezim lama masih berpengaruh kuat dalam konstelasi politik dan tubuh birokrasi. Signifikansi perubahan boleh dibilang tidak ada kecuali, hanya untuk memenuhi syarat minimal transformasi di tingkat pelaku--bukan perilaku--politik.

Sementara, di dunia internasional, Indonesia semakin terpuruk dengan kalkulasi angka kemiskinan absolut yang semakin meningkat. Dari seluruh penduduk miskin di dunia--menurut laporan World Bank tahun 1998--80% di antaranya didominasi oleh "hanya" 12 negara asal Dunia Ketiga. Indonesia menduduki peringkat ke-6 setelah India, Cina, Brasil, Nigeria, dan Ethiopia--diikuti oleh Filipina, Pakistan, Kenya, Meksiko, Peru, dan Nepal. Celakanya, "prestasi" itu diperburuk dengan sejumlah skandal korupsi yang menimpa para pimpinan lembaga politik. Mulai dari status tersangka yang disandang oleh ketua lembaga legislatif, hingga aturan main yang serba tak jelas dalam penggunaan dana publik oleh keluarga pejabat di lembaga eksekutif.

Meski sudah tiga presiden baru--semenjak krisis moneter pada 1998 meledak--berkeras mengatasi gelombang anjloknya nilai rupiah, tak satu pun yang mampu mendongkrak mata uang tersebut ke posisi yang layak. Bahkan sempat pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, rupiah justru lebih anjlok dibanding pendahulunya, Habibie. Sementara, pemerintahan Megawati seperti mengalami gegar kekuasaan yang membuatnya statis, praktis tak bisa bergerak ke mana-mana. Apa yang sesungguhnya tengah terjadi di Indonesia hingga resep yang disampaikan oleh para ekonom kawakan kandas terempas?

Tulisan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat sebuah analisis konklusif, apalagi solutif. Akan tetapi, sekadar mengurai sebuah narasi yang menegaskan hipotesis penting tentang komponen pemerataan ekonomi--disertai urgensinya, dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dengan tetap mengandaikan pertumbuhan sebagai variabel strategis di dalamnya. Gagasan ini dipicu oleh maraknya kesenjangan yang hebat akibat obsesi pertumbuhan yang sering diikuti oleh pengabaian serius terhadap kesejahteraan sosial. Akumulasi permasalahan ini mengompleks seiring dengan rapuhnya pranata ekonomi publik, dengan kemarahan kolektif sebagai puncaknya.

Keadilan Distributif

Di tengah minimnya pendapatan masyarakat, pengurangan subsidi atas BBM dan listrik sama sekali bukan langkah populis. Bahkan, berpotensi memicu demoralisasi atas pemerintah dalam mengelola negara. Gejala ini mulai tampak--dan agaknya kian meningkat menjelang Sidang Tahunan MPR mendatang, meskipun tak akan sampai berakibat pada jatuhnya Megawati dari kursi kepresidenan.

Alasan dinaikkannya harga BBM memang terbilang klise. Selain soal rentannya penyelundupan ke negara tetangga dan rendahnya harga minyak Indonesia dibanding pasaran internasional--yang jelas, argumentasi ini juga diajukan di bawah tekanan internasional dan di tengah pemberian subsidi oleh pemerintah dalam jumlah yang sangat besar kepada para konglomerat yang tak sanggup melunasi utang-utangnya. Jumlahnya pun berkali lipat dibanding subsidi yang dicabut pemerintah dari sektor BBM. Realitas semacam ini bukan hanya mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam memahami prioritas dan tujuan rasional pembangunan, tapi juga secara kasar melukai cita rasa keadilan masyarakat lewat intimidasi struktural yang memanipulasi kebijakan sosial dari agregasi kepentingan publik. Bukan sekadar deviasi dalam merumuskan orientasi pembangunan, bahkan pemerintah nyata-nyata mengubah kelamin dirinya menjadi piranti kekerasan yang secara optimal dimanfaatkan oleh para pemilik modal besar.

Keadaan semacam ini tak ubahnya dengan kondisi yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia--dan Dunia Ketiga pada umumnya. Di mana pertumbuhan ekonomi bergerak cepat, namun pemerataan menjadi prioritas yang tidak terlalu mendesak. Bahkan, hampir-hampir tuntutan distribusi kemakmuran tak masuk dalam skala prioritas pembangunan yang dibangun lewat asumsi-asumsi yang tidak tepat.

Repetisi kebijakan sosial yang memprioritaskan kembali sebagian kecil anggota masyarakat pengendali kapital di masa sekarang hanya akan mengulangi kegagalan yang pernah terjadi di era Orde Baru lalu. Di mana pertumbuhan menjadi tujuan pembangunan yang penuh ambisi mengejar kalkulasi-kalkulasi ekonomi sambil mengeliminasi faktor pembangunan manusia di dalamnya. Akibatnya, dalam rentang waktu yang panjang justru mengancam pembangunan ekonomi secara keseluruhan dalam bentuk kerusakan yang massif.

Gagasan Kwik Kian Gie untuk menuntut pengembalian utang para konglomerat yang menemui kendala hebat dari jajaran kementerian lainnya, jelas memperkuat sinyalemen minimnya keberpihakan para pejabat pemerintahan terhadap kepentingan publik. Bahkan sebaliknya, mengalokasikan kembali sejumlah besar dana untuk merekapitalisasi para konglomerat yang gagal mengelola keuangannya.

Sandungan semacam ini dapat dipastikan bukan perkara sederhana. Hal ini menyangkut visi kabinet yang secara terbuka menantang rasa keadilan mayarakat. Rumusan-rumusan baru yang semestinya lahir adalah formasi kebijakan yang secara akomodatif mampu menampung rasionalitas kebutuhan masyarakat secara luas. Bukan justru mengesampingkan variabel penting sebagian besar warga negara dalam kontribusinya terhadap pembangunan.

Oleh karena itu, tuntutan kesejahteraan dan keadilan sosial lewat redistribusi kemakmuran dan relokasi kapital menjadi realitas niscaya dalam menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kemiskinan tak semata-mata soal kebudayaan, tapi juga meliputi kegagalan institusionalisasi politik dan pembangunan struktur ekonomi. Bila pembangunan hanya diarahkan pada tingginya pertumbuhan--dengan mengesampingkan faktor penting pemerataan, maka menjadi kemestian sejarah bila kesenjangan menjadi ciri yang menyertai formasi sosial. Dalam jangka panjang berakibat pada pembusukan dan diintegrasi sosial yang parah.

Argumentasi Kesetaraan

Hal utama dalam tuntutan warga atas negara adalah keadilan. Yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan kedermawanan atau rasa belas kasihan dari sekelompok kecil warga yang mendapatkan keuntungan dari sistem sosial-politik yang tidak adil. Melainkan dibukanya kesempatan yang sama bagi segenap warga negara untuk terlibat dalam seluruh akses pengelolaan aset dan kapital. Sehingga, warga negara mendapat garansi penuh untuk secara efektif menggerakkan roda perekonomiannya secara mandiri, tanpa intervensi negara yang justru seringkali membonceng kepentingan para pemilik modal besar.

Dilema pertaruhan antara pertumbuhan yang dikonfrontasikan dengan pemerataan, sama sekali tidak relevan.

Seakan prioritas atas pemerataan akan berakibat buruk pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Asumsi ini banyak diyakini oleh kalangan ekonom klasik yang membuat kebijakan ekonomi berorientasi semata-mata pada pemanjaan atas segelintir elite ekonomi. Kecuali itu, kebijakan sosial semacam ini juga membuka peluang bagi terjadinya pengambilan keuntungan sepihak oleh kalangan birokrasi dari kerja samanya yang dibangun bersama para pemilik modal.

Yang jelas, dalam pengalaman banyak negara, lewat serangkaian kebijakan yang tepat, seluruh warganegara dapat terus berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Seandainya hal ini terjadi, maka tingkat kemiskinan bisa diturunkan seiring dengan bergeraknya roda perekonomian dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara simultan (Michael Bruno: 1995).

Justru yang seringkali terjadi adalah, orientasi kebijakan yang melulu disandarkan pada pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang tinggi, menampilkan realitas kesenjangan yang akut di pihak lain. Argumentasi kesetaraan ekonomi--tidak dalam konstruksi pemahaman kalangan Leninis, melainkan tuntutan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam aktivitas produksi--diajukan dengan menaruh tanda tanya besar terhadap kebijakan yang berfokus semata-mata pada kuantitasi pendapatan nasional.

Michael P. Todaro (2000) dengan sangat lugas mengembangkan alasan pentingnya pemerataan. Pertama, dalam tinjauan etis, negara jelas gagal menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan ketika keberpihakan justru diberikan kepada segelintir anggota warganegara. Kedua, kesenjangan hanya akan berakibat pada kian menipisnya kemungkinan masyarakat miskin memperoleh kredit.

Ketiga, berdasar observasi dan data empirik yang diambil dari Dunia Ketiga, para pemilik modal di tingkat lokal tidak bisa banyak diharapkan untuk meningkatkan capital stock yang mampu mengekstensifikasi sektor produksi dan membuka ruang bagi lahan pekerjaan baru. Yang sering terjadi adalah keadaan sebaliknya, di mana pola konsumsi barang-barang mewah hasil import menjadi ciri yang melekat dalam kelas pemilik modal di negara berkembang. Kondisi ini secara kondusif juga didukung oleh pola kebijakan rente yang menumbuhsuburkan korupsi dan kolusi dalam jumlah yang fantastis di kalangan politisi dan aparat birokrasi. Lebih celakanya lagi, terjadi kecenderungan tinggi para pemilik modal Dunia Ketiga untuk menginvestasikan dan menabung uang ke luar negeri. Akibatnya, akumulasi kekayaan sama sekali tak digunakan untuk menyuburkan investasi dalam negeri, melainkan memunculkan pelarian modal (capital flight) ke luar negeri.

Keempat, rendahnya pendapatan sebagian besar warganegara hanya akan mewujudkan masyarakat dengan kualitas hidup yang rendah. Hal demikian berarti akan semakin minim pula produktivitas ekonomi mereka. Kelima, semua usaha yang dioptimalisasikan bagi kapitalisasi sebagian besar warga negara akan memberikan stimulus efektif bagi terberdayakannya perdagangan domestik. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam jangka panjang.

Jadi, bila pemerintah mengonsentrasikan perhatiannya pada peningkatan produksi lokal; optimalisasi perdagangan domestik; penciptaan lapangan kerja baru; dan kenaikan tajam modal, investasi, dan tabungan masyarakat, maka kesempatan bagi masyarakat luaslah yang mesti dibuka. Bukan segelintir pemilik modal yang justru mengakselerasi pembusukan akibat keengganan untuk memperkuat basis infrastruktur ekonomi nasional.

Terakhir--sebagaimana kutipan pendahuluan di muka, kemiskinan semestinya bukan lagi sesuatu yang tak dapat dielakkan. Dunia--dan Indonesia khususnya, memiliki sumber daya material, alam dan teknologi yang mampu membebaskan manusia dari kemiskinan dalam tempo singkat: kurang dari satu generasi! Hal ini sama sekali bukan idealisme maya ataupun utopis, namun sebuah tujuan praktis, pragmatis, dan bisa dicapai. Yang dibutuhkan cuma satu, kesungguhan.

Penulis adalah Associate Director CPPS Universitas Paramadina.

DARI HEGEMONI KE DOMINASI

2002-03-07T09:03:00.000-08:00

DARI HEGEMONI KE DOMINASI

Oleh Agus Haryadi
Opini Sinar Harapan, Kamis, 7 Maret 2002

Sejak keruntuhan Soviet dan hegemoninya di sejumlah kawasan, praktis tinggal Amerika Serikat bersama para sekutunya--para pengabdi pasar bebas garis keras, yang menjadi satu-satunya kekuatan adidaya dunia. Tentu saja kemenangan itu tak semata-mata resultan dari persaingan senjata berat antara kedua polar adidaya sebelumnya. Melainkan juga ditunjang oleh persaingan internasionalisasi gagasan antara sosialisme dan kapitalisme yang sama-sama berharap banyak dari efek global.

Dari kemenangannya, negara-negara pengabdi pasar bebas bisa dengan pongah melempar senyum sinis kepada lawan-lawan lamanya. Sosialisme telah mati, dan takkan pernah bangkit kembali.

Sebagai ideologi, pemikiran yang berakar dari sosialisme dianggap gagal menampilkan performa terbaiknya dalam membangun ekuilibrium ekonomi-politik tatanan global--di samping meresonansi berbagai prasangka yang menuduhnya sebagai ideologi utopis yang melahirkan absurditas di banyak episode zaman.

Kemenangan Amerika telah menjadi semacam historical block baru--sebuah momentum kesejarahan yang menandai kemenangan seperangkat prinsip-prinsip ekonomi-politik: demokrasi dan pasar bebas (Noam Chomsky: 1999).

Sekaligus membuktikan kebenaran argumentasi Fukuyama yang menyebutnya sebagai the end of history--hipotesa yang meyakini dunia telah berhenti berputar dan filsafat Hegel telah mentok berdialektika dalam kapitalisme yang menjadi neuron peradaban.

Demikian pula, banyak analis mensinyalir konklusi yang menyebut sistem kapitalisme internasional sebagai akhir peradaban manusia dengan hanya mengandalkan premis-premis sederhana yang dimenangkan kapitalisme, sebagai tindakan yang terlalu simplistis. Hal demikian menegasikan realitas lain bahwa kegagalan sosialisme secara fundamental lebih bermuasal pada ketidakmampuannya beradaptasi dengan ekologi zaman yang berubah cepat.

Logika ilmiah yang menjunjung tinggi rasionalitas dan pembaruan tertolak oleh penjara doktrin-doktrin usang yang terobsesi melahirkan masyarakat tanpa kelas. Uni Soviet, dan sejumlah negara Leninis lainnya, berlabuh pada kesimpulan yang sama sekali menyimpang dari gagasan-gagasan dasar mengenai sosialisme.

Mereka menolak otokritik, pembaruan, revisi. Dan menjadikan negara serta merta sebagai penafsir tunggal ideologi yang membuatnya menjadi kaku, sama sekali jauh dari kesan fleksibel.

Gerak zaman yang berubah, tak lagi diacuhkan; manusia berjalan dan bergerak dalam lorong mekanik sebagai robot-robot industri; dan utamanya, didukung oleh penggunaan piranti koersi dari sistem pemerintahan totaliter sebagai variabel dominan dalam mengelola konflik dalam masyarakat. Tak ada cara lain yang bisa digunakan dalam membaca aksara kritik kecuali, tindakan subversi.

Krisis yang terjadi dalam tubuh sosialisme semestinya dimengerti dalam kacamata yang lebih jernih. Bahwa, di balik sebagian besar analisis yang menyebut sosialisme gagal membangun ekuilibrium global, tersembunyi faktor lain yang lebih fundamental dalam menginisiasi kegagalan tersebut: menolak pembaruan.

Di lembaran lain, sejarah peradaban manusia yang mengurai anatomi kapitalisme internasional juga tak lepas dari persoalan yang sama, yaitu berlangsungnya gelombang krisis yang hingga hari ini justru tak menunjukkan tanda-tanda akan surut.

Sekurang-kurangnya, kesenjangan sosial yang terjadi pada skala internasional mengindikasikan problem yang maha serius dari sistem kapitalisme. Timpangnya pendapatan antara negara metropolis dengan satelitnya dalam rasio 61:1 (Human Development Report, UNDP: 1994), menguatarakan sinyalemen kuat yang menegaskan berlangsungnya perampasan surplus dalam nominal yang terbilang fantastis dari negara berkembang, yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Tak ubahnya dengan sistem kolonialisme masa lalu, maka kapitalisme internasional pada hari ini melakukan eksploitasi yang sama sekali tak berbeda dari yang pernah dilakukan para pendahulunya. Yang membedakannya, hanya terletak pada kemampuan membentuk pencitraan diri dengan menghapus kesan predator dari relasi ekonomi negara-negara Utara dan Selatan.

Jauh sebelumnya, krisis kapitalisme juga pernah terjadi dengan menelan korban yang jauh lebih besar. Terlepas dari detonator yang meletupkan Perang Dunia I dan II, di dalamnya terkandung konflik yang diinisiasi oleh kepentingan perebutan kapital dari negara-negara kolonialis pada waktu itu terhadap negara-negara terjajah.

Luka sejarah itu belum sembuh benar ketika Perang Dunia yang mengambil korban dari sebagian besar Dunia Ketiga, langsung diikuti oleh relokasi eksploitasi sumber daya alam melalui sejumlah perusahaan multinasional yang mengemban misi kolonialisme baru.

Tak berhenti pada episode itu, problem serius berikutnya muncul belakangan ini yang dimotivasi oleh kekhawatiran Amerika Serikat atas kemungkinan munculnya kekuatan lain yang berpotensi memberi ancaman bagi kepentingan nasional negara pionir pasar bebas tersebut.

Sangat mudah dipahami bila orang sekaliber Huntington jauh-jauh hari sudah mengingatkan besarnya kemungkinan benturan peradaban yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat dan negara-negara liberal lainnya.

Sikap yang cenderung paranoid itu dalam banyak segi sesungguhnya bisa berakibat fatal bagi Amerika Serikat sendiri. Sekurang-kurangnya, sikap reaktif, emosional, dan tergesa-gesa akan jauh lebih mendominasi setiap alternatif yang dipilih ketimbang pilihan-pilihan rasional.

Akibatnya, pola hegemoni yang sebelumnya digunakan dalam meredam kekuatan adidaya Uni Soviet berganti "kelamin" menjadi dominasi. Di mana kekuatan koersi mengalami optimalisasi pendayagunaan dalam mematahkan setiap kekuatan lain yang muncul di luar dirinya.

Fenomena penyerangan Afghanistan sendiri mengandung sikap tersirat Amerika Serikat yang mengalami perubahan mendasar dalam mengelola hegemoninya. Bila sebelumnya persaingan gagasan diandalkan untuk menancapkan pengaruhnya ke banyak negara, maka hari ini justru bergeser pada ranah yang sama sekali berseberangan.

Kalau Amerika Serikat tetap dalam konsistensinya sebagai guru demokrasi dan penegakan HAM, maka yang seharusnya dilakukan adalah meminta PBB untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerangan WTC untuk dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Bukan sebaliknya, bertindak di luar jangkauan hukum demi sekadar melepas syahwat kekuasaan sebagai negara adikuasa yang merasa bisa berbuat apa saja.

Reaksi yang sama juga terjadi di sejumlah negara lain. Filipina adalah contoh paling akurat untuk menyampaikan narasi baru, bahwa Dunia Ketiga memiliki haknya sendiri untuk menentukan sikap.

Self determination right--sebagai bagian dari pelajaran hak asasi yang diajarkan Amerika, justru mendapati keteladanan terburuk dari sang guru. Bukan menarik mundur pasukannya, Amerika justru nekat memprovokasi rakyat Filipina untuk meyakinkan bahwa yang dilakukannya adalah bagian dari usaha penghancuran gerakan terorisme di Moro.

Akibatnya, bukan hanya kecaman yang dihadapi Amerika. Melainkan gelombang aksi demonstrasi terpaksa ikut menjadi cara lain untuk mengusir pola dominasi baru negara-negara maju. Keadaan semacam ini tentu saja berakibat kontraproduktif bagi Amerika yang berhadapan dengan perlawanan kolektif dari masyarakat internasional, sekalipun diam-diam. Sekaligus membuka jati diri Amerika Serikat yang hobi bermain dadu dengan kekuatan militernya--yang memberikan kepuasan bagi dirinya sendiri, tapi tidak bagi negara-negara lain.

Perubahan paradigma sejenis ini tentu layak mengundang kecurigaan. Apa yang sesungguhnya tengah terjadi sehingga Amerika Serikat seringkali mudah terpancing untuk menggunakan kekuatan koersinya dalam membungkam negara-negara lain yang dianggapnya memberikan ancaman--meskipun diketahui negara-negara yang dimaksud sama sekali tak layak untuk dicurigai akibat kemiskinan yang diderita dalam kurun waktu yang panjang.

Ada beberapa kemungkinan analisis yang umumnya dikembangkan oleh para analis politik dan ekonomi internasional. Pertama, menyangkut kebutuhan Amerika Serikat untuk menciptakan soliditas warganya lewat pembentukan persepsi acaman. Sehingga, ada semacam kebutuhan dari pemerintah untuk senantiasa menempatkan faktor eksternal sebagai kekuatan yang sewaktu-waktu bisa mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

Pada saat yang sama, persepsi yang dibentuk menemui arsiran kepentingan dalam momentum penyerangan WTC di New York. Dampaknya secara langsung dihadapi oleh negara-negara yang selama ini dituduh sebagai gudang teroris. Terma teroris sendiri dalam konteks ini memunculkan polemik lama seputar siapa sesungguhnya yang layak untuk digantungi stempel teroris.

Adakah aksi penyerangan teroris terhadap Gedung Kembar WTC di New York justru merupakan reaksi dari prolog soft terorism yang sempat dimainkan di atas panggung dunia internasional dengan dalang utamanya masih dengan aktor yang sama, Amerika.

Tentu hal ini masih banyak mengundang perdebatan panjang. Tapi, fakta yang paling jelas mengemuka adalah, telah terjadinya manipulasi kesadaran yang meliputi hampir sebagaian besar masyarakat internasional--utamanya Dunia Ketiga--dalam wujud yang tak kurang buruk dari tendensinya sendiri.

Kedua, berbeda dari analisis penyebab sebelumnya, boleh jadi kekuatan militer itu memang ada, sehingga membuat Amerika dan para sekutunya meningkatkan kadar kekhawatirannya atas kemungkinan penggunaan senjata berat. Demi mengantisipasi hal tersebut, berbagai perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, diwujudkan semata-mata untuk menekan jumlah produksi senjata perusak massal dari Dunia Ketiga.

Sementara negara-negara yang mangkir--atau menghindari perjanjian tersebut, mesti siap menyandang gelar barunya, yakni negara teroris. Dan itu berimplikasi pada banyak hal. Mulai dari aksi blokade yang memboikot hubungan dagang dengan negara tersebut, hingga pembentukan pasukan multinasional untuk menyerang negara dimaksud.

Celakanya, Amerika sendiri tak pernah meniatkan untuk memberlakukan perjanjian-perjanjian internasional itu untuk dirinya sendiri. Seperti banyak diketahui, Amerika justru mengembangkan persenjataan nuklirnya hingga dalam akumulasi yang tak terhitung.

Melalui argumentasi yang dikembangkan lewat intervensi kemanusiaan dan sejenisnya, Amerika seperti mendapat tiket gratis untuk secara bebas menapaki kedaulatan wilayah negara lain tanpa batas. Dan tentu saja diikuti dengan kesigapan menggempur negara-negara yang dituduhnya sebagai biang kerusuhan dunia.

Ketiga, dugaan yang paling kuat adalah: telah berlangsung krisis kapitalisme di hampir semua negara-negara penganut pasar bebas. Fenomena Argentina adalah satu contoh paling aktual untuk diajukan sebagai bukti paling manifes. Dan satu-satunya alat untuk tetap mengawalnya agar tetap bertahan, agaknya hanya dengan menggunakan pola dominasi, dan bukan lagi hegemoni.

Seiring dengan kemarahan masyarakat Dunia Ketiga atas sistem internasional yang diyakini tidak adil dan menjadi biang kesenjangan, telah ikut membawa demokrasi dalam arus kemarahan yang sama. Pasalnya, kapitalisme dan demokrasi seperti mata uang yang kedua wajahnya tak mungkin dipisahkan.

Akibatnya, perlawanan atas kapitalisme disertai dengan ancaman pemberangusan terhadap sistem demokrasi. Peran negara yang diperluas pada sektor ekonomi juga mengalami ekstensifikasi di bidang-bidang lainnya seperti sosial, kebudayaan, dan politik.

Deklinasi sistem kapitalisme membawa akibat yang tak kecil. Demokrasi gelombang ketiga--sebagaimana disebut Huntington terhadap negara-negara demokrasi baru di Dunia Ketiga, terancam ikut pula mengalami antiklimaks. Tapi hal yang patut dipahami, gelombang balik demokrasi itu mesti dibaca sebagai krisis sekaligus kegagalan sistem kapitalisme dalam menjawab tantangan jaman yang berubah. Dan bukan sama sekali dimaksudkan sebagai perlawanan atau pembumihangusan atas demokrasi. Melainkan bentuk lain dari kekecewaan atas liberalisme yang gagal menjawab keseluruhan dimensi dari problema kemanusiaan. Karena ternyata liberalisme tak berdampak pada meluasnya peran masyarakat, tapi sebaliknya. Sedang pada saat yang sama, memperluas ruang gerak kekuatan kapital. Ruang masyarakat yang menyempit jelas mengingkari sekaligus mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Kedaulatan rakyat justru dicederai dalam liberalisme yang mengusir negara dari ruang masyarakat.

Oleh karena itu, logika fungsional demokrasi harus disegregasikan pula secara rasional dari sakramen-sakramen simbolik yang justru menyembunyikan kesejatian kapitalisme.

Untuk itu, yang menjadi tantangan bagi banyak pihak di hari ini bukan sekadar menekan kekerasan yang menggejala di banyak lini kehidupan. Tapi, harus diikuti oleh jawaban komprehensif yang bisa menanggulangi ketidakadilan yang terjadi dalam sistem internasional. Sebab, bila hal itu tak tercapai, maka sampai kapan pun peradaban dan kemanusiaan akan senantiasa disertai oleh cirinya yang utama: kekerasan dan darah yang tumpah.

Penulis adalah Associate Director CPPS Universitas Paramadina.

MENGHADAPI GLOBALISASI: NEGARA, TANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN

2001-11-20T09:45:00.000-08:00

Menghadapi Globalisasi:
Negara, Tanggung Jawab Pembangunan,
dan Kesejahteraan

___________________________________________

Artikel ini semestinya bertajuk:

NEGARA, TANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN
MERUMUSKAN STRATEGI PEMBANGUNAN MENGHADAPI GLOBALISASI:
ANTARA ANCAMAN DAN TANTANGAN.

Namun, karena sejumlah pertimbangan pihak Redaksi Sinar Harapan telah mengeditnya sebagaimana tertulis dalam judul tulisan ini.
___________________________________________

Oleh Agus Haryadi*
Opini Sinar Harapan, Selasa, 20 November 2001

Di abad pertengahan. Liberalisme muncul sebagai sebuah argumen reaktif terhadap absolutisme kekuasaan kalangan agamawan yang bersekutu dengan mereka yang terlahir (ascribed status) sebagai raja dan para bangsawan. Kelahiran liberalisme mengilhami para penulis, seniman, budayawan--dan utamanya, para pemikir dan ilmuwan politik masa itu. Yang bekerja keras untuk sebuah pembongkaran--atau tepatnya, pengingkaran atas nilai-nilai lama yang mendefinisikan kekuasaan dalam divine right of king, hak-hak ke-Tuhanan para raja. Yaitu personalisasi kekuasaan Tuhan dalam tangan raja-raja yang mengalami demoralisasi dan kebangkrutan legitimasi dari rakyat.

Pemberontakan ini menggejala ke hampir seluruh kawasan Eropa. Dimotori oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami marjinalisasi, rekonstruksi atas pemahaman yang telanjur mapan sebelumnya berlangsung mulai dari cara yang paling moderat hingga menjangkau spektrum perlawanan yang paling radikal. Yang jelas, segenap bentuk pembangkangan sosial (social disobedience) terinspirasi dan berangkat dari semangat yang sama. Yaitu, mereduksi peran negara seminimal mungkin diikuti dengan perluasan sepenuhnya ruang gerak masyarakat. Laissez faire, laissez aller! Slogan-slogan "berintonasi" kemarahan menjadi inspirasi gerakan massa yang secara heroik didengungkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Alam pikiran masyarakat waktu itu diselimuti oleh hegemoni adagium the least government is the best government.

Seiring dengan kelahiran liberalisme, demokratisasi muncul sebagai bayi kembar yang membawa nukleus aufklaerung--pencerahan, dalam praktik politik dan bidang-bidang lainnya. Di mana masyarakat sukses merebut kembali hak-hak demokrasinya untuk mengartikulasikan keyakinan politik sebebas-bebasnya.

Namun, di sebalik mata uang yang separuh wajahnya memberikan janji-janji surga kebebasan, paham liberalisme juga mengemban misi kapitalisme. Yang akibat minimnya peran negara--termasuk dalam tanggung jawab kesejahteraan masyarakat, telah membuahkan kesenjangan yang tak terkendali antar sesama anggota warga negara. Tak hanya itu, negara bahkan ikut terjebak sebagai anjing penjaga yang kemudian dikenal dengan istilah nachtwaechterstaat, negara penjaga malam.

Berangkat dari realitas semacam itu, dapat dipahami bila perspektif kaum Marxian cenderung meyakini negara sebagai lembaga yang tak memiliki kemampuan berdiri netral. Singkatnya, negara dipercaya sekadar menjadi instrumen kaum kapitalis dalam menggerakkan kepentingan kapital. Yang dengan kejam membangun konstruksi masyarakat dalam sebuah relasi eksploitatif antara kaum pekerja dan pemilik modal.

Tentu saja, piranti teoritik semacam ini mudah menghadapi tuduhan simplifikasi atas formasi sosial yang sesungguhnya kompleks. Dalam konteks kekinian, misalnya, Indonesia menghadapi fenomena yang sama sekali tidak sederhana dari sekadar sebuah penjelasan relasi kelas pekerja dengan pemilik modal. Lebih jauh, mesti ada sebuah eksplanasi terhadap kemunculan kelas menengah--yang di sebagian negara Dunia Ketiga menjadi agen-agen perubahan dan demokratisasi. Dalam perspektif Marxian klasik, tentu saja fenomena ini mengalami kebuntuan eksplanasi--atau setidak-tidaknya multitafsir yang cenderung saling berseberangan. Terlebih, negara-negara komunis yang (pernah) ada terbilang dogmatis, kaku, dan anti kritik dalam merespon berbagai persoalan. Sehingga, penyeragaman (pemaksaan?) pemahaman dalam bentuk penyederhanaan masalah cenderung dibenarkan. Kegagalan gerakan sosialis--maupun sosialis demokrat, dalam menjawab permasalahan kemanusiaan, sesungguhnya berangkat dari ketidakberanian untuk menyampaikan otokritik atas dogma lama yang usang dan tidak relevan lagi dengan konteks kekinian. Karenanya tantangan bagi kaum sosialis dan sosial demokrat ke muka adalah, keberanian untuk merekonstruksi pandangan-pandangan lamanya untuk menerima kenyataan bahwa, dunia telah berubah!

Pun demikian, fakta empirik yang muncul sebagai gejala umum dari fenomena pembangunan hampir seluruhnya (tetap?) sama: eksploitasi dan pemiskinan. Drama pembangunan semacam ini nampak sebagai implikasi dari hubungan antara negara-negara Utara dan Selatan. Persoalan tatanan dunia global--sebagaimana dipaparkan Andre Gunder Frank maupun Paul Baran, tak bisa lagi dijelaskan dalam sebuah korelasi sederhana. Tetapi, menuntut penjelasan lebih lanjut ketika tingkat pendapatan perkapita masyarakat Dunia Ketiga berada jauh di bawah negara-negara maju. Atau, ketika globalisasi membuat kaum buruh tani terkapar di bawah korporasi kapitalisme transnasional. Serta ketergantungan yang berkelanjutan (sustain) diciptakan sebagai bayangan yang senantiasa melekat seiring dengan trend perdagangan bebas.

Sialnya, alih-alih kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan efektif yang terwujud. Justru sebaliknya, tindak manipulatif, korupsi, dan nepotisme menjadi ciri utama pemerintahan Dunia Ketiga. Sangat ironis di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat seiring dengan kemiskinan yang juga semakin parah. Bahwa, di saat cidera eksternal atas kemanusiaan akibat globalisasi ternyata diperparah oleh kondisi internal Dunia Ketiga sendiri yang sama sekali tak mendukung proses-proses pembangunan yang konstruktif.

Menghadapi situasi demikian, tentu bukan perkara sederhana bagi negara sebagai organisasi yang menghimpun segenap warga dalam sebuah teritori tertentu. Berbagai permasalahan lahir mulai dari ketimpangan sosial hingga soal alokasi kapital yang tak mencerminkan bentuk-bentuk keadilan distributif. Untuk itu, penting bagi negara untuk menetapkan sebuah rumusan pembangunan yang komprehensif dan mampu menjawab berbagai ancaman yang mungkin muncul dari efek liberalisasi perdagangan. Mengingat neoliberalisme mengalami ideologisasi, hegemoni, dan bahkan dominasi lewat rekayasa kesadaran yang ditawarkan lewat mode, modernitas, dan suguhan tayangan televisi yang kelewat fantastis.

Sayangnya, kekhawatiran atas ancaman globalisasi belum sungguh-sungguh menjadi milik kolektif masyarakat akibat manipulasi kesadaran yang secara artifisial disosialisasikan. Muaranya, ketergantungan abadi (sustainable dependence) melekat dalam segenap sendi kehidupan Dunia Ketiga terhadap negara-negara utara-metropolis. Sementara, kelas-kelas pekerja serta kaum tani terlempar ke ngarai kemiskinan. Mereka kehilangan daya saing dan daya tahan karena pemerintah yang ikut terjebak dalam arus global perdagangan dunia.

Dunia Ketiga terjerumus dalam jurang kemiskinan tepat ketika negara maju mencapai puncak kejayaannya melalui perampasan nilai lebih yang seharusnya menjadi milik Dunia Ketiga.

Seandainya pun ada sebagian anggota masyarakat Dunia Ketiga yang sempat mengecap nikmatnya pembangunan, pastilah sekadar aksesoris yang dimaksudkan sekadar meredam semangat--yang meskipun metafisis namun menjadi kekuatan riil--bernama: nasionalisme. Trickle down effect tak pernah sungguh-sungguh terjadi karena distribusi kapital hanya beredar di seputar "hadirat" kekuasaan. Yang dengan manja mendapatkan proteksi sambil terus mempercepat pembusukan akibat ketidakmandirian para pengusaha tersebut. Fragmen historis itu dengan sangat baik membuktikan kebenaran tesis Arif Budiman yang menyebutnya sebagai model otoriter-birokratik-rente. Borjuasi yang terbentuk hanyalah sekadar kapitalis yang sesungguhnya mengandung penyakit kretinis, tak pernah sungguh-sungguh menjadi besar.

Tanggung Jawab Pembangunan

Adalah Aristoteles (384-322 SM), yang pertama kali merumuskan tujuan negara sebagai eudaimonia, kebahagiaan. Dalam tafsir yang luas, Aristoteles menegaskan negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berangkat dari pengandaian persepsi semacam itu, maka negara bertugas dan bertanggung jawab merancang pembangunan yang berorientasi pada pengabdian terhadap rakyat, bukan sebaliknya.

Neoliberalisme--yang didalamnya terkandung semangat kebebasan pasar dan minimalisasi peran negara--sesungguhnya sama sekali tak berimplikasi pada meluasnya ruang masyarakat. Menyempitnya ruang negara hanya mengimplikasikan, semata-mata, pada perluasan ranah para pemilik modal. Yang akibat minimnya peran negara membuat ketimpangan tak bisa diintervensi. Puncaknya, kesenjangan yang sangat dalam menjadi niscaya. Bukan hanya di tingkat nasional, melainkan juga dalam skala hubungan antar negara.

Tegasnya, globalisasi merupakan kelanjutan evolusi dari kapitalisme klasik--yang sebelumnya telah melewati reinkarnasi imperialisme dan kolonialisme. Tatanan dunia global, secara sepihak memaksa Dunia Ketiga--dengan segenap ketidakseimbangan yang (sengaja) diciptakan--untuk membuka pasar sebebas-bebasnya. Pembiaran yang dilakukan negara, sulit untuk tidak melahirkan sebentuk dominasi modal--sebuah persetujuan berdasarkan paksaan, dan bukan konsensus--dengan ciri utamanya, ketidaksetaraan (inequality).

Pada level ini, ketika negara tak lagi mampu menjaminkan kesejahteraan yang layak bagi warganya, maka, sesungguhnya negara telah berhenti menjalankan fungsi-fungsinya. Tak ada yang bisa diharapkan masyarakat dalam proses integrasinya dalam institusi negara ketika hasil akhir yang hendak dituju: kesejahteraan, justru tak bisa dicapai. Wajar, bila kemudian beberapa kawasan di Indonesia seperti Aceh dan Irian Jaya menampakkan kekecewaan yang tak sedikit.

Hal itu semata-mata berangkat dari kegagalan negara dalam memikul tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketundukan negara di bawah dominasi korporasi multinasional--yang berakibat pada kegagalan negara mensejahterakan rakyatnya--adalah argumen yang paling sahih untuk menyatakan diri merdeka dari kekuasaan sentralistik yang mapan sebelumnya.

Untuk menghindari kekecewaan itu menjadi kian massif--yang pada taraf tertentu berakibat pada instabilitas dan ekspektasi melepaskan diri dari negara kesatuan. Maka, tak ada jalan lain bagi negara selain memberikan jawaban dalam sebuah rumusan strategi pembangunan. Yang mengandaikan satu kondisi di mana kepentingan masyarakat menempati prioritas tertinggi pengabdian pembangunan.

Pasar bebas, sesungguhnya, bisa saja berakibat positif melalui efisiensi dan efektifitas produksi. Akan tetapi, paralel dengan hal tersebut, pasar bebas juga menghasilkan satu kondisi di mana persaingan berlangsung secara tidak seimbang. Di samping, peranan modal akan mendominasi daerah tujuan investasi di bawah tekanan dengan mereduksi sisi-sisi kearifan ekonomi terhadap kemanusiaan. Kecuali itu, kondisi yang paling akut akan mengarahkan pembangunan pada terciptanya kesenjangan yang mengesampingkan citarasa keadilan. Dengan kejahatan kemanusiaan menjadi karakter utama yang melekat padanya. Negara harus memilih dalam memosisikan dirinya di hadapan imperium kapital. Yang bila dibiarkan bebas berkeliaran akan menghasilkan formasi sosial baru yang dialiri darah kebencian dan detak nadi kemarahan. Pemerintah mesti mengintervensi segi-segi kebebasan pasar lewat pengaturan lalu lintas perdagangan yang masuk ke dalam negara. Sambil pada saat yang sama memberdayakan masyarakat luas lewat pemerataan ekonomi dan distribusi aset secara adil. Rekapitalisasi tak boleh melulu mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan pemerataan pada saat yang bersamaan.

Sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi, negara juga wajib mengatur lalu lintas ditribusi barang. Hal ini dimaksudkan untuk memprioritaskan barang produksi nasional sebagai sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dengan demikian, bukan saja masyarakat teradvokasi oleh negara dalam menghasilkan barang-barang produksi—dengan akibat utamanya adalah, kesejahteraan. Melainkan, negara juga membangun kemandirian ekonomi dan membebaskan diri dari intervensi asing di berbagai bidang. Kepentingan nasional akan jauh lebih mudah diselamatkan bila negara memiliki keberanian yang cukup untuk mengantisipasi--bukan menolak(!)--gelombang globalisasi dan pasar bebas.

Penekanannya adalah, apapun formulasi dan strategi pembangunan yang dilahirkan oleh pemerintah. Selagi tak memiliki kemampuan akomodasi terhadap citarasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka keniscayaan yang akan terjadi adalah gelombang kemarahan dan penyerangan terhadap segenap institusi negara. Fenomena ini sama sekali bukan sebuah prediksi. Ini adalah aksioma! Sebuah kenyataan yang bahkan Tuhan sekalipun menyepakatinya.

Demi menuntaskan tulisan ini, penulis bermaksud menyampaikan penegasan ulang. Keberanian pemerintah untuk bersikap preventif terhadap segala kemungkinan yang dapat mengarah pada ketidakadilan, harus secepatnya dihentikan. Kecuali itu, otokritik yang bersifat konstruktif adalah budaya yang mesti dibiarkan berkembang dan tumbuh subur di alam demokrasi. Sehingga, kemungkinan penyelewengan kekuasaan yang sewaktu-waktu terjadi bisa secepatnya diantisipasi. Karena, sebesar apapun antisipasi terhadap ancaman yang mungkin muncul dari globalisasi, tak akan banyak berarti selagi negara tak mampu mengelola dirinya sendiri dalam menangani korupsi, kolusi dan nepotisme yang telanjur berurat akar.

*Penulis adalah Associate Director CPPS Universitas Paramadina>

MENGGUGAT TATANAN DUNIA, BERIMAN KEPADA DEMOKRASI

2001-09-21T08:05:00.000-07:00

Menggugat Tatanan Dunia,
Beriman Kepada Demokrasi

Oleh Agus Haryadi
Opini Sinar Harapan, Jumat, 21 September 2001

Selasa, 11 September 2001, berkemungkinan besar menjadi adegan historis paling fenomenal dalam tragedi yang pernah dialami oleh negara besar semacam Amerika Serikat. Tanpa diduga--sebelumnya penyerangan tak terduga juga pernah menimpa Amerika pada 7 Desember 1941 di Pearl Harbor yang kemudian memicu Perang Dunia Kedua--dua bangunan yang diklaim sebagai tertinggi itu luluh lantak dalam waktu tak lebih dari dua jam. Tak kurang, menurut perhitungan sementara, lebih dari sepuluh ribu orang tewas dalam tragedi itu.

Entah siapa pelakunya. Yang jelas, perbuatan terkutuk itu telah meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi rakyat Amerika, tapi juga bagi siapapun yang masih punya nurani dan sisi peri kemanusiaan.

Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara yang paling giat dalam aktivitas anti terorisme, kini menghadapi kenyataan, negerinya menjadi sasaran bombardir kelompok terorisme internasional.

Pihak intelejen Amerika dipermalukan sejadi-jadinya akibat penyerangan tersebut. Apa yang sesungguhnya terjadi seakan meniscayakan sebuah kehendak yang menciderai umat manusia sepenjuru peradaban. Sangat melukai.

Mimpi buruk itu terjadi dengan meninggalkan catatan jumlah korban yang, sungguh, luar biasa besar jumlahnya. Tidak peduli berapapun jumlah korban yang jatuh, satu nyawa yang hilang dengan cara-cara biadab, ia tetap adalah kejahatan kemanusiaan. Kerugian semacam ini jelas tak bisa dinominalisasikan dalam hitungan dolar.

Karena harga nyawa manusia sampai kapan pun tak akan pernah terbilang dalam kuantisasi apapun. Terlebih, untuk ”kecelakaan” kali ini yang menelan korban dalam jumlah yang tak sedikit.

Belum lagi besarnya kerugian materi yang terjadi dari musibah ini. Kongres Amerika telah menganggarkan setidaknya 40 miliar dolar AS untuk menangani pembiayaan yang terkait dengan kehancuran gedung kembar tersebut.

Dampak temporal yang juga mungkin terjadi dari naas yang menimpa Amerika Serikat juga tak kecil terhadap warga keturunan Arab. Yang dalam sinyalemen intelejen kelompok teroris itu diindikasikan berasal dari kawasan Timur Tengah.

Ditambah dengan provokasi dan perilaku tidak etis sejumlah stasiun televisi di negeri itu yang menampilkan tayangan dusta berwujud kegembiraan warga Palestina yang sesungguhnya tidak terjadi.

Sentimen demikian bukan saja menyudutkan warga keturunan Arab yang tidak tahu menahu penyerangan tersebut, melainkan juga bisa memicu terjadinya berbagai aksi kerusuhan massa yang dimotivasi oleh kebencian dan sentimen rasialisme.

Sejumlah kekerasan dan pelecehan (harrasment) dalam skala kecil sudah mulai terjadi. Dan akan terus mengalami ekstensifikasi bila Pemerintah Amerika Serikat tidak secepatnya melakukan netralisasi dan melokalisasi konflik melalui segregasi identifikasi antara terorisme dengan masyarakat Arab sendiri.

Bayaran dari aksi kejahatan itu sudah barang tentu tidak kecil. Karenanya, atas nama kemanusiaan kita semua wajib mengutuk pembunuhan masal yang menimpa Amerika Serikat, atau negeri manapun. Tak ada satupun alasan yang bisa membenarkan kejahatan sebagaimana yang dilakukan kaum teroris itu.

Penyerangan itu tak hanya berdampak pada kematian para karyawan yang bekerja di gedung WTC ataupun Pentagon. Tapi pastinya, akan diikuti dengan sejumlah tindakan kekerasan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat maupun warganya terhadap orang-orang yang belum tentu bersalah.

Dengan segenap rasa empati yang mendalam, kita di sini ikut merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap keluarga korban penyerangan WTC maupun Pentagon. Doa kita, semoga kekerasan itu tak berlanjut dalam sebuah lingkaran tak terputus.

Siapa dan Mengapa

Upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mengejar pelaku tindak kekerasan terorisme layak untuk didukung. Siapapun, orang atau organisasi yang mendalangi perbuatan terkutuk itu layak untuk diajukan ke pengadilan internasional atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya. Proses penyelidikannya sendiri mendapat dukungan dari berbagai negara yang siap membantu.

Australia, negeri yang tak bersedia mengurusi pengungsi saja, menyatakan akan ikut berpartisipasi aktif melakukan pengejaran terhadap sang teoris. Bahkan memberikan pernyataan bahwa penyerangan terhadap Amerika Serikat sama artinya dengan penyerangan terhadap Australia.

Paralel dengan Australia, negara di kawasan Asia seperti India dan Pakistan juga memberi perkenan wilayah darat dan udaranya digunakan untuk melancarkan serangan terhadap negara yang dicurigai menjadi sarang berkumpul teoris.

Singkatnya, Amerika sekadar tinggal memberikan instruksi, dan seluruh negara akan bergerak melakukan perburuan.

Dukungan yang sama diterima Amerika Serikat melalui para sekutunya di NATO yang terikat dengan Pasal 5 Pakta Pertahanan tersebut. Bahwa penyerangan terhadap Amerika Serikat ekuivalen dengan penyerangan terhadap negara-negara NATO.

Mengenai pelakunya sendiri, Afghanistan disebut-sebut sebagai negara yang akan menjadi sasaran kekesalan Amerika. Sejumlah besar pasukan telah dipersiapkan untuk melakukan penyerangan.

Osama bin Laden, seorang pengusaha asal Arab Saudi yang kini tinggal dalam perlindungan Afghanistan disebut-sebut sebagai dalang penyerangan itu. Meskipun telah membantahnya berkali-kali, nampaknya pemerintah Amerika Serikat kali ini telanjur kalap. Dan siap untuk melibas pihak manapun yang melindungi Osama.

Di Afghan sendiri, Ahmad Shah Mashood yang disebut-sebut sebagai oposisi pemerintahan Thaliban, dikabarkan tewas oleh serangan bunuh diri yang dilakukan agen pemerintah yang menyamar sebagai wartawan. Dalam rangkaian cerita yang sempurna, lengkap sudah alasan Amerika untuk melancarkan kegeraman terhadap pemerintah berkuasa di Afghanistan.

Meskipun sesungguhnya, belum ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Osama dalam penyerangan terhadap Gedung World Trade Center.

Terlepas dari siapapun pelakunya, seharusnya pertanyaan ”siapa” (who) tidak berhenti di titik itu. Melainkan harus dilanjutkan pada pertanyaan lanjutan ”mengapa” (why). Pastinya, ada motif yang mendorong sejumlah orang merelakan dirinya menemui kematian.

Jawaban atas pertanyaan ”mengapa” perlu segera dicarikan, agar kejadian serupa tidak terulang di hari-hari mendatang. Dengan menggali akar persoalan yang muncul, diharapkan fenomena pembunuhan masal ataupun kejahatan kemanusiaan terhadap pihak yang tak berdosa tak perlu terjadi.

Menggugat Tatanan Dunia

Hancurnya Gedung WTC—banyak pihak menyebutnya sebagai simbol kapitalisme internasional—tentu saja tak bisa dilihat hanya dalam kacamata kemarahan satu pihak—-entah siapa—-terhadap Amerika Serikat. Jelas, kejadian itu bukan kecelakaan biasa. Melainkan memang benar-benar sebuah penyerangan yang mengandung motif multi dimensi.

Sangat mungkin ada aspek idiologi, kebencian, frustasi, dan kemarahan. Tapi lebih jauh dari itu, penyerangan tersebut mesti dibaca sebagai narasi bernada gugatan terhadap tatanan dunia yang pincang.

Kenyataan itu sekaligus merupakan penegasan bahwa sistem yang tercipta dalam relasi antar negara di dunia sesungguhnya menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu siap meledak atau diledakkan. Hanya tinggal menunggu inisiator yang siap memicu dan membuahkan peperangan antar negara di dunia.

Tatanan dunia yang tengah berlangsung kali ini berangkat dari kemenangan kapitalisme internasional dalam pertarungan gagasan. Superioritas ide itu melahirkan ketimpangan yang dalam berbagai hal membuat umat manusia terperanjat dan bersikeras memalingkan wajahnya dari kenyataan.

Mencari dan mengejar mimpi adalah ambisi besar Dunia Ketiga yang terus bersitegang dengan waktu memenuhi harapan masyarakatnya tentang kesejahteraan.

Gugatan pertama menyangkut dominasi negara-negara maju terhadap Dunia Ketiga dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Setelah melewati periode kolonialisme Eropa yang dalam banyak hal menghisap dan menguras kekayaan negara-negara terjajah, kini diikuti dengan penciptaan relasi dependensi yang akut. Logika modernisasi yang dikembangkan Dunia Kesatu membangun perangkap yang memberikan kendala luar biasa besar bagi negara-negara satelit meraih kemajuan.

Pemahaman tentang international division of labor disosialisasikan dalam penampakan yang ramah. Sementara, di sebaliknya, tersimpan hasrat yang tinggi untuk merampas nilai lebih yang dihasilkan Dunia Ketiga.

Upaya negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalannya pun tak kalah sulit. Upaya memasuki industrilisasi tak jarang mengalami hambatan yang besar disertai biaya sosial yang tinggi.
Tetapi, isu keterbukaan pasar dan gelombang globalisasi yang dikampanyekan para penganut aliran neoliberal mengakibatkan Dunia Ketiga kian terjepit. Alih-alih kemajuan yang dicapai, malah utang dalam jumlah besar yang didapat.

Hegemoni negara-negara metropolis terhadap pasar memang telah memaksa negara-negara terbelakang mengambil sikap hati-hati sekaligus membangun kekuatan untuk melakukan perlawanan diam-diam. Tetapi, agenda perlawanan itu tak banyak berarti karena tingkat kemampuan dan kapasitas yang terbatas telah menciptakan ketergantungan yang sangat parah.

Sialnya, ketergantungan itu justru tak banyak membantu Dunia Ketiga mencapai kemajuan.

Bahkan sebaliknya, justru menciptakan ketergantungan yang kian parah. Gelombang penjajahan berwajah baru nampak jelas terlihat melalui berbagai pengurasan sumber daya alam dalam jumlah yang tak sedikit.

Pemiskinan dalam skala luas terjadi melampaui jazirah negara terbelakang melampaui area nadir yang tidak dapat ditoleransi. Berbagai perusahaan multinasional yang merupakan wujud dari kapitalisme transnasional membangun jejaring dengan pretensi penghisapan.

Akibatnya, imperialisme ekonomi merasuk dengan cara yang sangat halus sekaligus membuat kekuatan Dunia Ketiga mengalami impotensi. Rencana pembangunan nasional dari negara-negara satelit bukan hanya sekadar terhambat. Melainkan, bahkan berakhir dengan kegagalan. Sebab, setiap potensi kekuatan ekonomi Dunia Ketiga muncul sebagai kekuatan baru, maka negara-negara maju langsung memberangus dengan kekuatan kapital yang mereka miliki.

Sejalan dengan apa yang terjadi dalam dinamika penciptaan ketergantungan negara terbelakang, gugatan kedua meliputi efek-efek dari berbagai dimensi akibat globalisasi.

Ketidaksiapan negara-negara terbelakang telah menginisiasi diri mereka untuk bereaksi dalam bentuk respons yang terkadang berlebihan. Tidak kurang para petani kini menghadapi ancaman global dari kemungkinan terjadinya marjinalisasi kapasitas dan kemampuan ekonomi mereka dari kancah perekonomian nasional.

Daya saing yang lemah tak mengalami penguatan akibat globalisasi melarang bentuk-bentuk proteksi terhadap siapapun. Dengan cara ini, negara relatif hanya sekadar berkepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya.

Pemerataan diabaikan dengan menekan secara keras kemungkinan terjadinya penguatan kantung-kantung ekonomi rakyat. Padahal, di lain pihak ekonomi rakyat justru merupakan penopang utama yang memiliki kemampuan tangguh dalam membangun infrastruktur ekonomi. Di samping kenyataan bahwa ekonomi nasionalisme akan jauh lebih dominan dimiliki oleh para penggerak roda ekonomi rakyat.

Keadaan yang terus menerus tertekan mengakibatkan perbaikan ekonomi mengalami penyumbatan. Tak jarang pula bahkan harus diakhiri dengan kenyataan pahit di mana proses pemiskinan ikut didukung oleh pemerintah berkuasa dalam berbagai bentuk. Rekapitalisasi hanya bisa diakses oleh pihak tertentu yang memiliki penguasaan jaringan cukup baik terhadap kekuasaan.

Pemerintah yang seharusnya menjalankan demokrasi di segala aspek, termasuk ekonomi, akhirnya harus ikut dalam arus besar tuntutan oligarki kekuasaan. Penguasa menjadi aristokrat yang seolah-olah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur nasib rakyat.

Puncaknya, negara maju dengan bebas mempecundangi Dunia Ketiga melalui efek globalisasi yang memang sengaja dilakukan melalui rekayasa ekonomi internasional. Lembaga-lembaga internasional semacam IMF, World Bank, ataupun WTO adalah sedikit dari sejumlah besar lembaga yang harus bertanggung jawab atas berlangsungnya kemiskinan yang dialami Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Pemerasan dan eksploitasi yang berlangsung secara menahun juga memberikan dampak terhadap lingkungan dan ekologi Dunia Ketiga yang rusak akibat terus menerus dieksploitasi negara-negara maju.

Dalam jumlah yang sangat besar, sumber daya alam Indonesia dikuras untuk kemudian hasilnya dirampas melalui cara-cara perdagangan yang tidak adil. Sementara pembangunan nasional menuntut terus keberlangsungan (sustainable) dari sumber daya alam tersebut.

Di lain pihak, negara-negara maju pula yang paling giat menyuarakan pentingnya memberikan advokasi terhadap lingkungan hidup dan ekologi dari bahaya indrustialisasi.

Sementara, dari aktivitas industrialisasi yang dilangsungkan Dunia Ketiga, sesungguhnya tersimpan pula kepentingan negara maju untuk mengenyam berbagai hasil sumber daya alam tersebut.

Bahkan ketika Amerika mengkampanyekan ide tentang dekolonisasi negara-negara di kawasan Asia, tidak lepas pula dari kepentingan Amerika untuk membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai hasil sumber daya alam. Perginya penjajah lama dari kalangan kolonialis Eropa tidak berarti mendatangkan kebebasan bagi masyarakat Asia.

Yang terjadi justru kekerasan struktural baru dalam wujud dominasi ekonomi yang dimainkan Amerika Serikat dengan didukung negara-negara Dunia Kesatu lainnya. Hegemoni yang terjadi bahkan lebih parah di bawah superioritas Amerika.

Dalam segala lini, Amerika memaksakan tafsir tunggal terhadap ide mengenai demokrasi, hak asasi, perlindungan lingkungan dan humanisme. Akan tetapi, kemampuan beretorika tata dunia baru itu diikuti pula oleh kenyataan gagalnya pembangunan masyarakat internasional yang memiliki kesalingtergantungan. Relasi telah bertransformasi menjadi eksploitasi.

Situasi ini terang saja memunculkan kebencian yang tak kecil. Setidak-tidaknya, masyarakat internasional tak bisa menutup mata atas berbagai fenomena standard ganda yang diterapkan Amerika.

Dukungan Amerika terhadap demokrasi seringkali menjadi alat penekan Amerika terhadap bangsa-bangsa Dunia Ketiga. Tidak tanggung-tanggung, lembaga-lembaga internasional pun ikut dilibatkan (dimanfaatkan?) untuk mendukung kepentingan Amerika. Persis seperti Stalin di waktu lalu yang juga memanfaatkan komunisme internasional (komintern) untuk kepentingan Soviet.

Tindakan salah kaprah disempurnakan dengan tidak konsistennya Amerika di berbagai belahan dunia. Aljazair, Turki, dan Pakistan adalah contoh terbaik di mana Amerika memberi dukungan penuh pada tiga negara tersebut yang nyata-nyata berangkat dari hasil kudeta militer terhadap pemerintah sipil. Dilihat dari sudut pandang demokrasi, ketiga kudeta tersebut jelas bertentangan dengan demokrasi. Tapi, tokh, kenyataannya Amerika tetap mendukung.

Di lain pihak, tekanan Amerika terhadap berbagai negara Dunia Ketiga yang dianggapnya melanggar hak asasi manusia juga berlangsung dalam taraf yang sangat mengkhawatirkan.

Akan tetapi, penembakan warga Palestina hanya disambut dingin oleh Amerika yang tak diikuti dengan aksi militer—atau setidak-tidaknya kecaman—terhadap Israel. Standar ganda yang diterapkan secara luas ini tentu saja menghadirkan kegelisahan yang massif di berbagai kalangan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah Amerika.

Puncaknya, yang mesti diingat oleh Amerika adalah tersisanya dendam dan kemarahan sejumlah negara terhadap Amerika akibat peperangan panjang yang pernah terjadi di masa lalu. Jepang, Irak, Iran, Sudan, Somalia, dan Vietnam adalah sebagian kecil negara yang hingga hari ini masih dalam proses pemulihan dan penyembuhan luka yang pernah dialaminya di masa lalu.

Meskipun dalam kadar yang kecil (besar?), kebencian itu nampaknya masih tersisa. Terlebih, sisa-sisa peninggalan perang itu berwujud ”monumen” bernyawa berupa banyaknya orang-orang yang menderita cacat—fisik maupun mental—akibat perang yang terjadi.

Narasi ketiga dari gugatan terhadap tatanan dunia adalah, menyangkut kegagalan idiologi-idiologi besar dunia menjawab berbagai persoalan kemanusiaan. Dalam periode yang sangat panjang kegagalan itu telah melahirkan sebentuk perasaan frustasi kolektif di kalangan masyarakat dunia.

Kapitalisme yang muncul sejalan dengan kelahiran liberalisme telah mengeliminasi dan mengusir jauh-jauh peran negara dari aktivitas masyarakat. Semangat yang lahir sebagai bentuk pemberontakan terhadap absolutisme monarki pada waktu itu telah menciptakan formasi sosial baru. Yang tak hanya sekadar merekonstruksi perilaku negara, kecuali itu juga bahkan mereduksi negara dari relasi antar sesama masyarakat.

Dampaknya paling utama terasa dalam penjelasan yang diuraikan oleh Marx melalui teori nilai lebih. Yang dengan sangat argumentatif menjelaskan betapa tindak eksploitasi berlangsung dalam kadar kekerasan di berbagai lini. Kepincangan itu mengakibatkan kesenjangan yang sangat dalam dari pihak pemilik modal dengan kaum proletar yang bekerja.

Kerasnya kapitalisme telah menampar kaum buruh ke tepian jurang kemiskinan. Kekejaman ini melahirkan sebentuk alienasi dari kaum buruh atas pekerjaannya sendiri dan berakibat pada kemarahan yang meluas melalui berbagai aksi propaganda dan tuntutan pencanangan revolusi proletariat. Di lain pihak, negara-negara yang menganut paham komunis juga gagal menunjukkan kemampuan dirinya untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi.

Kemiskinan—meskipun bersifat lebih kolektif dan merata—tetap menjadi ciri yang senantiasa melekat. Di samping kenyataan bahwa komunisme juga gagal menunjukkan kemampuan dirinya untuk mengelola kebebasan warga negara yang direnggut atas nama rakyat.

Dalam pengertian yang substantif, negara-negara komunis berkecenderungan tinggi untuk menggunakan kekerasan dan bertangan besi dalam mengelola kekuasaan.

Akibatnya, warga negara membatasi diri dalam berapresiasi dan berkreasi melahirkan gagasan-gagasan baru. Kebebasan yang terpasung telah memenjarakan rakyat dalam kerangkeng yang mengatasnamakan kesetaraan dan kebersamaan.

Jargon-jargon tentang kemampuan idiologi tersebut menjawab berbagai kemanusiaan, pada akhirnya juga berakhir di ujung jalan yang sama: kegagalan.

Tidak terujinya idiologi-idiologi besar dunia melahirkan sikap skeptik dari masyarakat dunia. Proses modernisasi berjalan dengan cara yang sangat tersendat, diikuti dengan saudara kembarnya berupa kecemasan masal tentang kemungkinan ekstensifikasi kejahatan kemanusiaan yang kian akseleratif.

Tawaran-tawaran baru berwujud jalan ketiga sekalipun, sampai hari ini tidak cukup teruji kredibilitasnya dalam menyajikan jawaban-jawaban yang lumayan komprehensif terhadap berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, dan soal-soal kemanusiaan lainnya.

Keempat, gugatan itu bermuara pada kekecewaan yang mendalam terhadap agama-agama formal (organized religion) yang awalnya menjanjikan pesan-pesan perdamaian. Tapi justru ikut terperangkap dalam konflik global sebagai alat pemantik paling efektif untuk meluapkan kemarahan dan kebencian antar sesama umat manusia.

Agama formal yang hampir seluruhnya mengajarkan tentang kasih sayang, welas asih, dan cinta, sesungguhnya merupakan kapital sosial bagi negara untuk memupuk rasa persaudaraan. Akan tetapi, agama formal juga mengenalkan klaim-klaimnya mengenai kebenaran dan keselamatan.

Konversinya, terwujud dalam wajah agama yang damai tiba-tiba berubah menjadi garang dan penuh amarah. Atas nama Tuhan tak jarang berbagai pihak mengangkat senjata dan menyatakan jihad (perang suci) terhadap pihak lain yang dianggap musuh Tuhan. Darah menjadi barang murah untuk memuaskan nafsu kebenaran relatif yang kemudian diyakini secara mutlak.

Kondisi ini sesungguhnya telah menghentikan fungsi-fungsi agama sebagai jalan manusia mencapai jalan damai. Kritik atas agama menjadi kian berkembang dan bahkan memunculkan frustasi gaya baru dari umat manusia. Agama meninggalkan tradisi profetik yang mengajarkan manusia tentang arti pembebasan dan kebebasan secara substantif.

Tradisi klaim yang diwariskan dari abad ke abad kini tertuai dalam wujud terlukanya wajah kemanusiaan. Tak sedikit pula akhirnya anak-anak dan perempuan yang jadi korban.

Gagalnya agama-agama formal dalam mencarikan solusi yang tepat bagi umat manusia melahirkan ekspektasi terhadap kemungkinan solusi lain. Manusia berpaling dari agama dan meniti jalannya sendiri menuju kebenaran. Distorsi yang terlalu luas, parah, dan akut menciptakan struktur sosial yang rapuh serta mudah dihancurkan.

Kemana Dunia Bergerak?

Penyerangan terhadap WTC dan Pentagon telah cukup menghenyakkan hampir seluruh masyarakat internasional. Besarnya jumlah korban telah melahirkan kepedihan dan luka yang mendalam, mengingat orang-orang tak berdosa harus ikut menjadi korban perbuatan terkutuk dan tak berperi kemanusiaan itu. Sungguh menyakitkan.

Atas nama kemanusiaan, kita teramanahi kewajiban untuk memberi dukungan kepada pemerintah Amerika dalam mengejar pelaku penyerangan tersebut. Tak peduli siapapun, otak di belakang penyerangan tersebut pastilah orang atau organisasi yang tak pernah punya cukup kemampuan untuk mengeja arti kemanusiaan.

Akan tetapi, kesemua tindakan itu mesti dilanjutkan dalam sebuah kontemplasi yang mendalam. Bahwa, pada hari ini umat manusia bernanung dalam sebuah kegamangan masal yang menyeretnya pada sikap skeptik massif.

Kegagalan tatanan dunia baru (new world order) yang memuja pasar bebas; terpuruknya arogansi ideologi-ideologi besar dunia; atau inisiasi kekerasan yang dimotivasi oleh agama-agama formal, membuat semua orang kini memalingkan diri dan mencari cara hidup baru yang mampu menawarkan kedamaian. Peradaban kapitalisme yang sebelumnya disujudi sebagai the end of history nampaknya juga harus merevisi pandangan-pandangannya.

Belum lagi benturan peradaban sebagaimana diramalkan Huntington, yang pastinya akan dikuti tindak kekerasan dan pertarungan militer yang memakan korban kemanusiaan dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan orang selama ini.

Perang Dunia Ketiga yang sebelumnya sekadar mimpi buruk bagi masyarakat dunia, kian mendekati kenyataan ketika para pemimpin dunia gagal untuk menunjukkan sikap yang arif.

Oleh karena itu, tantangan baru bagi Amerika sesungguhnya tidak terletak untuk melakukan serangan balasan terhadap sejumlah negeri yang dicurigai menyembunyikan sang teroris. Mengingat akibat yang ditimbulkan pastinya akan menelan korban yang tak sedikit. Di hari-hari ini saja, sudah mulai terjadi gelombang pengungsian di Afghanistan akibat kekhawatiran kecamuk perang yang mungkin terjadi.

------------------------------------------------

Tantangan yang sesungguhnya bagi Amerika kali ini terletak pada usaha untuk memberikan jalan penyelesaian terhadap berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan soal-soal kemanusiaan lainnya.

Di mana kesemua masalah itu muncul sebagai akibat rekayasa internasional yang didisain oleh Amerika sendiri melalui tatanan dunia baru (new world order).

Amerika Serikat tak perlu malu untuk merevisi pandangan-pandangannya untuk mencari sesuatu yang hilang dari sistem yang telah terbentuk selama ini. Sebagaimana yang dikatakan Frithjof Schuon, yang hilang dari dunia kita saat ini adalah pengetahuan tentang hakikat alam semesta.

Dan ketika demokrasi dijadikan sebagai landasan peradaban masa depan, yang harus dipahami adalah makna demokrasi itu sendiri. Yang kandungan pengertiannya mesti dilihat sebagai proses yang dinamis dan berkembang. Ia bukan kata benda atau suatu keadaan tertentu yang bersifat stagnan.

Demokrasi mesti dipandang sebagai metode yang lahir untuk membuka jalan kesejahteraan bagi kemanusiaan. Dan ketika demokrasi justru menghancurkan dimensi kemanusiaan, maka di titik itulah fungsi-fungsi demokrasi berhenti.

Lebih jauh, beriman kepada demokrasi berarti mengajarkan kepada para penganutnya untuk menegakkan prinsip-prinsip civil liberty. Di mana orang mendapatkan hak kebebasan, menghormati perbedaan, bersikap toleran, sekaligus menerima kenyataan tentang perlunya membangun konsensus dalam mencari titik temu.

Relasi sosial juga perlu dijaga melalui sebuah formulasi yang dirumuskan lewat civil religion. Kemungkinan terjadinya kerusuhan bermotif rasialisme ataupun agama bisa dihindari bila prinsip-prinsip civil religion ditegakkan.

Puncaknya, kita harus tetap menyisakan harapan dalam benak yang terusik kegamangan. Berharap matahari akan masih tetap bersahabat menyinari umat manusia di saat manusia justru kian ligat menyemai kerusakan. Janji matahari adalah hutang yang ditepati. Kita sisakan harapan agar manusia berikrar, menghentikan kekerasan dan menepati jajnjinya. Seperti matahari yang tak pernah ingkar janji.

*Penulis adalah Associate Director pada The Center for Presidential and Parliamentary Studies - Paramadina

2001-09-14T01:41:00.000-07:00

Negara, Masyarakat, dan Tantangan Globalisasi

Oleh Agus Haryadi

Opini Sinar Harapan, Jumat, 14 September 2001

Gelombang globalisasi memasuki Dunia Ketiga tanpa mampu dibendung. Pasar bebas menjadi keniscayaan yang setiap saat bisa membinasakan siapapun yang tak mampu bertahan. Bagi masyarakat Dunia Ketiga, di manapun, ancaman itu kini bermetamorfosis menjadi badai garang yang siap menerkam. Tanpa kecuali.

Para petani akan terhisap tenaganya melalui perampasan nilai lebih yang semestinya dinikmati. Di lain pihak, dahsyatnya industrialisasi pada Dunia Ketiga akan mengulangi bentuk-bentuk kekejaman kapitalisme abad pertengahan. Di mana kaum buruh dieksploitasi melalui cara-cara yang jauh di bawah standar kemanusiaan. Kejahatan menjadi ciri utama, dari bentuknya yang paling sederhana hingga dalam wujudnya yang tersamar dan berlindung di balik gagasan mengenai pembangunan. Aksi-reaksi berakhir di ujung puncaknya berupa kekerasan dan kegagalan menjawab berbagai soal kemiskinan dan kemanusiaan (Andrinof A. Chaniago: 2001).

Dalam ranah keterbelakangan, Dunia Ketiga tentu tak dapat menghindari gemuruh ekstensifikasi liberasi perdagangan. Mengingat kapitalisme transnasional memiliki kemampuan merambah dan memasuki area yang paling sulit dijangkau, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun.

Dengan segala keterbatasan, tentu saja dibutuhkan sebuah strategi pembangunan yang matang. Utamanya menyangkut peran dan fungsi negara dalam menyelamatkan kepentingan nasional. Satu di antaranya sebagaimana dirumuskan melalui postulat ideologis, yaitu asas kekeluargaan. Dan tentunya, siasat menyikapi pihak asing dan kapitalisme transnasional, serta pelbagai implikasi ketergantungan yang sangat mungkin ditimbulkan dari hubungan yang tak seimbang.

Ekonomi Rakyat dan Kemandirian

Semenjak gelombang krisis menerpa Indonesia, kegamangan menghinggapi seluruh lini kebijakan publik yang ditelurkan pemerintah. Tanda-tanda mengkhawatirkan menyergap dalam bentuk enggannya sebagian besar investor asing menanamkan modal di Indonesia. Termasuk juga di dalamnya bantuan setengah hati dari lembaga-lembaga donor seperti IMF maupun World Bank, yang memberi kesan kuat terjadinya boikot diam-diam dari masyarakat internasional (international community), khususnya Amerika, terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Habibie terdahulu. Ekonomi Indonesia diilustrasikan oleh Hal Hill sebagai the strange and sudden death of a tiger, harimau yang semula kuat namun akhirnya mati secara mengejutkan.

Dampaknya yang paling terasa dihadapi oleh dunia industri yang banyak memanfaatkan komponen asing dalam pengelolaannya. Roda industri relatif macet dan bahkan berhenti total. Ada banyak pabrik berhenti beroperasi akibat pailit dan terhentinya bantuan lunak serta proteksi yang sebelumnya biasa diterima.

Bagi hampir sebagian besar Dunia Ketiga, industrialisasi memang menjadi persoalan yang tak pernah berujung untuk dibahas. Berbagai teori lahir dan berkembang untuk menjawab berbagai soal kemiskinan, pengangguran, kebebasan, dan soal-soal kemanusiaan lainnya. Belum lagi anak-anak yang harus menjadi korban dari kerasnya—-untuk tidak mengatakan jahatnya—-pembangunan. Padahal di pundak merekalah negeri ini pastinya akan diwariskan.

Dalam kegelisahan semacam itu, ada sejumlah fenomena yang justru menarik untuk dicermati. Yaitu, ketika roda perekonomian yang terpuruk dalam banyak pandangan analis ekonomi justru tidak terlalu memberikan dampak yang begitu berarti di sejumlah kawasan. Atau setidak-tidaknya, roda perekonomian berjalan tidak sepesemis prediksi sejumlah ekonom yang menggunakan pendekatan makro-deduktif. Yang tak jarang sampai pada kesimpulan yang terkesan dangkal, terburu-buru, dan terlampau berani.

Prof. Mubyarto dalam beberapa ulasannya mengungkapkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Ia menyebutnya dengan istilah ekonomi rakyat—bukan ekonomi kerakyatan—sebagai sokoguru yang mampu menyangga pertahanan ekonomi di tengah badai krisis yang menimpa Indonesia. Yang utamanya dicirikan oleh terbangunnya kemandirian rakyat dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Tercatat, pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% di tengah keterpurukan usaha-usaha besar menandakan perekonomian sepenuhnya digerakkan oleh usaha kecil, atau dalam istilah Mubyarto disebutnya dengan istilah ekonomi rakyat.

Sudden death, sebagai istilah yang banyak digunakan oleh para analis untuk menggambarkan situasi perekonomian Indonesia, nyata-nyata tak terbukti. Sebaliknya, roda perekonomian rakyat tetap berjalan seperti biasa. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan sejumlah industri yang di dalamnya melibatkan komponen impor (import content).

Demikian pula yang terjadi dengan ranah industri yang di dalamnya terkandung modal asing.

Dalam hubungan yang terjalin antara negara-negara metropolis dengan satelit memang tersimpan kecurigaan. Bahwa relasi yang tercipta bukanlah simbiosis mutualisma, melainkan model penghisapan yang berlangsung dengan cara yang sangat samar.

Dari seluruh Dunia Ketiga yang tengah menjalankan pembangunan, hanya terdapat sejumlah kecil di antaranya yang secara efektif mampu bersaing.

Atau lebih tepatnya, sedikit lebih maju dibanding dengan Dunia Ketiga lainnya, meskipun itu sama sekali tak berarti berdiri sama tinggi dengan negara metropolis.

Menghadapi kenyataan tersebut, boleh jadi Andre Gunder Frank benar dalam tesisnya mengenai kemunduran pembangunan (the underdevelopment of development).

Bahwa negara-negara metropolis tak pernah memiliki kesungguhan—dalam pengertian dukungan aksi dan bukan sekadar empati—untuk mendorong negara-negara Dunia Ketiga mengejar ketertinggalannya. Sebaliknya, mereka tetap dalam kepentingan menciptakan ketergantungan hingga batas waktu yang tak pernah dapat ditentukan.

Akan tetapi, alternatif solusi yang ditawarkan Frank juga tak kalah kompleksnya. Memutus hubungan sama sekali dengan negara-negara industri sama artinya dengan menenggelamkan kapal yang memang sudah kropos.

Meski dalam batas tertentu Frank tetap mampu memberikan argumentasi yang gigih berkaitan dengan perampasan nilai lebih oleh negara metropolis dari negara-negara satelit lewat penanaman modal asing, ataupun lewat pinjaman lunak.

Pada kenyataannya, globalisasi dan liberasi perdagangan di era sekarang adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari, di samping memang sama sekali tidak bijak untuk menolaknya. Indonesia, dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya, tak bisa menghindari diri dari kenyataan tersebut.

Untuk itu, sebuah strategi yang matang menghadapi persaingan pasar bebas mutlak diperlukan. Sebab bila tidak, Indonesia akan terus diterpa badai krisis panjang yang mengimplikasikan kebangkrutan Indonesia sebagai sebuah negara.

Untuk mengawali langkah pembangunan ekonomi di Indonesia, atau mungkin Dunia Ketiga lainnya, masyarakat perlu diajak untuk mengembalikan konsep asas kekeluargaan. Hal ini penting sebagai tameng yang mampu menghadapi persaingan pasar bebas yang kian kuat. Untuk itu, sebagaimana ditegaskan Mubyarto, penerjemahan asas kekeluargaan dalam konstitusi tak selayaknya dihapuskan.

Bahwa telah terjadi distorsi di masa lalu atas interpretasi kekeluargaan tak sama artinya dengan menghapuskan substansi gagasan itu sendiri.

Karena memang asas kekeluargaan tak selayaknya dimaknai sebagai relasi kekerabatan (kinship) yang mengakibatkan berkembangnya penyakit nepotisme. Sejatinya, kekeluargaan merupakan asas yang dilandasi oleh kepercayaan (trustee) dan persaudaraan (brotherhood).

Kedua landasan dari asas kekeluargaan dalam konteks pembangunan ekonomi yang mandiri adalah terbentuknya semangat dan solidaritas kolektif antar warga negara. Yang diimplementasikan dalam wujud pemberdayaan sepenuh hati konstruksi ekonomi rakyat. Mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi dan penikmatan atas hasil-hasilnya.

Sehingga, bukan saja semangat persaudaraan yang terbentuk, tetapi juga berlanjut pada terbangunnya fundamen ekonomi yang kokoh. Karena sepenuhnya berangkat dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Termasuk di dalamnya adalah perdagangan antar provinsi yang berorientasi mengurangi ketergantungan terhadap komponen import, kapitalisme transnasional, dan kemungkinan intervensi pihak asing lewat tekanan ekonomi.

Peran Negara Sosial

Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, pembangunan yang didisain oleh negara tak bisa dilepaskan dari tujuannya untuk mengabdi terhadap sasarannya sendiri. Dan sasaran pembangunan adalah rakyat.

Di lain pihak, rakyat yang memiliki hak-hak kewarganegaraan pun harus membuat dan mematuhi kontrak sosial yang dibuatnya bersama negara.

Karenanya, pembangunan pun mempersyaratkan dimensi demokrasi sebagai sebuah kemutlakan. Di mana warga negara berhak untuk terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Mulai dari tahap perencanaan hingga alokasi nilai yang didapat dari pembangunan tersebut. Tak cukup hanya dengan mengandalkan negara sebagai pihak yang merumuskan agenda pembangunannya sendiri. Sementara warga negara ditempatkan pada posisi marjinal, atau bahkan mungkin dieliminasi perannya. Hal demikian bukan hanya akan menghasilkan pemerintatahan otoritarian, tapi juga berpeluang besar berakhir dengan kegagalan.

Dalam konteks ini, pendekatan yang dirumuskan oleh Amartya Sen bisa digunakan untuk menjelaskan pentingnya aspek demokrasi dalam pembangunan. Sen mempostulasikannya dalam jargon development as freedom. Dalam banyak kesempatan, Sen menjelaskan faktor lingkungan yang diyakininya berkorelasi secara positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

Dan kebebasan, sebagai satu faktor lingkungan negara, disebutnya sebagai variabel paling signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Lebih jauh, kebebasan diyakininya pula mampu menjawab berbagai persoalan seperti kelaparanan, pengangguran, dan kemanusiaan lainnya.

Akan tetapi kebebasan ini tentu saja tak dimaksudkan untuk membenarkan liberalisme murni. Yang kejam, amoral, dan bahkan bertentangan dengan tuntutan keadilan (Franz Magnis Suseno: 1987) seperti yang dicatat dalam sejarah kapitalisme abad 18.

Kebebasan dan jaminan demokrasi dalam konteks pembangunan adalah berlangsungnya partisipasi warga negara dalam keseluruhan proses kelahiran kebijakan. Di mana rakyat mendapatkan kesempatan yang sama dan distribusi kapital yang relatif merata. Oleh karena itu, negara tak bisa berlepas diri dari tanggung jawab untuk mensejahterakan warganya. Demokrasi dalam pembangunan harus dipahami dalam konteks penyebaran seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat secara relatif merata.

Kehadiran negara yang bertanggung jawab dan memfungsikan dirinya dalam mengusahakan kesejateraan masyarakat ini disebut sebagai negara sosial (bukan sosialis). Bentuk praksis dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan umum dapat diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kelompok-kelompok ekonomi rakyat.

Di mana negara diberi kewenangan mengintervensi pasar yang dimaksudkan untuk melindungi industri kecil dan kelompok-kelompok ekonomi rakyat lainnya. Termasuk juga di dalamnya distribusi yang adil dan merata kepada seluruh kelompok warga negara. Sehingga keadilan sosial (social justice) dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Yaitu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat.

Pun demikian, kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya intervensi yang berlebihan dari negara—yang dapat berakibat pada terbentuknya pemerintahan otoritarianisme—dapat dihindari melalui prinsip subsdiaritas negara. Di mana negara diberikan kewenangan untuk terlibat dalam urusan-urusan yang tak bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Seperti yang terjadi dalam soal kesejateraan yang tak bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat yang menghadapi pasar bebas dan globalisasi.

Di tingkat semacam itulah negara berwenang untuk terlibat. Dan aspek-aspek pembentukan negara kesejahteraan (welfare state) dapat terlaksana. Singkatnya, berhadapan dengan liberalisme, prinsip subsidiaritas menegaskan tanggung jawabnya untuk mendukung dan melengkapkan usaha warga negara mencapai kesejateraan.

Sedangkan terhadap etatisme, prisip subsidiaritas membatasi kewenangan negara hanya pada pelayanan-pelayanan yang tak mampu diselesaikan oleh konstruksi ekonomi dan politik warga negara. Jadi, subsidiaritas negara sama sekali berbeda dari otoritarianisme, terlebih totalitarianisme. Negara yang menyatakan keberpihakannya terhadap rakyat lemah akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara lebih luas.

Yang sekaligus memberikan implikasi pada terbentuknya masyarakat kuat. Di mana demokrasi menjadi menjadi ciri utama dalam keseluruhan proses pembangunan. Sementara kesejahteraan umum tetap menjadi perhatian penting sebagai tanggung jawab yang mesti dicapai negara. Hasil akhirnya, tentu saja terbangunnya sebuah negara kuat—-tidak sama dengan negara totaliter—-yang efektif, mandiri, dan berwibawa.

Penulis adalah Associate Director pada CPPS Paramadina dan tergabung dalam Political Science Forum-FISIP UI